Contoh Soal UAS PKN Kelas X Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part5 Terbaru
Penilaian tugas akhir Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagian kelima, adalah tulisan terakhir dari rangkaian Contoh Soal UAS PKN Kelas X Semester 1 K13 Beserta Jawaban. Jika bagian pertama sampai menggunakan bagian keempat (soal nomor 31-40) soalnya berbentuk pilihan ganda, maka untuk bagian kelima atau terakhir ini berbentuk essay/uraian.
Berikut, model soal UAS kewarganegaraan kelas 10 semester 1 kurikulum 2018 bersama jawaban buat murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/MA/MAK/Sederajat, dimulai menurut soal nomor 41.
41. Sebutkan kekuasaan presiden yg diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan serta kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu sang satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden menetapkan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih pulang pada jabatan yg sama, hanya buat satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden serta/atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, baik apabila terbukti sudah melakukan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela juga jika terbukti tidak lagi memenuhi kondisi sebagai presiden serta/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden bisa diajukan sang Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk mengusut, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden sudah melakukan delik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi kondisi sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian menggunakan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan menggunakan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(tiga) Presiden mendapat penempatan duta negara lain menggunakan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi serta rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(dua) Presiden memberi amnesti serta abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, pertanda jasa, dan lain-lain indikasi kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(dua) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn eksklusif dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur pada undang-undang.
42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi acara pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi acara pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset serta Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda serta Olah Raga
43. Sebutkan batas-batas daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia pada sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan pribadi dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung menggunakan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan pribadi menggunakan bahari lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan eksklusif menggunakan Samudera Hindia serta perairan negara India. Tidak terdapat negara yg berbatasan langsung menggunakan daerah darat Indonesia pada sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh menggunakan daratan India,tetapi keduanya memiliki batas batas batas wilayah yg terletak pada titik-titik eksklusif disekitar Samudera Hindia serta Laut Andaman. Dua pulau yg menandai perbatasan Indonesia-India merupakan pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan pribadi menggunakan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini sudah menyepakati interaksi bilateral antar ke 2 negara mengenai batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan jua wilayah bahari. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan menggunakan daerah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan eksklusif menggunakan daerah Timor Leste merupakan bekas daerah Indonesia yg telah memisahkan diri menjadi negara sendiri dalam tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang berbatasan pribadi menggunakan Timor Leste, tepatnya pada kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia jua berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia sudah menyepakati batas-batas daerah negara keduanya yg mencakup zona ekonomi tertentu (ZEE) serta batas landas kontinen.
44. Jelaskan disparitas apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yg sma sekali nir mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas soli lahir pada negara Y yg menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut nir bisa mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas ius sanguinis lahir pada negara Y yg menganut asas ius soli. Oleh karena dia keturunan bangsa X, maka dia pada anggap menjadi masyarakat negara X. Akan tetapi,negara Y jua menduga dia warga negaranya lantaran berdasarkan loka lahirnya.
45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, grup kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.
46. Jelaskan yg dimaksud menggunakan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian rakyat negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi rakyat negara artinya orangorang berdasarkan bangsa lain yg disahkan dengan undang-undang menjadi rakyat negara.
47. Sebutkan serta jelaskan prinsip-prinsip otonomi wilayah!
Jawaban: Prinsip otonomi daerah adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.
48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat menggunakan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah wilayah dikenal waktu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan swatantra wilayah.
49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam aplikasi swatantra wilayah!
Jawaban: Pemerintah pusat pada pelaksanaan swatantra daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag serta jasa objektif
3) Menjembatani pertarungan pada masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu pada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi
50. Sebutkan tugas dan wewenang kepala wilayah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala wilayah, termuat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2018 Pasal 25, di antaranya menjadi berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah wilayah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yg sudah mendapat persetujuan beserta DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD kepada DPRD buat dibahas serta ditetapkan beserta.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di pada serta diluar pengadilan.
g. Melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Berikut, model soal UAS kewarganegaraan kelas 10 semester 1 kurikulum 2018 bersama jawaban buat murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/MA/MAK/Sederajat, dimulai menurut soal nomor 41.
41. Sebutkan kekuasaan presiden yg diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945!
Jawaban: Kekuasaan serta kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain:
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
(2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu sang satu wakil presiden
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pesiden menetapkan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih pulang pada jabatan yg sama, hanya buat satu kali masa jabatan.
Pasal 7A
Presiden serta/atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, baik apabila terbukti sudah melakukan pelanggaan aturan berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela juga jika terbukti tidak lagi memenuhi kondisi sebagai presiden serta/atau wakl presiden.
