Panduan Materi Belajar

PengisianDapodik PAUD semester 2018/2018 Semester II (Genap) bisa dilaksanakan mulaitanggal 17 Februari 2018 menggunakan pelaksanaan versi tiga.dua.1 yang bisa diunduhmelalui tautan pada  //dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id Aplikasi dapodik paud rilis dengan poly pembaruan untukmenyempurnakan pelaksanaan yg sebelumnya. DaftarPerubahan versi tiga.2.0 semester genap [Pembaruan]validasi kepala sekolah wajib satu dan induk, apabila tidak ada maka guru yg berstatus kepegawaiannya guru kelas dan diberi pengisian tugas tambahan PLT KepalaSekolah menjadi kepala sekolah. [Pembaruan] Pilihan Kategori Taman Kanak-kanak hanya Taman Kanak-kanak Pembina dan TK Biasa. [Pembaruan] Format Klasifikasi Lembaga dihilangkan [Pembaruan] menu Lintang Bujur pada alamat siswa dihilangkan [Pembaruan] Menu Tempat tinggal Peserta Didik hanya terdapat Bersama Orang Tua,Wali. [Pembaruan] Menu KIP dan PIP pada siswa dihilangkan, [Pembaruan] Menu jumlah saudara kandung dalam lebih jelasnya Peserta Didik dihilangkan.

Pertama. Silahkanbuka laman //dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ kemudian klik tombol atau fiture login yg masih ada disidebar kananwebsite Dapodikdasmen. (lihat gambar tombol login ada dalam bagian yangdilingkari Berikut Ini Cara Cetak PAKTA INTEGRITASDAPODIKDASMEN apabila tombol "PAKTA INTEGRITAS" pada sidebar kiri akunsatuan pendidikan telah nir terlihat atau TIDAK ADA atau sudah Hilang. 1. Masuklah ataubuka page Dapodikdasmen di //dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ 2. Klik login ditombol bagian kanan atas 3. Masukkan useremail serta password yang digunakan pada dapodik serta Nomor Registrasi dapodik sekolahanda. 4.setelah masuk Klik kanan “PROFILE SEKOLAH” CARA SATU Caranya Klik Kanan PROFILE SEKOLAH lalu cari KlikCopy Link Adress atau Salinan Alamat Tautan. Simpan pada page word,Notepad ataulainnya CARA KEDUA Caranya Klik Kanan PROFILE SEKOLAH,kemudian caridan Klik Properties,Kemudian Salinan Alamat Tautan. Simpan pada page word,Notepad atau lainnya Maka akan muncul link prof

Selamaini program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berjalan dari InstruksiMenteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Kegiatan PengelolaanData Pendidikan. Untuk memperkuat landasan aturan tersebut, maka disusunlahPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Dapodik. MenurutKurniawan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pusat Analisis danSinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, hinggakini draft Permendikbud tersebut sudah dibahas beberapa kali. “Rapatmelibatkan staf khusus Mendikbud, PASKA, Biro Hukum serta Organisasi, Pusat DataStatistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasardan Menengah,” katanya ketika mengungkapkan materi dalam Training of Trainers SistemPendataan Dapodik pada Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Senin,16 November 2018. Dalamdraft Permendikbud tentang Dapodik, Dapodik didefinisikan menjadi ‘suatu sistempendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan serta K

Mulai2016, Direktorat Pembinaan SMP akan murni memakai DataPokok Pendidikan (Dapodik) untuk intervensi kebijakan, galat satunya mengenaipembenahan wahana prasarana sekolah. Direktorat tak lagi memerlukan proposaldari sekolah. “Untukmengetahui jumlah kebutuhan RKB, kita tinggal buka Dapodik menggunakan membandingkanrombel serta ruang kelas yg dimiliki,” ujar Khamim, Kepala SubdirektoratProgram dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama, ketika mengungkapkan materi dalam Trainingof Trainers Sistem Pendataan Dapodik pada Hotel Harris Convention CenterBandung, Jawa Barat, Ahad malam, 15 November 2018. Ataskebijakan tadi, Khamim berharap kualitas data Dapodik kian hari semakinbaik. Oleh karenanya, peran operator sekolah sangat krusial. “Peran Bapak/Ibusangat kami harapkan buat memvalidasi data yg dientri sahabat-teman data disatuan pendidikan,” ungkapnya. Selainsebagai basis data rehabilitasi wahana-prasarana pendidikan, tambah Khamim,Dapodik pula dipakai buat pemanfaatan

