Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawaban Terbaru
Bila Anda memakai Kurikulum KTSP, silahkan baca tulisan admin sebelumnya yaitu Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Beserta Jawabannya (PG serta Essay), karena tulisan yang sedang Anda baca ini ditujukan buat kurikulum 2018 atau K13. Ada lebih kurang 50 soal (40 PG+10 Essay) yg mampu Anda pelajari dan jadikan referensi sebelum menghadapi UTS/PTS(Penilaian Tengah Semester) yang sesungguhnya.
Soal-soal UTS/Mid Semester PKN, berisikan materi soal tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dan soal PKN tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur daerah Negara, Warga Negara, Agama serta Pertahanan.
Berikut, contoh soal UTS PKN kelas 10 semester satu K13 dengan kunci jawabannya untuk murid Sekolah Menengah Atas/MA/SMK/MAK/Sederajat sesuai Permendikbud No. 24 Tahun 2018.
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada pada bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a
2. Menurut Zul Afdi Ardian, dalam hakikatnya pembagian kekuasaan bisa dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. Vertikal dan horizontal
b. Sentralisasi dan desentralisasi
c. Legislatif serta eksekutif
d. Legislatif serta yudikatif
e. Eksekutif serta yudikatif
Jawaban: a
3. Kekuasaan buat membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: c
4. Kekuasaan buat melaksanakan undang-undang dianggap kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: b
5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. Pasal 17 UUD 1945
b. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 19 UUD 1945
d. Pasal 20 UUD 1945
e. Pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yg mengatur urusan pemerintahan yg nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas dianggap pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan....
a. Kementerian Hukum serta HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d
7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi perkara kependudukan serta famili berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b
8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya dianggap....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d
9. Di bawah ini yang bukan adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman koordinasi serta sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e
10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian merupakan pengertian pembagian kekuasaan berdasarkan....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi serta Harmaily Ibrahim
Jawaban: e
Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawaban ~ Part-dua
Soal-soal UTS/Mid Semester PKN, berisikan materi soal tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dan soal PKN tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur daerah Negara, Warga Negara, Agama serta Pertahanan.
Berikut, contoh soal UTS PKN kelas 10 semester satu K13 dengan kunci jawabannya untuk murid Sekolah Menengah Atas/MA/SMK/MAK/Sederajat sesuai Permendikbud No. 24 Tahun 2018.
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada pada bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a
2. Menurut Zul Afdi Ardian, dalam hakikatnya pembagian kekuasaan bisa dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. Vertikal dan horizontal
b. Sentralisasi dan desentralisasi
c. Legislatif serta eksekutif
d. Legislatif serta yudikatif
e. Eksekutif serta yudikatif
Jawaban: a
3. Kekuasaan buat membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: c
4. Kekuasaan buat melaksanakan undang-undang dianggap kekuasaan....
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislatif
d. Parlementer
e. Presidensial
Jawaban: b
5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. Pasal 17 UUD 1945
b. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 19 UUD 1945
d. Pasal 20 UUD 1945
e. Pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yg mengatur urusan pemerintahan yg nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas dianggap pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan....
a. Kementerian Hukum serta HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d
7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi perkara kependudukan serta famili berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b
8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya dianggap....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d
9. Di bawah ini yang bukan adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan pada rangka penajaman koordinasi serta sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e
10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian merupakan pengertian pembagian kekuasaan berdasarkan....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi serta Harmaily Ibrahim
Jawaban: e
Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawaban ~ Part-dua