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian presiden dan/wakil presiden bisa diajukan sang Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan peminatan kepadaMhkamah Konstitusi untuk mengusut, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden sudah melakukan delik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi kondisi sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7C
Presiden tidak dpat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwaklan Rakyat.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian menggunakan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan menggunakan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(tiga) Presiden mendapat penempatan duta negara lain menggunakan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi serta rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(dua) Presiden memberi amnesti serta abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, pertanda jasa, dan lain-lain indikasi kehormatan yang diatur dengan undnag-undang.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(dua) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusn eksklusif dalam pemerintahan
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur pada undang-undang.
42. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi acara pemerintah!
Jawaban: Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi acara pemerintah, terdiri atas:
a. Kementerian Sekertariat Negara
b. Kementerian Riset serta Teknologi
c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
d. Kementerian Lingkungan Hidup
e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Birokrasi Politik
g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
i. Kemeterian Badan Usaha Milik negara
j. Kementerian Perumahan Rakyat
k. Kementerian Pemuda serta Olah Raga
43. Sebutkan batas-batas daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Jawaban: Berikut ini dipaparkan batasbatas wilayah Indonesia pada sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a. Batas Wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan pribadi dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakam negara yang berbatasan langsung menggunakan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan pribadi menggunakan bahari lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Filipina.
b. Batas Wiayah Indonesia sebelah barat berbatasan eksklusif menggunakan Samudera Hindia serta perairan negara India. Tidak terdapat negara yg berbatasan langsung menggunakan daerah darat Indonesia pada sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia disebelah terpisah jauh menggunakan daratan India,tetapi keduanya memiliki batas batas batas wilayah yg terletak pada titik-titik eksklusif disekitar Samudera Hindia serta Laut Andaman. Dua pulau yg menandai perbatasan Indonesia-India merupakan pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
c. Batas Wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan pribadi menggunakan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini sudah menyepakati interaksi bilateral antar ke 2 negara mengenai batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan jua wilayah bahari. Wilayah Indonesia sebelah timur,yaitu Provinsi Papua berbatasan menggunakan daerah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
d. Batas Wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan eksklusif menggunakan daerah Timor Leste merupakan bekas daerah Indonesia yg telah memisahkan diri menjadi negara sendiri dalam tahun 1999., dahulu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang berbatasan pribadi menggunakan Timor Leste, tepatnya pada kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia jua berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia sudah menyepakati batas-batas daerah negara keduanya yg mencakup zona ekonomi tertentu (ZEE) serta batas landas kontinen.
44. Jelaskan disparitas apatride dan bipatride!
Jawaban: Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yg sma sekali nir mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas soli lahir pada negara Y yg menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Y. Dengan demikian orang tersebut nir bisa mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yg mempunyai dua macam kewargnegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seorang keturunan bangsa X yg menganut asas ius sanguinis lahir pada negara Y yg menganut asas ius soli. Oleh karena dia keturunan bangsa X, maka dia pada anggap menjadi masyarakat negara X. Akan tetapi,negara Y jua menduga dia warga negaranya lantaran berdasarkan loka lahirnya.
45. Sebutkan komponen-komponen insfrastrujtur politik Indonesia!
Jawaban: Insfrastruktur politik Indonesia meliputi lima komponen yaitu partai politik, grup kepentingan, keompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.
46. Jelaskan yg dimaksud menggunakan warga Negara Indonesia!
Jawaban: Adapun pengertian rakyat negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 945 pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi rakyat negara artinya orangorang berdasarkan bangsa lain yg disahkan dengan undang-undang menjadi rakyat negara.
47. Sebutkan serta jelaskan prinsip-prinsip otonomi wilayah!
Jawaban: Prinsip otonomi daerah adalah:
a. Otonomi seluas-luasnya.
b. Otonomi merata.
c. Otonomi bertanggungjawab.
48. Bagaimanakah hubngan antara pemerintah pusat menggunakan pemerintah daerah!
Jawaban: Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah wilayah dikenal waktu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsetrasi, asas perbantuan, dan swatantra wilayah.
49. Sebutkan fungsi pemerintahan pusat dalam aplikasi swatantra wilayah!
Jawaban: Pemerintah pusat pada pelaksanaan swatantra daerah meiliki tiga fungsi, yaitu:
a. Fungsi layanan.
b. Fungsi pengaturan.
c. Fungsi pemberdayaan antara lain:
1) Menyediakan insfrastruktur ekonomi
2) Menyediakan barag serta jasa objektif
3) Menjembatani pertarungan pada masyarakat
4) Menjaga kompetisi
5) Menjamin askes minimal setiap individu pada barang dan jasa
6) Menjaga stabilitas ekonomi
50. Sebutkan tugas dan wewenang kepala wilayah!
Jawaban: Tugas dan wewenang kepala wilayah, termuat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2018 Pasal 25, di antaranya menjadi berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah wilayah.
B. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
c. Menetapkan peraturan derah yg sudah mendapat persetujuan beserta DPRD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD kepada DPRD buat dibahas serta ditetapkan beserta.
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
f. Mewakili daerahnya di pada serta diluar pengadilan.
g. Melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
