Panduan Materi Belajar

Jumlah Provinsi pada Indonesia Beserta Ibukotanya - Indonesia adalah negara kesatuan dan kepulauan yg mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Luas holistik berdasarkan wilayah Indonesia sekitar lebih dari 1.905 juta km². Pembagian dan pengelompokkan wilayah provinsi pada Indonesia sudah mengalami termin pemekaran. Jumlah provinsi di Indonesia pada tahun 1945 hanya masih ada 8 provinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Jawa Barat, Maluku, Borneo dan Sulawesi. Setelah itu pada tahun 1949 terbentuklah rancangan baru untuk mengubah sejumlah daerah di Indonesia. Pada saat itu Indonesia didaulat menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas sehingga dapat dibagi sebagai beberapa provinsi. Beberapa pulau akbar di Indonesia mencakup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Irian/Papua, juga Pulau Kalimantan. Pulau pulau tersebut memiliki beberapa provinsi tiap satu pulau. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara B

Mengapa sih jumlah propinsi pada Indonesia selalu berubah sanggup berkurang atau bertambah?. Pertanyaan semacam ini tentunya pernah terlintas di kepala kita semua. Dalam sejarah, ibukota propinsi di Indonesia ketika awal kemerdekaan hanya 8 kota saja, dan waktu orde baru bertambah hingga 27 kota. Pada awal reformasi Timor Timur lalu hilang dan berkurang lagi sebagai 26 propinsi. Saat ini pemekaran propinsi semakin poly sampai tahun 2018 ada total 34 propinsi pada Indonesia.  Pembentukan provinsi baru ada faktornya dan tidak dan merta setiap wilayah sanggup dengan mudah memekarkan diri menjadi propinsi baru, poly alasan yang mendasarinya misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, ketimpangan pembangunan serta masih poly lagi. Dan inilah nama-nama 34 propinsi bersama ibukotanya di Indonesia: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ibukotanya Kota Banda Aceh. Provinsi Sumatera Utara, ibukotanya Kota Medan. Provinsi Sumatera Barat, ibukotanya Kota Padang. Provinsi Riau (Daratan), ibukotanya Kota P

Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) - Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjeskan bahwa MPR terdiri dari anggota DPD serta anggota DPR dan dipilih melalui pemilihan umum serta pengaturan lebih lanjutnya masih ada pada Undang Undang. Pemilihan umum anggota DPD serta DPR diatur pada UU No. 12 Tahun 2018. Namun buat ketentuan kedudukan serta susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UU No. 22 Tahun 2018 mengenai Susunan serta Kedudukan DPD, DPRD, DPR serta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan tadi melahirkan tugas dan kewenangan menurut masing masing bagian. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta tugas serta kewenangan DPR. Untuk detail bisa anda simak pada bawah ini. Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasa