Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part3 Terbaru
Soal evaluasi akhir semester satu pendidikan pancasila serta kewarganegaraan kurikulum 2018 bagian ketiga, merupakan lanjutan Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian kedua (soal angka 11-20) dan untuk bagian ke-3 soal dimulai berdasarkan nomor 21.
21. Berikut yg nir termasuk sanksi utama, yaitu ….
a. Mati
b. Penjara
c. Kurungan
d. Denda
e. Diasingkan
Jawaban: e. Diasingkan
Pembahasan:
Hukuman pokok yaitu aturan yg terdiri menurut hukuman meninggal, penjara, kurungan, dan hukuman.
22. Hukum yang dibutuhkan berlaku pada saat yang akan tiba dinamakan ….
a. Hukum lokal
b. Aturan antarwaktu
c. Ius constitutum
d. Ius constituendum
e. Hukum positif
Jawaban: d. Ius constituendum
Pembahasan: ius constituendum, yaitu hukum yg dibutuhkan berlaku pada saat yang akan datang.
23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
a. Peraturan berlaku surut sebagai akibatnya peraturan itu nir bisa dipakai buat sebagai pedoman tingkah laku
b. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yg bisa dimengerti
c. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain.
d. Tidak boleh ada kebiasaan buat seringkali mengubah peraturan karena dapat mengakibatkan seseorang kehilangan orientasi
e. Peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
Jawaban: a. Peraturan berlaku surut sebagai akibatnya peraturan itu nir bisa dipakai buat sebagai pedoman tingkah laku
Pembahasan:
Delapan asas yg dinamakan principles of legality diantaranya menjadi berikut:
a. Suatu sistem aturan harus mengandung peraturan-peraturan nir boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu wajib diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yg berlaku surut karena bila itu terjadi, maka peraturan itu nir sanggup digunakan buat sebagai panduan tingkah laku .
d. Peraturan-peraturan wajib disusun dalam rumusan yang mampu dimengerti.
e. Suatu sistem nir boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan nir boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang bisa dilakukannya.
g. Tidak boleh ada norma buat acapkali mengganti peraturan karena dapat menyebabkan seorang kehilangan orientasi.
h. Harus terdapat kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
24. Peraturan aturan yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yg bisa dinilai dengan uang diklaim aturan ….
a. Privat
b. Tata negara
c. Publik
d. Militer
e. Kekayaan
Jawaban: e. Kekayaan
Pembahasan:
Hukum kekayaan, yaitu peraturan aturan yang mengatur tentang hubungan-interaksi aturan yang dapat dievaluasi menggunakan uang.
25. Peraturan aturan yang mengatur interaksi hukum antara orang yang satu dengan orang yg lainnya, menggunakan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan diklaim hukum ….
a. Privat
b. Tata negara
c. Publik
d. Militer
e. Kekayaan
Jawaban: a. Privat
Pembahasan:
Hukum privat (hukum perdata), yaitu rangkaian perraturan aturan yg mengatur hubungan hukum antara orang yg satu menggunakan orang yang lainnya, menggunakan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
26. Sikap yang menerangkan adanya cita-cita berdasarkan setiap masyarakat negara untuk membuka diri pada memahami hukum yang berlaku di pada warga yaitu perilaku ….
a. Objektif
b. Subjektif
c. Terbuka
d. Tertutup
e. Nasionalisme
Jawaban: c. Terbuka
Pembahasan:
Sikap terbuka adalah perilaku yang memperlihatkan adanya cita-cita menurut setiap rakyat negara buat membuka diri dalam memahami hukum yg berlaku di dalam masyarakat.
27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan diklaim ….
a. Pengacara
b. Hakim
c. Polisi
d. Terdakwa
e. Jaksa
Jawaban: d. Terdakwa
Pembahasan: -
28. Dasar hukum Pengadilan Negeri meliputi ….
a. Kabupaten/ kota
b. Desa/ kelurahan
c. Provinsi
d. Negara
e. Semua Indonesia
Jawaban: a. Kabupaten/ kota
Pembahasan:
Pengadilan negeri berkedudukan pada ibukota kabupaten/ kota dan wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota.
29. Peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu kasus ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan merupakan jenis hukum ….
a. Formal
b. Material
c. Pidana
d. Perdata
e. Peradilan rapikan usaha
Jawaban: a. Formal
Pembahasan:
Hukum formal atau disebut menggunakan hukum proses atau hukum acara yaitu aturan yang memuat peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan aturan material atau peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu masalah ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.
