Panduan Materi Belajar

Jumlah Provinsi pada Indonesia Beserta Ibukotanya - Indonesia adalah negara kesatuan dan kepulauan yg mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Luas holistik berdasarkan wilayah Indonesia sekitar lebih dari 1.905 juta km². Pembagian dan pengelompokkan wilayah provinsi pada Indonesia sudah mengalami termin pemekaran. Jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 1945 hanya masih ada 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Jawa Barat, Maluku, Borneo dan Sulawesi. Setelah itu pada tahun 1949 terbentuklah rancangan baru untuk mengubah sejumlah daerah di Indonesia. Pada saat itu Indonesia didaulat menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas sehingga dapat dibagi sebagai beberapa provinsi. Beberapa pulau akbar di Indonesia mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Irian/Papua, juga Pulau Kalimantan. Pulau pulau tersebut memiliki beberapa provinsi tiap satu pulau. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara B

Mengapa sih jumlah propinsi pada Indonesia selalu berubah sanggup berkurang atau bertambah?. Pertanyaan semacam ini tentunya pernah terlintas di kepala kita semua. Dalam sejarah, ibukota propinsi di Indonesia ketika awal kemerdekaan hanya 8 kota saja, dan waktu orde baru bertambah hingga 27 kota. Pada awal reformasi Timor Timur lalu hilang dan berkurang lagi sebagai 26 propinsi. Saat ini pemekaran propinsi semakin poly sampai tahun 2018 ada total 34 propinsi pada Indonesia.  Pembentukan provinsi baru ada faktornya dan tidak dan merta setiap wilayah sanggup dengan mudah memekarkan diri menjadi propinsi baru, poly alasan yang mendasarinya misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, ketimpangan pembangunan serta masih poly lagi. Dan inilah nama-nama 34 propinsi bersama ibukotanya di Indonesia: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ibukotanya Kota Banda Aceh. Provinsi Sumatera Utara, ibukotanya Kota Medan. Provinsi Sumatera Barat, ibukotanya Kota Padang. Provinsi Riau (Daratan), ibukotanya Kota P

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA