Penyebab Kerusuhan Tolikara papua surat edaran gidi larang idul fitri
Kerusuhan berbau SARA terjadi di tolikara papua. Umat muslim pada seluruh indonesia panas sepanas panasnya karena saudara muslim di papua di larang sholat idul fitri serta waktu sholat berlangsung dilempari serta masjid atau mushala dibakar. Sebenarnya gosip masih simpang siur. Entah masjid atau mushola.
lalu belakangan tersebar sebuah surat edaran dari GIDI yang melarang umat islam sholat idul fitri pada tolikara. Meski lalu terjadi kontroversi tentang kebenaran surat ini. Ada yang mengungkapkan hoax ada yg berkata benar sahih. Bingung. Sementara Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti berkata bahwa insiden kerusuhan pada Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), dipicu sang kesalahpahaman. Polisi tengah menelusuri karena-karena kesalahpahaman tersebut.
Badrodin menuturkan, dalam 13 Juli 2018, Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Polisi Suroso mendapat surat edaran yang mengatasnamakan Gereja Injili pada Indonesia (GIDI). Isi surat itu menyatakan bahwa umat Islam pada kabupaten itu nir boleh melaksanakan aktivitas keagamaan pada daerah tersebut karena GIDI tengah mengadakan Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat internasional.
foto doc pkspiyungan
"Kapolres kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Ternyata, Presiden GIDI menyatakan surat itu tidak resmi lantaran nir disetujui," ujar Badrodin di kantornya, Senin (20/7/2015).
Suroso lalu berkoordinasi menggunakan Bupati Tolikara Usman Wanimbow. Ia memberitahukan bahwa surat itu tak berlaku. Usman pun bertanya kepada panitia acara GIDI perihal surat itu. Kepada Bupati, panitia mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan pembatalan surat tadi.
Mengetahui surat tersebut dibatalkan, Usman serta Suroso menduga persoalan itu telah beres. Namun, nyatanya, kerusuhan justru terjadi waktu umat Islam pada Kaburaga melakukan shalat Id pada Jumat pagi. Sekelompok orang mendatangi tempat shalat Id. Polisi berupaya menenangkan massa serta memberikan tembakan peringatan. Tetapi, massa tak menggubris sampai pembakaran terjadi dalam rumah dan kios yg merembet ke mushala.
foto doc pkspiyungan
Badrodin mengungkapkan, temuan fakta menampakan bahwa Kapolres Tolikara tidak menerima surat pencabutan atau pembatalan surat sebelumnya dari panitia program GIDI.
"Maka berdasarkan itu, yg kita selidiki sekarang itu, apa surat itu sahih-sahih dicabut serta dibatalkan atau panitianya itu hanya ngomong doang bahwa surat dicabut, padahal nir," kata beliau.
Badrodin memastikan bahwa penyelidik pada Papua telah mengantongi nama orang-orang yang terlibat pada kejadian tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu output penyelidikan polisi.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membenarkan bahwa polisi menerima surat edaran yg mengatasnamakan GIDI tersebut. Tetapi, Tedjo mengatakan bahwa panitia acara GIDI membantah sudah mengeluarkan surat tersebut
lalu belakangan tersebar sebuah surat edaran dari GIDI yang melarang umat islam sholat idul fitri pada tolikara. Meski lalu terjadi kontroversi tentang kebenaran surat ini. Ada yang mengungkapkan hoax ada yg berkata benar sahih. Bingung. Sementara Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti berkata bahwa insiden kerusuhan pada Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), dipicu sang kesalahpahaman. Polisi tengah menelusuri karena-karena kesalahpahaman tersebut.
Badrodin menuturkan, dalam 13 Juli 2018, Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Polisi Suroso mendapat surat edaran yang mengatasnamakan Gereja Injili pada Indonesia (GIDI). Isi surat itu menyatakan bahwa umat Islam pada kabupaten itu nir boleh melaksanakan aktivitas keagamaan pada daerah tersebut karena GIDI tengah mengadakan Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat internasional.
foto doc pkspiyungan
"Kapolres kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Ternyata, Presiden GIDI menyatakan surat itu tidak resmi lantaran nir disetujui," ujar Badrodin di kantornya, Senin (20/7/2015).
Suroso lalu berkoordinasi menggunakan Bupati Tolikara Usman Wanimbow. Ia memberitahukan bahwa surat itu tak berlaku. Usman pun bertanya kepada panitia acara GIDI perihal surat itu. Kepada Bupati, panitia mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan pembatalan surat tadi.
Mengetahui surat tersebut dibatalkan, Usman serta Suroso menduga persoalan itu telah beres. Namun, nyatanya, kerusuhan justru terjadi waktu umat Islam pada Kaburaga melakukan shalat Id pada Jumat pagi. Sekelompok orang mendatangi tempat shalat Id. Polisi berupaya menenangkan massa serta memberikan tembakan peringatan. Tetapi, massa tak menggubris sampai pembakaran terjadi dalam rumah dan kios yg merembet ke mushala.
foto doc pkspiyungan
Badrodin mengungkapkan, temuan fakta menampakan bahwa Kapolres Tolikara tidak menerima surat pencabutan atau pembatalan surat sebelumnya dari panitia program GIDI.
"Maka berdasarkan itu, yg kita selidiki sekarang itu, apa surat itu sahih-sahih dicabut serta dibatalkan atau panitianya itu hanya ngomong doang bahwa surat dicabut, padahal nir," kata beliau.
Badrodin memastikan bahwa penyelidik pada Papua telah mengantongi nama orang-orang yang terlibat pada kejadian tersebut. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu output penyelidikan polisi.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno membenarkan bahwa polisi menerima surat edaran yg mengatasnamakan GIDI tersebut. Tetapi, Tedjo mengatakan bahwa panitia acara GIDI membantah sudah mengeluarkan surat tersebut