Pendataan Calon Peserta UN 2018 atau Peserta UN tahun pelajaran 2018/2016 dilakukanmelalui aplikasi Dapodik. Apabila pendataan melalui aplikasi dapodik sudahlengkap selanjutnya Operator masuk ke website Manajemen UN buat mendownloaddaftar peserta UN 2018 dan mengatur Denah Tempat duduk yang akan digunakan. Hasildownload daptar peserta UN 2018 kemudian diserahkan pada setorkan ke di dinasKab/Kota setempat. Untuk Wilayah Kabupaten Pandeglang Daftar Peserta UN diharapkan sudah masuk ke dinas pendidikan kabupaten pada tanggal 16 Desember 2018 Berikut ini langah-langkahyang dilakukan buat mendownload dan mengatur denah tempat duduk Calon Peserta UN 2018 atau Peserta UN tahun Pelajaran 2018/2016  berbasis Dapodik. Pertama, silahkan kunjungiatau buka website Menajemen UN dengan mengklik link dibawah ini: Untuk Sekolah Menengah pertama //dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/manajemen_un/web/ Untuk SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan :  //dapo.dikmen. Kemdikbud.go.id/ manajemen_un/web / Kedua, Silahka

ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah) merupakan pelaksanaan  berbasis excel buat membantu sekolahdalam menyusun dan mengelola laporan keuangan tingkat sekolah.. Aplikkasi laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOS tingkat sekolah ini merupakan output kerjasama antara Kementerian Pendidikandan  Kebudayaan menggunakan  Unites States Agency for InternationalDevelopment  (USAID/Indonesia). Aplikasiini bersifat gratis buat digunakan oleh sekolah. Aplikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS taraf sekolah merupakan  aplikasi dalam tingkat sekolah yg bergunauntuk mengelola dan membuat laporan keuangan sekolah, terutama laporanpenggunaan dana BOS.aplikasi ini sangat mudah digunakan serta disusun sinkron menggunakan Juknis BOS.dengan memakai aplikasi ini sekolah nir perlu repot menyusun laporan-laporan yg diwajibkan buat laporkan olehsekolah. Sehingga menggunakan menggunakan pelaksanaan ini nir ada alasan lagi bagisekolah buat terlambat mela

Sesuai surat edaran kemdikbud, mekanisme pengusulan calon penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2018 menjadi berikut : 1. Siswa berdasarkan famili pemilik KPS/KKS/KIP Sekolah mengentri atau mengupdate data murid (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2018 yg mempunyai KPS/KKS/KIP ke pada aplikasi Dapodik secara sahih serta lengkap. Data ini sekaligus berfungsi menjadi data usulan siswa calon penerima PIP 2018 menurut taraf sekolah ke Dnas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memvalidasi, mencetak dalam hardcopy, dan mengesahkan usulan calon penerima PIP 2018 dari sekolah sebagai usulan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 2. Siswa yg tidak memiliki KPS/KKS/KIP Siswa miskin/rentan miskin yang tidak mempunyai KPS/KKS/KIP bisa diusulkan sang sekolah dengan memakai Format Usulan Sekolah (FUS) sehabis semua murid dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan menjadi penerima BSM/PIP 2018 dalam tanggal waktu yg akan diten

