Panduan Materi Belajar

Pemerintahpusat akan memberikan hukuman tegas pada pemerintah daerah (Pemerintah Daerah) yg masihmelakukan rekrutmen energi honorer. Sebab, semenjak Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan, tidak boleh terdapat lagi rekrutmen guruatau aparat sipil negara honorer lantaran rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksiyang kredibel, akuntabel, dan transparan. "Namunhingga sekarang masih ada rekrutmen guru honorer oleh kepala dinas atau bahkan olehkepala sekolah yg kadang bahkan tidak diketahui oleh Bupati atau KepalaDaerah. Alhasil, ada ekses berkepanjangan soal guru honorer," istilah MenteriPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saatbertemu menggunakan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada Jakarta, Jumat(28/9/2018). Tidakadanya laporan tadi, lanjut Syafruddin, menciptakan pendataan berapa jumlahtenaga honorer sulit dilakukan. Apalagi sistem perekrutanyang sangat terlokasir dalam instansi e

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan hanya  honorer K2 (kategoridua) yg akan dituntaskan, yg nantinya diatur pada dalam revisi UU ASN(Aparatur Sipil Negara). Ini sesuai aturan dalam PP 43 Tahun 2018 sebagai perubahanatas PP 48 Tahun 2018 mengenai pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS, pada manaada larangan kepala daerah buat mengangkat honorer lagi. "Saya tegaskan lagi yg akan kami selesaikan hanyahonorer K2 yaitu honorer yang sudah pernah dites pada 2018 tapi tidak lulus.jumlahnya adalah 438.590 orang. Di luar itu kami tidak akan menyelesaikankarena memang terdapat aturan melarang merekrut honorer lagi," celoteh MenteriAsman pada kedap kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas revisi UU ASNdi Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). Dia menyebutkan, pihaknya telah melakukan updating datahonorer K2. Dari 438.590 honorer K2, yg profesi guru 157.210 orang, dosen 86,energi kesehatan 6.091, penyuluh 5 ribuan, dan energi a

Kabar gembira bagitenaga honorer kategori dua (K2) yg dalam seleksi sebelumnya nir lolosmenjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setelah adanya desakan berbagaipihak, pemerintah memberi lampu hijau buat mengangkat honorer K2  menjadiCPNS 2018 dari memenuhi syarat-syarat. Pemerintahmemastikan akan memvalidasi energi honorer K2 buat seleksi pengangkatanmenjadi CPNS. Validasi tadi akan memangkas jumlah energi honorer K2 yangberhak diangkat sebagai PNS. Pemangkasantersebut menggunakan melihat usia serta latar pendidikan tenaga honorer K2tersebut.  "AdanyaUndang Undang (UU) mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terdapat poly yangtereliminasi," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Kempan-RB)Setiawan Wangsaat saat kedap adonan pada DPR RI, Senin (4/6/2018). Padaaturan itu usia PNS yg diangkat aporisma 35 tahun. Batasan tersebut dinilaidapat membuat poly energi honorer K2 yang gugur. Selain it

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasis Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja (PPPK) bukanlah pengganti pegawai honorer. Sebagaimanacalon pegawai negeri sipil (CPNS), rekrutmen PPPK ini pun harus melalui sistemmerit.  Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatmanmenegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini bukan peralihan dari status tenagahonorer yg sudah ada. "Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksiseperti seleksi CPNS," katanya saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Rabu(10/1/2018).  Meski begitu, Herman mengungkapkan, energi honorer yg terdapat didaerah punya kesempatan menjadi PPKK. Menurut beliau, peluang untuk sebagai PPPKbagi energi honorer terbuka lebar dibandingkan sebagai PNS. "Peluang bagitemanteman honorer lebih terbuka lantaran berdasarkan segi usia lebih longgar danfleksibel. Tidak misalnya untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun,"ujarnya.  Di sisi lain, Herman menut

