7.000 Guru Belum Memperoleh Sertifikat ProfesiTerancam Tak Bisa Lagi Mengajar
Sekitar 7.000 orang pengajar di Indonesia buat jenjang SD hingga SMA belummemperoleh sertifikat profesi menurut Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan(Kemdikbud). Mereka terancam tak sanggup lagi mengajar.
"Jika terdapat pengajar yang belum tersertifikasi hingga 31 Desember 2018 ini,guru tersebut akan kehilangan seluruh hak keprofesionalannya atau nir lagibisa menjalankan profesi menjadi pengajar," kata Kepala Bagian PeraturanPerundang-undangan Biro Hukum Kemdikbud, Khalid Fathoni di Jakarta, Sabtu(23/lima).
Untuk menindaklanjuti kasus tadi, menurut beliau, pihak Kemdikbud sedangmenyusun beberapa terobosan pada antaranya meninjau balik mekanisme sertifikasidengan mempertimbangkan guru-guru yg telah lama mengajukan tunjangan profesi tetapitak jua lulus.
"Dia ikut tes berulang kali namun nir lulus. Kami mau lihat diapunya kemampuan apa yg sanggup dihargai untuk meningkatkan kecepatan sertifikasinya,"ujarnya.
Selain itu, pihaknya jua mempertimbangkan buat mengajukan peraturanpemerintah pengganti undang-undang (perpu) yg di dalamnya mengatur perubahanatas UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Guru dan Dosen.
"Kami pertimbangkan untuk menyusun perpu yang kegunaannya untukmemperpanjang jangka ketika sertifikasi. Itu buat memfasilitasi guru yanghingga 31 Desember nanti masih belum pula mendapatkan sertifikat profesi,"pungkasnya.
Dalam hal kesesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan matapelajaran yg diajarkan, Khalid menyatakan bahwa hal tadi nir terlalumenjadi soal karena nantinya yang akan tertera pada sertifikat profesi adalahkompetensi pengajar tadi pada mengajar mata pelajaran yang diampu.
Untuk tenaga guru asing atau yang berstatus WNA, beliau berkata bahwaprasyarat yang ditetapkan pemerintah agar mereka bisa mengajar pada Indonesiacukup ketat dan mempunyai standar lebih tinggi.
"Tenaga pendidik asing harus mengikuti ketentuan Permendikbud Nomor 66Tahun 2018 yg di antaranya mensyaratkan buat guru harus minimal lulusan S-1,sedangkan buat kepala sekolah wajib S-2," pungkasnya.
