Ini Syarat Pemda Boleh Ajukan Kuota CPNS
KementerianPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi tidak akan menyetujuipengajuan tambahan PNS bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengalokasikananggaran belanja pegawainya lebih besar daripada aturan pembangunan.
“Kalaubelanja pegawai pada APBD sudah lewat lima puluh %, kemungkinan tidak akandipenuhi permintaanya pengajuan perpaduan CPNS,” kata Asisten Deputi bidangPerumusan Kebijakan Pengadaan SDM serta Aparatur Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arizal, pada Jakarta, Jumat (4/3).
Diamengatakan, warga harus mendapat manfaat lebih besar lewat anggaranpembangunan. Jika kebutuhan jumlah pegawai terus dipenuhi, anggaran yangdipakai buat pembangunan bagi kepentingan warga semakin berkurang.
“Nantimasyarakat akan penasaran, kok APBD nir dipakai bangun jalan ataujembatan, namun hanya dipakai buat bayar gaji pegawai Pemerintah Daerah saja,” pungkasnya.
Menurutnyajika belanja pegawai lebih akbar, tidak adil untuk warga . “Misalnya dalamsebuah daerah yang penduduknya 400 ribu, terdapat 15 ribu PNS. Nah nir akan adiljika lebih berdasarkan separuh APBD, dipakai hanya untuk 15 ribu PNS. Sedangkanmasyarakat yang lebih poly, hanya kebagian lebih mini ,” paparnya.
Diamembeberkan, masih ada sejumlah wilayah yg belanja pegawainya lebih menurut 50persen berdasarkan total APBD. Bahkan ada juga yg lebih dari 60 persen. Padapenerimaan CPNS 2018 lalu, istilah Arizal, terdapat sejumlah wilayah yg tidakdisetujui permintaan tambahan pegawai barunya sang Kementerian PANRB.
“Walaupundia usulkan jumlah pegawai, namun lantaran sudah kelebihan, nir kita setujui,”ujarnya.
Dikatakan,wilayah yg belanja pegawainya telah besar , seharusnya menata kembaliorganisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai,itu ialah ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.
“Jangansampai penempatan orang itu dari ada jabatan saja, namun kerjanya pula harusjelas,” paparnya.
Diamengatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan supaya belanja pembangunandalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk waktu ini, kata Arizal,homogen-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen. “Presiden ingin ini sebagai 25persen saja,” ucapnya.
Sumber : //rakyatku.com