DirjenGuru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) Sumarna Surapranata menegaskan, tidak terdapat larangan bagi seluruhguru pada Indonesia, baik PNS maupun nonPNS ikut sertifikasi. Apalagi tujuansertifikasi untuk menaikkan kesejahteraan energi pendidikan. "Gurubukan PNS bisa disertifikasi.‎ Buktinya kan kini terdapat tunjangan profesibagi pengajar bukan PNS. Semua berhak, sinkron peraturan perundang-undangan,"kata Pranata Diamenambahkan, tunjangan guru bukan PNS sudah cair semenjak beberapa pekan kemudian. Inimenandakan niat pemerintah menaikkan kesejahteraan guru pada Indonesia sangatbesar. "Sayategaskan lagi, nir ada embargo bagi guru PNS maupun nonPNS untukdisertifikasi. Siapapun yg memenuhi persyaratan, termasuk guru partikelir,sanggup ikut program tunjangan profesi.‎ Yang nir boleh adalah mereka yg nir memenuhi persyaratan misalnya belum S1, bukan pengajar tetap yayasan,diangkat sebelum 2018, serta sebagainya," tegas Pr

Menanggapitertangkapnya seseorang pengajar Honorer pada Brebes oleh Tim Cyber Crime Polda MetroJaya atas perbuatan teror sms yang mengancam jiwanya beserta keluarganya,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandimenyatakan tidak mengetahui identitas ataupun oleh pelaku sebelum yg bersangkutantertangkap oleh pihak berwenang. “Pelaku sudah puluhankali mengancam via sms dengan isi pesan yang tidak pantas serta mengancamkeselamatan aku dan keluarga. Isi pesan-pesannya pun niscaya akan menciptakan takutsiapapun yang membacanya. Hanya saja pelaku tidak pernah mengungkapkan namaataupun pekerjaannya dalam sms-sms yg beliau kirimkan. Lantaran aku risi akankeselamatan saya serta famili, makanya aku meminta sepri aku buat melaporkanancaman ini pada pihak kepolisian”, kentara Yuddy pada Kantor Kementerian PANRB,Jakarta (10/03/2016). Baca : Motif SakitHati,Guru Honorer Kirim Ancaman ke Menpan RB Yuddy Yuddymengaku kaget waktu setelah dilakukan investigasi serta pe

Kebijakan pemerintah nir selalu sinkron menggunakan harapanrakyatnya, termasuk asa Pengajar Honorer Indonesia. Meskipun demikian, marikita bertindak rasional, tidak berbuat hal-hal yg mampu membawa kita kepersoalan aturan. Jangan melakukan suatu tindakan pada ketika emosi; baik ituberupa perbuatan, juga ucapan (verbal/goresan pena). Seperti yang kami kutip berdasarkan dtk.com, aparat Subdit CyberCrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pengajar honorer yg mengancam akanmembunuh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi. Apa motifnya? "Yang bersangkutan merasa sakit hati," kata KabidHumas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal. Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah motifnya ituberkaitan menggunakan keinginan sejumlah energi pengajar honorer yg meminta diangkatmenjadi PNS, Iqbal mengatakan pihaknya masih mendalaminya. "Masih didalamiterus," imbuhnya. Iqbal menjelaskan, sebelumnya Polda Metro Jaya mener

KementerianPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi tidak akan menyetujuipengajuan tambahan PNS bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengalokasikananggaran belanja pegawainya lebih besar daripada aturan pembangunan. “Kalaubelanja pegawai pada APBD sudah lewat lima puluh %, kemungkinan tidak akandipenuhi permintaanya pengajuan perpaduan CPNS,” kata Asisten Deputi bidangPerumusan Kebijakan Pengadaan SDM serta Aparatur Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arizal, pada Jakarta, Jumat (4/3). Diamengatakan, warga harus mendapat manfaat lebih besar lewat anggaranpembangunan. Jika kebutuhan jumlah pegawai terus dipenuhi, anggaran yangdipakai buat pembangunan bagi kepentingan warga semakin berkurang. “Nantimasyarakat akan penasaran, kok APBD nir dipakai bangun jalan ataujembatan, namun hanya dipakai buat bayar gaji pegawai Pemerintah Daerah saja,” pungkasnya. Menurutnyajika belanja pegawai lebih akbar, tidak adil untuk warga . “Misalnya dalamsebuah da