30. Sumber dasar aturan nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termuat dalam …
a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
b. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 1999
c. Tap MPR Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
d. Tap MPR Nomor IV/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
e. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/ MPR/ 2018
Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
Pembahasan:
Dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018 dikatakan bahwa asal dasar hukum nasional adalah pancasila dan btg tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Lanjut ke soal angka 31-50 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban ~ Part-4
21. Berikut yg nir termasuk sanksi utama, yaitu ….
a. Mati
b. Penjara
c. Kurungan
d. Denda
e. Diasingkan
Jawaban: e. Diasingkan
Pembahasan:
Hukuman pokok yaitu aturan yg terdiri menurut hukuman meninggal, penjara, kurungan, dan hukuman.
22. Hukum yang dibutuhkan berlaku pada saat yang akan tiba dinamakan ….
a. Hukum lokal
b. Aturan antarwaktu
c. Ius constitutum
d. Ius constituendum
e. Hukum positif
Jawaban: d. Ius constituendum
Pembahasan: ius constituendum, yaitu hukum yg dibutuhkan berlaku pada saat yang akan datang.
23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
a. Peraturan berlaku surut sebagai akibatnya peraturan itu nir bisa dipakai buat sebagai pedoman tingkah laku
b. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yg bisa dimengerti
c. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain.
d. Tidak boleh ada kebiasaan buat seringkali mengubah peraturan karena dapat mengakibatkan seseorang kehilangan orientasi
e. Peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
Jawaban: a. Peraturan berlaku surut sebagai akibatnya peraturan itu nir bisa dipakai buat sebagai pedoman tingkah laku
Pembahasan:
Delapan asas yg dinamakan principles of legality diantaranya menjadi berikut:
a. Suatu sistem aturan harus mengandung peraturan-peraturan nir boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu wajib diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yg berlaku surut karena bila itu terjadi, maka peraturan itu nir sanggup digunakan buat sebagai panduan tingkah laku .
d. Peraturan-peraturan wajib disusun dalam rumusan yang mampu dimengerti.
e. Suatu sistem nir boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan nir boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang bisa dilakukannya.
g. Tidak boleh ada norma buat acapkali mengganti peraturan karena dapat menyebabkan seorang kehilangan orientasi.
h. Harus terdapat kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
24. Peraturan aturan yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yg bisa dinilai dengan uang diklaim aturan ….
a. Privat
b. Tata negara
c. Publik
d. Militer
e. Kekayaan
Jawaban: e. Kekayaan
Pembahasan:
Hukum kekayaan, yaitu peraturan aturan yang mengatur tentang hubungan-interaksi aturan yang dapat dievaluasi menggunakan uang.
25. Peraturan aturan yang mengatur interaksi hukum antara orang yang satu dengan orang yg lainnya, menggunakan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan diklaim hukum ….
a. Privat
b. Tata negara
c. Publik
d. Militer
e. Kekayaan
Jawaban: a. Privat
Pembahasan:
Hukum privat (hukum perdata), yaitu rangkaian perraturan aturan yg mengatur hubungan hukum antara orang yg satu menggunakan orang yang lainnya, menggunakan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
26. Sikap yang menerangkan adanya cita-cita berdasarkan setiap masyarakat negara untuk membuka diri pada memahami hukum yang berlaku di pada warga yaitu perilaku ….
a. Objektif
b. Subjektif
c. Terbuka
d. Tertutup
e. Nasionalisme
Jawaban: c. Terbuka
Pembahasan:
Sikap terbuka adalah perilaku yang memperlihatkan adanya cita-cita menurut setiap rakyat negara buat membuka diri dalam memahami hukum yg berlaku di dalam masyarakat.
27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan diklaim ….
a. Pengacara
b. Hakim
c. Polisi
d. Terdakwa
e. Jaksa
Jawaban: d. Terdakwa
Pembahasan: -
28. Dasar hukum Pengadilan Negeri meliputi ….
a. Kabupaten/ kota
b. Desa/ kelurahan
c. Provinsi
d. Negara
e. Semua Indonesia
Jawaban: a. Kabupaten/ kota
Pembahasan:
Pengadilan negeri berkedudukan pada ibukota kabupaten/ kota dan wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota.
29. Peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu kasus ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan merupakan jenis hukum ….
a. Formal
b. Material
c. Pidana
d. Perdata
e. Peradilan rapikan usaha
Jawaban: a. Formal
Pembahasan:
Hukum formal atau disebut menggunakan hukum proses atau hukum acara yaitu aturan yang memuat peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan aturan material atau peraturan-peraturan yg mengatur bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu masalah ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.
30. Sumber dasar aturan nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termuat dalam …
a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
b. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 1999
c. Tap MPR Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
d. Tap MPR Nomor IV/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
e. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/ MPR/ 2018
Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018
Pembahasan:
Dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/ Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 2018 dikatakan bahwa asal dasar hukum nasional adalah pancasila dan btg tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Lanjut ke soal angka 31-50 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban ~ Part-4
