Panduan Materi Belajar

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

Organisasi Pergerakan Nasional dalam Masa Pendudukan Jepang - Organisasi konvoi nasional dalam masa pendudukan Jepang banyak mengalami tekanan dan hambatan. Terlebih lagi saat pergantian jabatan oleh Gubernur Jenderal de Jonge menjadi Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Pada masa tadi organisasi nasional tidak bisa bertindak lebih poly meskipun sudah diwakili sang Gapi (Gabungan Politik Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), juga Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Akibatnya pemerintahan Indonesia pada keadaan yg semakin jelek. Untuk menyikapi hal tersebut jalan terbaiknya adalah melalui parlementer. Keadaan pemerintahan misalnya ini pernah dialami dalam masa pendudukan Jerman bulan Mei 1940 meskipun poly kelongggaran terkait tindakan reperensif. Kelonggaran tadi diberikan karena politik kolonial mengalami syarat yang terjepit. Selain itu kelonggaran yang diberikan secara terpaksa harus menganut sistem kerjasama menggunakan para nasionalis. Meskipun sebenarny