PNS Tak Netral Di Pilkada Langsung Dipecat
Surat pemecatan sudah disiapkan olehMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Yuddy Crisnandi.surat pemecatan ini disiapkan buat para PNSyang bersikap tidak netral padapilkada serentak 2018. Saat itu Yuddy berada di Surabaya, Jawa Timur hariMinggu 29 November 2018.
Pemberhentiantidak hormat merupakan galat satu hukuman yang dikenakan pada para PNS yangterbukti bersikap nir netral. Sanksi yang berupa teguran atau administrasisaat ini telah nir berlaku lagi. Hal itu yang dikatakan sang Yuddy.
Kenetralan PNSdalam pilkada merupakan harga meninggal serta nir bisa ditawar lagi. Maka berdasarkan itu jikaterdapat PNS yang terbukti nir netral akan diberhentikan tanpa rasa hormat.karena PNSadalahpara abdi Negara dengan begitu mereka nir diperbolehkan berpihak padakepentingan politik semata.
Untukmengantisipasi hal ini maka Kementrian akan menindak lanjuti bila terdapattemuan PNS tidak netral. Kementrian akan segera menerjunkan tim investigasikepada PNS nir netral.
Selain pemeriksaan bila terdapat PNS nir netral makakementrian juga akan memproses sesuai dengan mekanisme yang beralalu.
Kementrian takhanya menunggu adanya laporan PNS nir netral. Namun pihak Kementrian akanmenelusuri pada media social jika terdapat PNS yang nir netral maka akan di tindaklanjuti sesuai prosedur yg berlaku.
Yuddy sangat berharap jika nantinyaPNSakanbekerja secara professional. Jika kenaikan pangkat , kenaikan pangkatnya, hinggapemberian tujangan kinerja atau sanggup pada sebut dengan tunjangan perbaikanpenghasilan (TPP) nir ingin pada tunda.
Jumlah PNSsebanyak 4,lima juta mengakibatkan Kementrian kesulitan mendeteksi mereka yang tidaknetral. Hal itu sudah pada nyatakan oleh Yuddy bahwa buat mendeteksi PNS tidaknetral sangat sulit pada pilkada yg akan di laksanakan pada lepas 9Desember 2105 mendatang.
Jumlah PNS diIndonesia sangat banyak ini menciptakan Yuddy kuwalahan menggiring PNS netral 100persen. Yuddy sangat konfiden apabila PNS yg netral pada pilkada yang akan digelar sebanyak 99 persen. Lantaran PNS nir netral itu merupakan hal yg sangatwajar.
Para PNS tidakboleh berkampanye pada salah satu parpol. Selain itu para PNS pula dilaranguntuk manjadi tim sukses.
Sumber : //www.newsth.com
