Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawaban Part5 Terbaru
Soal Ujian Tengah Semester PKN kelas X semester 1 Kurikulum 2018 bagian pertama sampai soal bagian keempat (soal angka 31-40) yg sudah admin publish semuanya berbentuk pilihan ganda, maka buat bagian terakhir atau ke-lima menurut goresan pena soal-soal MID PKN berbentuk essay/uraian.
Berikut, model soal UTS pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan dengan kunci jawabannya buat murid Sekolah Menengah Atas/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai menurut soal angka 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yg diklaim trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 memberikan alternatif yang agak berbeda berdasarkan pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke pada tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud menggunakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif adalah menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan eksekutif merupakan melaksanakan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif merupakan mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan yudikatif
e. Kekuasaan eksaminatif
f. Kekuasaan moneter
44. Sebutkan model lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila pada kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau kebiasaan buat mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar buat mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, semua aplikasi serta penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah asal kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, beliau terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut.
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat mencakup semua (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk merupakan semua orang yg bertempat tinggal menetap (bertempat tinggal) pada suatu wilayah eksklusif. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal pada daerah suatu negara buat batas saat eksklusif serta nir bermaksud berdomisili menetap.
49. Jelaskan 2 konsepsi utama mengenai wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu bisa diambil dan dimiliki sang masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) berdasarkan Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu adalah milik masyarakat global sehingga nir dapat diambil atau dimiliki sang masing-masing negara. Konsepsi ini sudah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) berdasarkan Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat dari agamanya, memilih pendidikan serta pengajaran, menentukan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan , menyatakan pikiran serta sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(tiga) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara menurut atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(dua) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan buat beribadah menurut agamanya serta kepercayaannya itu.
Lanjut ke materi selesainya UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawabannya (PG) ~ Part-5
Berikut, model soal UTS pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan dengan kunci jawabannya buat murid Sekolah Menengah Atas/MAK/MA/SMK/Sederajat, dimulai menurut soal angka 41.
41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yg diklaim trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 memberikan alternatif yang agak berbeda berdasarkan pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke pada tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang)
42. Jelaskan yang dimaksud menggunakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif adalah menciptakan undang-undang
- Kekuasaaan eksekutif merupakan melaksanakan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif merupakan mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang
43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. Kekuasaan konstitutif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan legislatif
d. Kekuasaan yudikatif
e. Kekuasaan eksaminatif
f. Kekuasaan moneter
44. Sebutkan model lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila pada kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau kebiasaan buat mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar buat mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, semua aplikasi serta penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah asal kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan negara.
46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, beliau terorganisasi pokok kekuasaan politik.
47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut.
a. Sifat memaksa
b. Sifat monopoli
c. Sifat mencakup semua (all-embracing)
48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk merupakan semua orang yg bertempat tinggal menetap (bertempat tinggal) pada suatu wilayah eksklusif. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal pada daerah suatu negara buat batas saat eksklusif serta nir bermaksud berdomisili menetap.
49. Jelaskan 2 konsepsi utama mengenai wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu bisa diambil dan dimiliki sang masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) berdasarkan Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa bahari itu adalah milik masyarakat global sehingga nir dapat diambil atau dimiliki sang masing-masing negara. Konsepsi ini sudah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) berdasarkan Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat dari agamanya, memilih pendidikan serta pengajaran, menentukan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan , menyatakan pikiran serta sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(tiga) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara menurut atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(dua) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan buat beribadah menurut agamanya serta kepercayaannya itu.
Lanjut ke materi selesainya UTS => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawabannya (PG) ~ Part-5
