Penyebab Pencairan TPG Ngadat Menurut Anies Baswedan
Pencairantunjangan profesi pengajar (TPG) yg kerap ngadat sampai waktu ini masih banyakdikeluhkan para pengajar.berdasarkanevaluasi operasional unit layanan terpadu (ULT) Kemendikbud, urusan TPG menjadipengaduan relatif mayoritas. Setelah dicek, pemicu persoalannya ada di daerahmasing-masing.
Setahunterakhir Kemendikbud telah mengoperasikan ULT yg berada pada komplekKemendikbud Jl Sudirman, Jakarta. Hasil penilaian hingga kahir Desember 2018,total layanan di ULT mencapai 18.185 orang pemohon.
’’Urusansertifikasi serta pencairan tunjangan profesi pengajar (TPG) menjadi relatif banyakjuga,’’ kata Mendikbud Anies Baswedan di sela Rapat Koordinasi Informasi danLayanan Kemendikbud kemarin.
Aniesmenjelaskan pemicu macetnya pencairan TPG sangat beragam. Diantaranya adalahpemda selaku instansi pembina kepegawaian para pengajar-guru PNS, nir updatingdata. Contohnya ketika ada proses mutasi guru berdasarkan sekolah A ke sekolah B,dinas pendidikan kabupaten/kota nir segera melaporkan mutasi itu keKemendikbud.
Menurutmantan rektor Universitas Paramadina itu, salah satu kondisi pencairan TPGadalah kecocokan data penempatan pengajar. Pencairan TPG akan berhenti waktu datadi Kemendikbud masih belum diperbaiki. Untuk itu sebelum tiba jauh-jauh keJakarta untuk mengurus TPG, para guru diminta buat penjelasan ke dinaspendidikan setempat.
Kalaupunada guru telah terlanjur ke Jakarta menanyakan kejelasan pencairan TPG-nya,Anies berpesan pada operator untuk melayaninya menggunakan baik. ’’Guru itu datangmembawa perkara. Operator ULT wajib empati kasus itu serta mencarisolusinya,’’ katanya.
Aniesmenganggap keberadaan ULT buat menampung pengaduan pada bidang pendidikan akantetap dipertahankan. Baginya perkara pada global pendidikan itu akan terusbermunculan. Dia berharap kasus yg ada, sifatnya bukan pengulangan.’’Kalau masalah yg timbul itu-itu saja, berarti terdapat perkara di sistemnya,’’ujarnya.
SekjenFederasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyampaikan urusanpencairan TPG memang belum tuntas hingga sekarang. Dia mengungkapkan masalahketerlambatan serta mutilasi pencairan TPG masih kerap dilaporkan para pengajar didaerah-wilayah.
Kedisiplinandalam pengisian data base pengajar, berdasarkan Retno sangat menunjang kelancaranpencairan TPG. Dia mengingatkan ketika pemda melakukan mutasi guru, harussegera dilaporkan ke Kemendikbud. ’’Jangan sampai pengajar dirugikan,’’ kentara dia.
KetuaUmum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo tetap memperjuangkansupaya TPG mampu dicairkan secara rutin setiap bulan. Baginya TPG idealnyadicairkan rutin misalnya honor . ’’Jangan dirapel 3 bulanan misalnya kini ,’’ucapnya.
Bagiguru PNS besaran TPG yang diterima adalah senilai gaji pokok yang berlaku.sedangkan untuk pengajar non PNS, nominal TPG dipukul homogen Rp 1,5 juta per bulan.tetapi buat guru non PNS yang telah in passing (penyetaraan), maka gajinyadisetarakan pengajar PNS buat golongan pangkat tertentu.
Sumber : //www.jpnn.com