Bapak/Ibu guru,  cekdata guru   buat penerbitan  SKTP atau Surat Keputusan TunjanganProfesi guru atau cek SKTP  semester 1 tahun pelajaran2015/2016 sudah dapat diakses mulai bulan 23 September 2018ini. Sebagaimana diketahui Sinkronisasi data melalui Aplikasi Dapodikdas tahunpelajaran 2018/2016 atau melalui Dapodikdas Versi 4.0.0 akan berakhir tanggal15 September 2018 Kewajiban melakukan  CekData Pengajar serta SKTP Tahun 2018 atau cek SK Tunjangan Profesi Guru Tahun2015 adalah buat mengetahui apakah data PTK yang telah dikirimkan melaluiaplikasi dapodikdas sekolah valid atau nir valid. Jika sesudah melakukan Cek Data Pengajar dan SKTP Tahun 2018 yg diketahui melalui lembarcek info PTK P2TK Dikdas data pengajar ternyata nir valid,  makasecara otomatis pencairan dana sertifikasi pengajar, tunjangan fungsional, danlainnya yang disebutkan diatas akan menjadi bermasalah.  Apabila hasil  cek data guru atau cek SK Tunjangan ProfesiGuru Tahun 2018 / SKTP 2018  masih ditandai merah memangBapa

Tertanggal 14 Agustus 2018 Direktorat Pengajar serta Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud sudah mengeluarkan  surat edaran dirjen GTK Nomor 2825/B/PR/2015 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018  yg ditujukan kepada semua kepala dinas pendidikan provinsi serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Isi  surat edaran dirjen GTK Nomor 2825/B/PR/2015 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018  tadi sebagai berikut: Dalam rangka memenuhi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu yaitu homogen-rata kompetensi guru tahun 2018 yg akan tiba mencapaia angka 8.00 (delapan), maka Direktorat Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam tahun aturan 2018 ini terhadap 3.015.315 orang guru diseluruh Indonesia pada pertengahan bulan Nopember 2018. Uji Kompetensi Pengajar (UKG) akan dilaksanakan secara online bagi sekolah kabupaten/kota yang telah siap serta

Dalamrangka memberikan dasar hukum yg jelas bagi sekolah pelaksana Kurikulum 2018tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Jenderal PendidikanDasar dan Menengah telah memutuskan SK DIRJEN DIKDASMEN mengenai Penetapan SekolahPelaksana Kurikulum 2018 Tahun 2018 . Berikut ini salinan SK tersebut. KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Dasar serta Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 305/KEP/D/KR/201647/D1/KEP/KP/2016Tentang Penetapan Satuan Pendidikan (Sekolah) Pelaksana Kurikulum 2018 .   DirekturJenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Menimbang  :  a.   bahwa dalam  rangka  melaksanakan ketentuan Peraturan  Menteri  Pendidikan serta  Kebudayaan  Nomor 160 Tahun  2018  tentang Pemberlakuan  Kurikulum Tahun  2018   serta  Kurikulum  2018, Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan sudah  mengevaluasi satuan  pendidikan yg  dapat  melaksanakan Kurikulum 2018; b.  bahwa dari  pertimbangan  sebagaimana dimaksud  pada alfabet   a,  perlu memutuskan  Keputusan Di

Pemerintah berencanamenghapus alokasi dana BOS buat gaji guru honorer . Rencana penghapusan tersebut akan dilakukan secara bertahapKebijakan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini menggunakan cara  mengurangi alokasinya menurut 20% sebagai 15%.  Dirjen Pendidikan Dasar(Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammadmengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah meminta keKemendikbud buat mengatur pulang alokasi dana BOS. Dua instansi pemerintahini pun mewacanakan buat menghapus alokasi BOS buat honor guru honorer .  Menurutdia, pos penggunaan aturan operasional sekolah itu pada ketika dekat akanditertibkan. ”Yang namanya BOS itu nanti akan diarahkan buat kepentingan siswasaja. Posnya tidak lagi buat honor pengajar honorer,” pungkasnya seusai kedap dengarpendapat (RDP) Kemendikbud, Kemenristek Dikti, serta LPDP dengan Komisi X DPR diruang Komisi X DPR kemarin.  Hamid mengungkapkan, sesuainamanya, BOS itu memang hanya buat kegiatan murid