Foto Cantik dan Biodata Nara Masista Rakhmatia diplomat Muda Indonesia
Biodata Nara Masista Rakhmatia
Nama: Nara Masista Rakhmatia
TTL: Indonesia
Pekerjaan/jabatan: Diplomat. Kementrian luar negeri RI, sebagai secondari sekertaris bidang economic affairs. Asal: (//www.kemlu.go.id/newyork-un/en/mengenai-perwakilan/pejabat-dan-staff.aspx)
Pendidikan:
-SMUN 70 Jakarta Selatan
Nama: Nara Masista Rakhmatia
TTL: Indonesia
Pekerjaan/jabatan: Diplomat. Kementrian luar negeri RI, sebagai secondari sekertaris bidang economic affairs. Asal: (//www.kemlu.go.id/newyork-un/en/mengenai-perwakilan/pejabat-dan-staff.aspx)
Pendidikan:
-SMUN 70 Jakarta Selatan
-Universitas Indonesia (UI)
Sorotan:
Nara Masista Rakhmatia sekarang jadi obrolan banyak orang utamanya pada media umum. Diplomat belia ini menerima perhatian karena berbicara tegas soal kedaulatan Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di Sidang PBB, Nara mengecam tudingan negara-negara pada Kepulauan Pasifik yg mengkritik catatan HAM pada Papua. Mereka yg mengkritik Indonesia merupakan ketua pemerintahan berdasarkan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung sang Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.
"Apa yg disampaikan sang Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan serta diaspirasikan sang Nara sendiri. Nara duduk pada kursi yang disediakan untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili bunyi Indonesia sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional menurut Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).
Sebagai diplomat belia di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia. Lantaran itu pemerintah RI wajib memberikan kepercayaan lebih menggunakan melibatkan para diplomat muda.
(Baca pula: Indonesia Kecam Tudingan HAM Negara di Kepulauan Pasifik Soal Papua)
"Harus diakui menggunakan suara yg tegas dan bahasa Inggris yg lancar seolah penutur orisinil (native speaker), Nara sudah menunjukkan betapa diplomat berusia muda pun bisa tampil menggunakan prima mewakili Indonesia. Untuk itu diplomat belia perlu diberikan porsi buat lebih poly berperan pada fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda nir akan mengecewakan waktu mereka diberi agama," celoteh Hikmahanto.
Nara sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua serta Papua Barat terkait dorongan buat memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif politik dan didesain untuk mengalihkan perhatian dari perkara di negara mereka sendiri.
Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara tadi punya agenda tersendiri dan menggunakan lembaga Majelis Umum PBB buat mengalihkan perhatian dari masalah politik serta sosial dalam negeri mereka.
"Laporan bermotif politik mereka dirancang buat mendukung grup-grup separatis di provinsi Papua Barat, yg telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik serta dalam melakukan agresi teroris bersenjata. Mahasiswa Papua menuntut pembebasan Propinsi Papua Barat. Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan serta integritas daerah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini buat menyalahgunakan lembaga PBB," ujar Nara membacakan tanggapan tertulis.
S. Sos, International Relations
2002 – 2018
-University of St. Andrews
M. Litt, Peace and Conflict Studies
2009 – 2018
-Georgetown University
Communication and Media Studies, School of Continuing Studies
2012 – 2018
akun facebook: //www.facebook.com/nara.rakhmatia/about
akun twitter;
instagram:
Sorotan:
Nara Masista Rakhmatia sekarang jadi obrolan banyak orang utamanya pada media umum. Diplomat belia ini menerima perhatian karena berbicara tegas soal kedaulatan Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di Sidang PBB, Nara mengecam tudingan negara-negara pada Kepulauan Pasifik yg mengkritik catatan HAM pada Papua. Mereka yg mengkritik Indonesia merupakan ketua pemerintahan berdasarkan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung sang Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.
"Apa yg disampaikan sang Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan serta diaspirasikan sang Nara sendiri. Nara duduk pada kursi yang disediakan untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili bunyi Indonesia sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional menurut Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).
Sebagai diplomat belia di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia. Lantaran itu pemerintah RI wajib memberikan kepercayaan lebih menggunakan melibatkan para diplomat muda.
(Baca pula: Indonesia Kecam Tudingan HAM Negara di Kepulauan Pasifik Soal Papua)
"Harus diakui menggunakan suara yg tegas dan bahasa Inggris yg lancar seolah penutur orisinil (native speaker), Nara sudah menunjukkan betapa diplomat berusia muda pun bisa tampil menggunakan prima mewakili Indonesia. Untuk itu diplomat belia perlu diberikan porsi buat lebih poly berperan pada fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda nir akan mengecewakan waktu mereka diberi agama," celoteh Hikmahanto.
Nara sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua serta Papua Barat terkait dorongan buat memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif politik dan didesain untuk mengalihkan perhatian dari perkara di negara mereka sendiri.
Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara tadi punya agenda tersendiri dan menggunakan lembaga Majelis Umum PBB buat mengalihkan perhatian dari masalah politik serta sosial dalam negeri mereka.
"Laporan bermotif politik mereka dirancang buat mendukung grup-grup separatis di provinsi Papua Barat, yg telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik serta dalam melakukan agresi teroris bersenjata. Mahasiswa Papua menuntut pembebasan Propinsi Papua Barat. Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan serta integritas daerah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini buat menyalahgunakan lembaga PBB," ujar Nara membacakan tanggapan tertulis.
