Panduan Materi Belajar

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Beserta Penjelasan Lengkap - Sebuah negara pasti memiliki rakyat negaranya masing masing, termasuk negara Indonesia. Nah setiap masyarakat negara diberikan status kewarganegaran sebagai identitas dari orang tersebut. Tetapi adapula penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang menyebabkan seseorang tadi bukan rakyat negara Indonesia. Kewarganegaraan tersebut diatur pada Undang Undang Kewarganegaraan menjadi wujud perlindungan hak dan kewajiban setiap rakyat negara Indonesia. Selain itu adapula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor dua Tahun 2018 tentang cara memperoleh, pembatalan, kehilangan, dan memperoleh pulang kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila seseorang kehilangan status kewarganegaraannya maka bisa ditimbulkan sang beberapa faktor. Nah dalam pembahasan kali ini saya akan menyebutkan tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia lengkap. Untuk detail dapat anda simak di bawah ini. Penyebab Hilangnya Kewar

Pengertian serta Macam Macam Teori Kedaulatan Lengkap - Berdasarkan bahasa latin kata kedaulatan berarti "supermus" yang artnya "Tertinggi". Sedangkan dari bahasa Inggris berarti "sovereignly" yang adalah jua "Tertinggi". Kedua bahasa tersebut memiliki satu pengertian kedaulatan yakni suatu kewenangan yg bekerja dalam satu kesatuan politik. Kedaulatan diklaim juga sebagai kekuasaan paling tinggi pada sebuah negara dan kekuasaan yg letaknya nir dibawah kekuasaan lainnya. Kekuasaan tersebut bisa dibagi sebagai beberapa macam teori kedaulatan dari pendapat para pakar. Lalu apa pengertian kedaulatan secara umum? Apa saja macam teori kedaulatan berdasarkan para ahli? Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pengertian kedaulatan serta macam macam teori kedaulatan dari para ahli. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak pada bawah ini. Pengertian serta Macam Macam Teori Kedaulatan Lengkap Sebelum membahas mengenai pengertian kedaulatan serta

Ancaman Non Militer Terhadap Integrasi Nasional Lengkap  - Setiap negara tentunya memiliki beberapa ancaman bagi negaranya, termasuk negara Indonesia. Jenis ancaman tersebut bisa berupa ancaman militer ataupun ancaman non iliter. Salah satu jenis ancaman yg nir kalah krusial merupakan ancaman non militer terhadap integrasi nasional. Jenis ancaman ini memang nir berkaitan menggunakan lembaga militer namun pula harus permanen diatasi supaya tidak merugikan negara Indonesia. Lalu apa itu ancaman non militer? Ancaman non militer ialah jenis ancaman yg tidak berkaitan menggunakan hal hal yg bersifat militer tetapi tetap berbahaya bagi kepribadian bangsa, keselamatan seluruh bangsa, kedaulatan bangsa, dan keutuhan bangsa. Ancaman tadi dari dari pengaruh globalisasi sekarag ini. Globalisasi tersebut akan memberikan batasan pergaulan antar bangsa, baik secara sadar ataupun nir. Maka dari itu tanpa sadar impak ini telah Mengganggu keutuhan dari bangsa Indonesia. Kali ini saya akan mengungkapka

Makna dan Tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Setiap lepas 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Pada lepas tadi merupakan wujud peringatan rakyat Indonesia waktu memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu jua untuk memperingati usaha para pahlawan nasional dalam memerdekakan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia didasari sang syarat yang mendesak serta genting tanpa meninggalkan makna serta legalitas yang mendalam. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dituangkan pada tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Penyusunan teks proklamasi hanya terdiri dari dua alinea saja lantaran bersifat singkat. Makna yang terkandung pada teks tersebut memaparkan ketajaman dan kelebihan menurut pemikiran para penghasil naskah pada waktu itu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan secara rinci mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia serta tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk

Macam Macam Lembaga Peradilan Indonesia (Umum, Agama, Militer serta Tata Usaha Negara)  - Hukum ialah sekumpulan anggaran yang mengikat serta mengontrol hidup setiap orang dan harus ditaati supaya kerukunan serta kesejahteraan setiap masyarakat bisa terjalin. Hukum tersebut sebenarnya seringkali kita temui pada kehidupan sehari hari. Misalnya peraturan dalam famili, peraturan ketatanegaraan, dan jenis hukum lainnya. Maka dari itu pada Indonesia, aturan dianggap penting. Karena kepentingan tersebut terbentuklah macam macam lembaga peradilan Indonesia. Pembentukan dari forum peradilan tersebut bertujuan buat mewujudkan warga yang sejahtera, adil serta hening. Untuk pelaksanaannya, pihak pemerintah pula didukung sang donasi beberapa eleman masyarakat pada menegakkan hukum. Seseorang yg melanggar hukum akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan. Kali ini saya akan memberikan beberapa macam forum peradilan Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak pada bawah ini

