MenPANRB Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS

Para guru honorer di beberapa wilayah demo menolakdibukanya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Mereka inginpemerintah lebih dulu penekanan mengangkat pribadi pengajar honorer menjadiPNS, bukan melalui seleksi.

Menteri PAN-RB Syafruddin menganggap syarat tersebutcukup dilematis, sebab melalui peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018pemerintah sudah tegas tidak ada lagi pengangkatan. 

"Bahwa amanat Undang-Undang, serta peraturan, PP itusudah mengamanatkan bahwa itu harus melalui seleksi. Kenapa seleksi? Tujuannyaadalah kita taat pada aturan serta Undang-Undang. Yang ke 2 merupakan bagaimanabangsa serta negara ini benar -betul sanggup aparaturnya itu terdidik," kataSyafruddin kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Download:

*Undang-undangNomor lima Tahun 2018

*PeraturanPemerintah  Nomor 11 Tahun2017

Syafruddin mengungkapkan semenjak 2018 hingga 2018 pemerintahtelah mengangkat eksklusif 1,1 juta pegawai honorer menjadi PNS. Jumlah itumerupakan 25% menurut holistik PNS yg ada pada Indonesia. 

Menurut data pemerintah jumlah PNS saat ini mencapai 4,3juta orang.

"Bisanggak dibayangkan, bagaimana sumber daya insan Indonesia yang mengawakinegara kita ini, yang seperti saya jelaskan di depan. Diangkat menggunakan cuma-cumatanpa tes, hanya persyaratan administrasi saja. (Ada) 1,1 juta, 25% sudahpengangkatan seluruh. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang itu. Jadi inidilematis," jelasnya.

Untuk mengakomodir masalah itu, pemerintah pun membukaskema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lewat skema tadi,pemerintah berupaya mengakibatkan pegawai honorer setara menggunakan PNS. 

"Gajinyasama. Cuma bedanya, kalau PNS itu (bisa uang) purna tugas, ini (P3K) tidak dapatpensiun. Tapi bisa bisa (uang) purna tugas tentu selama menjadi pegawai pemerintahikut premi. Asuransi purna tugas. Jadi sama saja, ujung-ujungnya sama. KarenaPNS jua gajinya dipotong buat purna tugas, kan sama saja. Jadi diputar-putarsama," ujarnya.

Selain itu, menurut Syafruddin, skema ini jua bisamewadahi para pegawai honorer yang sudah melewati batas usia buat mengikutiseleksi CPNS. Sebab, skema ini dievaluasi lebih longgar dibanding seleksi CPNSyang sedang dibuka.

"(Jadi) sanggup cover semua kepentingan pada situ.kepentingan profesional, kepentingan guru, kepentingan tenaga medis, dosen,semuanya. Kalau orang mau jadi pegawai negeri melalui jalur dosen yg sudahdoktor ya sudah lewat umurnya, karena homogen-rata 40-41 tahun. Oleh karena ituskemanya P3K," tuturnya.
Sumber : //finance.dtk.com