AsasAsas Perjanjian Franchise
Minat buat bisnis franchise?. Coba baca dulu asas-asas perjanjian Franchise pada artikel ini. Franchise agreement atau perjanjian waralaba merupakan kontrak tertulis antara franchisor atau franchisee. Perjanjian waralaba menyebutkan setiap hal yang boleh serta nir boleh dilakukan. Perjanjian waralaba mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab setiap pihak pelaku franchise.
Perjanjian franchise memberikan detil yang penting mengenai interaksi antara penerima waralaba menggunakan pemberi waralaba. Hal-hal pada perjanjian mencakup porto, persyaratan, kewajiban kedua belaj pihak, syarat-kondisi yang memilih penghentian waralaba dan keterbatasan waralaba. Perjanjian itu merupakan dokumen pemberi waralaba lantaran dipersiapkan oleh pemberi waralaba dan mencantumkan apa yang diinginkan pemberi waralaba.
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yg dibentuk secara absah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya.
2. Asas Konsensualitas
Perjanjian ini telah dipercaya terdapat saat tercapainya konvensi tentang hal-hal yang diperjanjikan.
3. Asas Itikad Baik
Franchisor menggunakan itikad baik wajib menjamin setiap hak-hak yg akan diberikan kepada franchisee itu sahih-sahih miliknya bukan menjadi hasil kejahatan serta pihak franchisee wajib mewujudkan kewajiban yang diberikan kepada franchisor dengan baik serta itikad baik.
4. Asas Kerahasiaan
Pada dasarnya usaha menggunakan pola franchise sangat mengandalkan ciri khas berdasarkan produk barang atau jasa sebagai akibatnya apabila ada unsur kerahasiaan berdasarkan trade secret know-how nir dijaga menggunakan baik maka hal ini akan merugikan franchisor karena mengakibatkan ciri khas menurut franchise yang terdapat diketahui oleh pihak ketiga.
5. Asas Persamaan Hukum
Perjanjian bisnis waralaba hendaknya dibuat atas dasar kecenderungan hak di depan aturan, baik bagi pemberi hak waralaba maupun penerima hak waralaba.
6. Asas Keseimbangan
Franchisor dinilai memiliki kekuatan buat menuntut prestasi tetapi franchisor memikul jua beban buat melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas ekuilibrium menekankan pada ekuilibrium antara hak serta kewajiban menurut para pihak secara masuk akal menggunakan tidak membebani galat satu pihak saja. Gambar: disini
Perjanjian franchise memberikan detil yang penting mengenai interaksi antara penerima waralaba menggunakan pemberi waralaba. Hal-hal pada perjanjian mencakup porto, persyaratan, kewajiban kedua belaj pihak, syarat-kondisi yang memilih penghentian waralaba dan keterbatasan waralaba. Perjanjian itu merupakan dokumen pemberi waralaba lantaran dipersiapkan oleh pemberi waralaba dan mencantumkan apa yang diinginkan pemberi waralaba.
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yg dibentuk secara absah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya.
2. Asas Konsensualitas
Perjanjian ini telah dipercaya terdapat saat tercapainya konvensi tentang hal-hal yang diperjanjikan.
3. Asas Itikad Baik
Franchisor menggunakan itikad baik wajib menjamin setiap hak-hak yg akan diberikan kepada franchisee itu sahih-sahih miliknya bukan menjadi hasil kejahatan serta pihak franchisee wajib mewujudkan kewajiban yang diberikan kepada franchisor dengan baik serta itikad baik.
4. Asas Kerahasiaan
Pada dasarnya usaha menggunakan pola franchise sangat mengandalkan ciri khas berdasarkan produk barang atau jasa sebagai akibatnya apabila ada unsur kerahasiaan berdasarkan trade secret know-how nir dijaga menggunakan baik maka hal ini akan merugikan franchisor karena mengakibatkan ciri khas menurut franchise yang terdapat diketahui oleh pihak ketiga.
5. Asas Persamaan Hukum
Perjanjian bisnis waralaba hendaknya dibuat atas dasar kecenderungan hak di depan aturan, baik bagi pemberi hak waralaba maupun penerima hak waralaba.
6. Asas Keseimbangan
Franchisor dinilai memiliki kekuatan buat menuntut prestasi tetapi franchisor memikul jua beban buat melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas ekuilibrium menekankan pada ekuilibrium antara hak serta kewajiban menurut para pihak secara masuk akal menggunakan tidak membebani galat satu pihak saja. Gambar: disini
