MenPANRB Prioritaskan Guru Wilayah Pedalaman Jadi PNS
KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan tenagaguru yang mengajar di daerah pedalaman, perbatasan, pulau terluar, serta daerahterpencil buat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
"Jadi pengajar, melaluikepala daerah akan diproses bagi mereka yang mengajar di wilayah terpencil,pedalaman, pulau terdepan akan menjadi prioritas buat diangkat jadi pegawaipemerintah," istilah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Yuddy Chrisnandi, Jumat (29/5).
Kendati sebagai prioritas, Yuddy berkata nir terdapat pengangkatan ototmatis,mereka permanen harus melalui proses seleksi dengan menggunakan sistem ComputerAssisted Test (CAT) yang dipercaya paling sempurna serta objektif.
Kendati sebagai prioritas, Yuddy berkata nir terdapat pengangkatan ototmatis,mereka permanen harus melalui proses seleksi dengan menggunakan sistem ComputerAssisted Test (CAT) yang dipercaya paling sempurna serta objektif.
Meskipun ditengahkebijakan penundaan atau 'moratorium' penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)dengan menggunakan pendekatan 'negative zero to growth' yang adalah nir adapenambahan pegawai pemerintah melampaui jumlah yg purna tugas, Yuddy mengatakanpresiden menginstruksikan terdapat dispensasi.
"Meski kebijakan moratorium, itu terdapat kecuali yaitu profesi pengajar, bidangmedis dan penegak hukum, tetapi jua akan diubahsuaikan menggunakan kebutuhan daerahmasing-masing kabupaten dan kota," katanya.
Yuddy pula menyebutkan latar belakang dijalankannya kebijkakan moratoriumadalah keterbataaan anggaran negara yang mencapai 41 persen hanya buat pegawaiyang juga memerlukan porto kapital dan belanja barang, sebagai akibatnya totalnya semuadiatas 80 %. "Sedangkan aktivitas lainnya untuk pembangunan,pendidikan dan acara lainnya hanya 20 persen.
"Meski kebijakan moratorium, itu terdapat kecuali yaitu profesi pengajar, bidangmedis dan penegak hukum, tetapi jua akan diubahsuaikan menggunakan kebutuhan daerahmasing-masing kabupaten dan kota," katanya.
Yuddy pula menyebutkan latar belakang dijalankannya kebijkakan moratoriumadalah keterbataaan anggaran negara yang mencapai 41 persen hanya buat pegawaiyang juga memerlukan porto kapital dan belanja barang, sebagai akibatnya totalnya semuadiatas 80 %. "Sedangkan aktivitas lainnya untuk pembangunan,pendidikan dan acara lainnya hanya 20 persen.
Karenanya pemerintah harushemat, tidak boleh terus tambah pegawai tanpa kendali, harus ada desainnyasehingga kedepannya betul-benar kita mempunyai ASN yg baik sesuaikebutuhan," pungkasnya menambahkan.