Berbagaicara dilakukan orang supaya mampu sebagai CPNS. Tidak sedikit yg memanfaatkanpeluang, sebagai peserta tes energi honorer kategori 2. Jikadalam seleksi awal mereka sanggup lolos, namun pada saringan akhir, merekaketahuan sehingga batal diangkat sebagai CPNS. KepalaBiro Hukum, Komunikasi serta Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) HermanSuryatman membicarakan, dari lebih kurang 210 ribu peserta tes yg lulus,sekitar 30 ribu antara lain nir sanggup mengikuti proses pemberkasan pada BadanKepegawaian Negara (BKN). “Sekitar170 ribu telah pemberkasan sang BKN,” ungkapnya, Senin (8/2/2016). Hermanmengatakan kriteria yg wajib dipenuhi antara lain, telah mengabdi minimalsatu tahun per Januari 2018, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dansetinggi-tingginya 46 tahun. Merekadiangkat oleh pejabat yang berwenang serta bekerja di instansi pemerintah terusmenerus, dan pembiayaannya nir ditanggung Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN)

Rencanapuluhan ribu honorer K2 dari aneka macam daerah yang ingin ke Jakarta (IstanaNegara) tinggal beberapa hari lagi. Mereka berharap terdapat output nyata dari aksiyang menelan anggaran miliaran rupiah ini. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia(FHK2I) Titi Purwaningsih pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.surat itu berisi tuntutan para honorer k2 yg menagih janji dalam pemerintahterkait pengangkatan status mereka.   Berikutpetikan surat honorer K2 buat Jokowi Assalamu'alaikumWr. Wb.. ‎ BapakPresiden Jokowi yang terhormat.. Tanggal10 - 13 Februari 2018, kami semua honorer K2 se Indonesia sekitar 50 ribuorang akan silaturahmi akbar ke bapak. Mohon bapak bisa menemui kami.kami sangat menunggukebijakan menurut bapak untuk menciptakan regulasi pengangkatan honorer K2 menjadiCPNS.‎ Karena Pak Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (MenPAN-RB)  sudah nir mampu menciptakan kebijakan untukkami.saat ini, satu-satunya harapan kami cuma Bapak Presiden. Kami y

MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan berupaya meningkatkanalokasi anggaran bagi para guru honorer. Peningkatan alokasi anggaran inimencapai lebih berdasarkan 100 %. Aniesmenerangkan, alokasi anggaran bonus bagi pengajar non Pegawai Negeri Sipil (PNS)tahun kemudian baru diperuntukkan 48 ribu pengajar. “Tahun ini sebagai 108 ribu gurunon-PNS,” ujar Anies melalui fakta persnya, Kamis (4/dua). Pada2015, anggaran untuk para guru honorer sebesar Rp 155 ,iliar. Sementara untuktahun ini semakin tinggi sampai mencapai Rp 389 miliar. Hal ini berartipeningkatannya meningkat lebih berdasarkan 100 persen. Aniesmengatakan, pengajar honorer pula sudah dan akan mendapatkan pendidikan danpelatihan berdasarkan Kemendikbud. Mereka termasuk pengajar partikelir akan mendapat ProgramGuru Pembelajar. MenurutAlumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu, untuk Pengajar Pembelajar tahun inimenjangkau 451 ribu guru dengan anggaran Rp 865 miliar. Total ini mengalamipeningkatan menurut sebelumn