PEMBAYARAN TUNJANGAN GURU 2018 SEDOT Rp 80 Triliun
Pembayaran sertifikasi gurutahun 2018 mencapai Rp80 triliun dengan rincian Rp72 triliun tunjangan untuktahun berjalan serta Rp8 triliun tunjangan tahun 2018 yang belum ditransfer kedaerah.
"Pembayaran sertifikasi pengajar buat tahun 2018 yg mencapai Rp80triliun sama menggunakan anggaran Kemdikbud per tahunnya. Jumlahnya terus meningkatdan menyedot APBN. Namun sayangnya, peningkatan budget pembayaran tunjanganguru itu nir diimbangi dengan peningkatan mutu guru," kata DirjenPendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad pada Jakarta, Selasa,seperti yang kami kutip berdasarkan antaranews.com,14/10/2014
Kepada pers usai membuka Lokakarya Pemerataan serta Distribusi Pengajar yangdiselenggarakan USAID Prioritas, Hamid mengatakan bahwa Bappenas sempatmempertanyakan terkait dana sertifikasi guru yg menyedot anggaran besarkemudian impak yg diperoleh terhadap mutu pendidikan pada Tanah Air.
"Kenyataannya berbanding terbalik. Dari hasil survei mengungkapkan ternyatapemberian sertifikasi nir meningkatkan mutu pengajar dan prestasi pesertadidik tidak mengalami perubahan signifikan," pungkasnya.
Karena itu, ujar Hamid, terkait tunjangan pengajar terdapat kemungkinan kedepan sesuaisaran berdasarkan Bappenas maka pemberian tunjangan pengajar akan diberikan berdasarkankinerja guru menurut output evaluasi yang dilakukan oleh Badan PengembanganSumber Daya Manusia serta Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud.
"Pembayaran sertifikasi pengajar buat tahun 2018 yg mencapai Rp80triliun sama menggunakan anggaran Kemdikbud per tahunnya. Jumlahnya terus meningkatdan menyedot APBN. Namun sayangnya, peningkatan budget pembayaran tunjanganguru itu nir diimbangi dengan peningkatan mutu guru," kata DirjenPendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad pada Jakarta, Selasa,seperti yang kami kutip berdasarkan antaranews.com,14/10/2014
Kepada pers usai membuka Lokakarya Pemerataan serta Distribusi Pengajar yangdiselenggarakan USAID Prioritas, Hamid mengatakan bahwa Bappenas sempatmempertanyakan terkait dana sertifikasi guru yg menyedot anggaran besarkemudian impak yg diperoleh terhadap mutu pendidikan pada Tanah Air.
"Kenyataannya berbanding terbalik. Dari hasil survei mengungkapkan ternyatapemberian sertifikasi nir meningkatkan mutu pengajar dan prestasi pesertadidik tidak mengalami perubahan signifikan," pungkasnya.
Karena itu, ujar Hamid, terkait tunjangan pengajar terdapat kemungkinan kedepan sesuaisaran berdasarkan Bappenas maka pemberian tunjangan pengajar akan diberikan berdasarkankinerja guru menurut output evaluasi yang dilakukan oleh Badan PengembanganSumber Daya Manusia serta Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud.
Ia menyampaikan pencairan tunjangansertifikasi akan terselesaikan tahun 2018. "Tetapi kami telah mengingatkansekolah bahwa kedepan sertifikasi hanya diberikan kepada pengajar-guru yangmengajar menggunakan standar 20 murid pada satu kelas. Dan ketentuan jumlah minimalsiswa hanya berlaku pada sekolah-sekolah pada perkotaan saja serta tidak berlakuuntuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)."
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyomengatakan besarnya anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru terjadikarena dilakukan secara bertahap jadi wajar saja apabila dihitung sebagai besar .
"Ini bukan pemborosan APBN. Pemerintah hendaknya nir memanipulasiseolah-olah aturan tersedot buat membayarkan tunjangan pengajar, sebab nantipada tahun 2018 sudah selesai lantaran semua guru diharapkan sudah menerimasertifikasi pengajar".
Terkait peningkatan budget APBN buat pembayaran tunjangan profesi tetapi tidakdiimbangi menggunakan peningkatan mutu guru, Sulistiyo berkata kondisipeningkatan mutu guru tidak serta merta terjadi karena memang butuh waktu.
"Tidak sekonyong-konyong sesudah menerima sertifikasi kemudiandituntut peningkatan mutu pengajar. Tetap harus ada peran pemerintah untukmelibatkan pengajar pada banyak sekali pelatihan dan sebagainya".
Kebijakan Pendidikan
Sebelumnya, Ketua Umum PGRI Sulistiyo pada program peluncuran kitab "Pendidikan buat Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan buat PerubahanMental" menyatakan hingga sekarang masih banyak kebijakan pendidikan yangsesungguhnya kurang bermutu, kurang berwawasan, bahkan berisiko gagal dalammewujudkan kualitas insan Indonesia yg sanggup bersaing dalam era dunia.
"Masih relatif banyak tantangan pembangunan pendidikan ke depan. Padapergantian pemerintahan, di awal pemerintahan baru yang mencanangkan perubahanbesar dengan pandangan baru revolusi mental, PGRI merasa perlu buat memikirkan ulang danmenyumbangkan pikiran tentang sistem pendidikan nasional," pungkasnya.
Revolusi mental memberikan arah baru bagi operasi pendidikan Indonesia.pendidikan harus dicermati sebagai sebuah proses kebudayaan yang mengembangkandaya pikir, daya karsa, daya karya dan daya raga yang sesuai menggunakan jenjangpendidikan dan taraf pertumbuhan siswa, katanya.
"Oleh karena itu, perlu diwujudkan sebuah gerakan nasional "revolusimental" menjadi sebuah reformasi fundamental serta menyeluruh dalam melakukanperbaikan sistem pendiidkan nasional pada ketika yang bersamaan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyomengatakan besarnya anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru terjadikarena dilakukan secara bertahap jadi wajar saja apabila dihitung sebagai besar .
"Ini bukan pemborosan APBN. Pemerintah hendaknya nir memanipulasiseolah-olah aturan tersedot buat membayarkan tunjangan pengajar, sebab nantipada tahun 2018 sudah selesai lantaran semua guru diharapkan sudah menerimasertifikasi pengajar".
Terkait peningkatan budget APBN buat pembayaran tunjangan profesi tetapi tidakdiimbangi menggunakan peningkatan mutu guru, Sulistiyo berkata kondisipeningkatan mutu guru tidak serta merta terjadi karena memang butuh waktu.
"Tidak sekonyong-konyong sesudah menerima sertifikasi kemudiandituntut peningkatan mutu pengajar. Tetap harus ada peran pemerintah untukmelibatkan pengajar pada banyak sekali pelatihan dan sebagainya".
Kebijakan Pendidikan
Sebelumnya, Ketua Umum PGRI Sulistiyo pada program peluncuran kitab "Pendidikan buat Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan buat PerubahanMental" menyatakan hingga sekarang masih banyak kebijakan pendidikan yangsesungguhnya kurang bermutu, kurang berwawasan, bahkan berisiko gagal dalammewujudkan kualitas insan Indonesia yg sanggup bersaing dalam era dunia.
"Masih relatif banyak tantangan pembangunan pendidikan ke depan. Padapergantian pemerintahan, di awal pemerintahan baru yang mencanangkan perubahanbesar dengan pandangan baru revolusi mental, PGRI merasa perlu buat memikirkan ulang danmenyumbangkan pikiran tentang sistem pendidikan nasional," pungkasnya.
Revolusi mental memberikan arah baru bagi operasi pendidikan Indonesia.pendidikan harus dicermati sebagai sebuah proses kebudayaan yang mengembangkandaya pikir, daya karsa, daya karya dan daya raga yang sesuai menggunakan jenjangpendidikan dan taraf pertumbuhan siswa, katanya.
"Oleh karena itu, perlu diwujudkan sebuah gerakan nasional "revolusimental" menjadi sebuah reformasi fundamental serta menyeluruh dalam melakukanperbaikan sistem pendiidkan nasional pada ketika yang bersamaan," pungkasnya.
Editor: Suryanto
