PEMERINTAH BERENCANA MENGGELAR TES CPNS UNTUK EKS TENAGA HONORER K2
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) YuddyChrisnandi membicarakan pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasiuntuk menggantikan kumpulan TH K-dua yg tidak terisi.
Jumlah ini adalah output perhitungan berdasarkan TKH-dua yang telah lulus tes November2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak bisa diproses sang Badan KepegawaianNegara (BKN).
“Dokumen mereka tidak sesuai menggunakan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujarYuddy dalam Rapat kerja menggunakan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (08/04).
Yuddy menambahkan, deretan tadi akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembagasebanyak 4.500 dan buat Pemerintah Daerah sebanyak 25.500 menggunakan prioritas usia pada atas 35tahun, serta buat gugusan energi pendidik, kesehatan, serta penyuluh.
Namun sebelum aplikasi tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)wajib memastikan ketersediaan anggaran, baik buat membayar honor dan biayapelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru bisa dilakukan apabila masing-masinginstansi sudah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi ataudokumen sebagai bukti keabsahannya.
Apa saja syaratnya?
Seleksi eks TH K-dua diperuntukkan bagi mereka yg nir lulus dalam tessebelumnya, serta masih bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah,sudah terdaftar pada database BKN, dan telah mempunyai nomor tes seleksiCPNS.
Selain itu eks TH K-2 harus memenuhi ketentuan dalam PP angka 56 tahun 2018,yaitu dibiayai bukan Dari APBN atau APBD, diangkat sang pejabat yg berwenangdan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun padatanggal 31 Desember 2018 dan sampai ketika ini masih bekerja secara terusmenerus.
Eks honorer K-2 tadi jua harus berusia paling rendah 19 tahun dan tidakboleh lebih menurut 46 tahun pada lepas 1 Januari 2018.
"Kebenaran data yg disampaikan dijamin menggunakan Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnyasudah dilakukan verifikasi serta validasi terpadu oleh BKN serta BPKP sebelum tesdilaksanakan," kata Yuddy.
Dikatakan Yuddy, penanggungjawab aplikasi seleksi buat instansi pusatadalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, danSekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah sentra), sedangkan buat pemerintahdaerah merupakan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Bagi TH K-dua yg mengikuti seleksi serta dinyatakan lulus namun kemudiandiketahui nir memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutantidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya menjadi CPNS. Dan terhadappejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan hukuman administratif serta/atauhukum.
Dalam kesempatan itu, Yuddy jua menjelaskan, penentuan kelulusandidasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yangditetapkan atas pertimbangan Mendikbud serta memperhatikan pendapat darikonsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes serta tidakdapat dilakukan perubahan.
“Kelulusan berdasarkan dalam urutan atau peringkat. Apabila jumlah yg memenuhinilai ambang batas melebihi jumlah kumpulan yang tersedia," ungkapnya.
Dalam konklusi kedap kerja, Komisi II DPR bisa memahami laporan KementerianPANRB tentang penyelesaian TH K-dua, serta meminta Kementerian PANRB untukmenuntaskan masalah TH K-dua yg jumlahnya mencapai 439.956 orang denganmenetapkan kebijakan yang dapat dicarikan jalan keluarnya.
Terhadap K-2 yang yang tidak lulus dalam seleksi tahun 2018 ini, DPR minta agarKementerian PANRB mempertimbangkan kembali serta memperhatikan catatan danpendapat anggota Komisi II yg disampaikan dalam Raker. Selain itu, Komisi IIDPR akan menyampaikan aneka macam permasalahan K-2 ini lebih lanjut dalam rapatpanitia kerja
Sumber