Jenis Jenis HAM Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A - 28J - HAM atau Hak Asasi Manusia artinya hak dasar yg dimiliki sang setiap manusia semenjak mereka dilahirkan dan nir bisa diganggu gugat sang siapapun karena adalah pemberian menurut Tuhan YME. Hak tersebut mempunyai sifat yang asasi. Jenis jenis HAM diatur pada UUD 1935 Pasal 28A - 28J sehabis mengalami amandemen dan perubahan. Perubahan tersebut tercantum dalam pasal 28A hingga pasal 28J UUD 1945. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan mengenai jenis jenis HAM yang diatur pada UUD 1945 Pasal 28A - 28J. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak pada bawah ini. Jenis Jenis HAM Yang Diatur Dalam UUD 1945 Pasal 28A – 28J UUD 1945 yg sudah diamandemen memberikan titik cerah bagi bangsa Indonesia lantaran telah menjunjungtinggi dan lebih memperhatikan nilai nilai HAM (Hak Asasi Manusia). Sebelumnya HAM kurang memperoleh perhatian menurut pihak Pemerintah. Pada amandemen yg ke 2 ini masih ada satu Bab yang dikhu

Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif - Apa pengertian politik luar negeri Indonesia itu? Politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan sebuah negara untuk mengontrol interaksi negaranya dengan negara lain pada global internasional. Maka menurut itu politik luar negeri dalam satu negara dengan negara lain tidak selaras beda. Kebijakan dalam politik tersebut sangat berpedoman pada tujuan nasional dari masing masing negara. Seperti halnya politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini. Seperti yg kita ketahui bahwa politik luar negeri Indonesia menganut sistem bebas serta aktif. Bebas maknanya negara Indonesia nir memihak antara dua blok yg berkuasa di dunia, baik Blok Barat ataupun Blok Timur. Aktif maknanya negara Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dikalangan global. Selain itu negara Indonesia jua berperan aktif pada menyelesaikan masalah kasus internasional seperti dalam perannya di dunia internasional. Nah kali ini saya akan menyebutkan pengertian pol

Peran Indonesia Dalam Gerakan Non Blok Beserta Perwujudannya - Gerakan non blok mempunyai pengertian yaitu salah satu tindakan yang tidak memihak antara galat satu blok kekuatan manapun pada global. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan buat meredam ketegangan global. Indonesia sendiri mempunyai kiprah serta pada gerakan non blok tadi. Peran Indonesia dalam gerakan non blok disertai dengan peran dari beberapa negara. Keberadaan menurut organisasi non blok akan membendung ekspansi yang dimiliki oleh ke 2 blok yg berselisih. Dalam aplikasi gerakan non blok memang diikuti menggunakan banyak sekali anggota negara namun negara ini juga berperan dalam mendirikan gerakan tersebut. Di dunia ini masih ada pembagian 2 blok antara Blok Barat dengan Blok Timur dampak perang dunia ke-dua. Untuk Blok Barat dikuasai sang Amerika yang berpaham Liberal. Sedangkan untuk Blok Timur dikuasai oleh Uni Soviet yang berpaham Komunis. Perbedaan paham tersebut menciptakan ke 2 blok saling bermusuhan. Walaupun

Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) - Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjeskan bahwa MPR terdiri dari anggota DPD serta anggota DPR dan dipilih melalui pemilihan umum serta pengaturan lebih lanjutnya masih ada pada Undang Undang. Pemilihan umum anggota DPD serta DPR diatur pada UU No. 12 Tahun 2018. Namun buat ketentuan kedudukan serta susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UU No. 22 Tahun 2018 mengenai Susunan serta Kedudukan DPD, DPRD, DPR serta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan tadi melahirkan tugas dan kewenangan menurut masing masing bagian. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta tugas serta kewenangan DPR. Untuk detail bisa anda simak pada bawah ini. Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasa

8 Contoh Ancaman Militer serta Non Militer di Indonesia - Ancaman negara merupakan setiap bentuk kegiatan, bisnis baik dari pada maupun luar negeri yg berpotensi dapat membahayakan kedaulan bangsa, negara, keutuhan wilayah, hingga keselamatan segenap masyarakat. Pada dasarnya penggolongan ancaman menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi ancaman militer dan ancaman non militer. Meskipun tidak sama, tetapi ke 2 ancaman ini dievaluasi dapat membahayakan bangsa serta negara dari segi kedaulatan, keselamatan bangsa, kesejahteraan rakyat serta keutuhan negara. Seperti contoh ancaman militer pada indonesia, bila perang berkecamuk baik di pada maupun luar negeri seperti adanya teroris dan sebagainya bisa mengancam keselamatan rakyat negara yg tinggal pada dalamnya. Lalu contoh ancaman non militer di indonesia bisa dicermati dari masa kemudian kita dimana Indonesia kehilangan timor leste lantaran disparitas ideologi dan pandangan bernegara, Hal inilah yang menjadi model ancaman non militer

Jumlah Provinsi pada Indonesia Beserta Ibukotanya - Indonesia adalah negara kesatuan dan kepulauan yg mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Luas holistik berdasarkan wilayah Indonesia sekitar lebih dari 1.905 juta km². Pembagian dan pengelompokkan wilayah provinsi pada Indonesia sudah mengalami termin pemekaran. Jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 1945 hanya masih ada 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Jawa Barat, Maluku, Borneo dan Sulawesi. Setelah itu pada tahun 1949 terbentuklah rancangan baru untuk mengubah sejumlah daerah di Indonesia. Pada saat itu Indonesia didaulat menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas sehingga dapat dibagi sebagai beberapa provinsi. Beberapa pulau akbar di Indonesia mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Irian/Papua, juga Pulau Kalimantan. Pulau pulau tersebut memiliki beberapa provinsi tiap satu pulau. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara B