Perkembangan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal
Indonesia mengalami perkembangan politik yg sangat berfluktuatif semenjak sebelum kemerdekaan hingga era reformasi ini. Salah satu era politik yg pernah muncul pada Indonesia merupakan era politik demokrasi liberal dan terpimpin. Pada masa masa Demokrasi Liberal serta Demokrasi Terpimpin, keadaan politik pada Indonesia pula mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui menurut dinamika politik yg terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yg terjadi pada waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
a. Keadaan Politik Masa Demokrasi Liberal
Setelah balik menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) menggunakan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan menjadi kepala negara. Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik lantaran sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai. Adanya poly partai politik yg ikut bergerak pada pemerintahan di Indonesia mengakibatkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai terkuat saling merogoh alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-homogen masa kepemimpinan kabinet hanya berumur satu tahun alias berumur jagung. Kabinet-kabinet tadi adalah menjadi berikut.
1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).
2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).
3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).
4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).
6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).
7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)
Meskipun terjadi poly pergantian kabinet, pemerintah pada masa Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) buat pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan dalam tahun 1955. Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan semenjak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah dalam tanggal 31 Mei 1954. Panitia ini lalu mengumumkan pelaksanaan pemilu buat DPR, yaitu dalam lepas 29 September 1955. Adapun pemilu buat memilih anggota konstituante akan dilaksanakan pada lepas 15 Desember 1955. Tetapi, Kabinet Ali Sastroamidjojo I nir sanggup melaksanakan pemilu sebagaimana planning. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden dalam lepas 24 Juli 1955.
Setelah itu Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan kabinet Ali Sastromaidjojo 1 dan tetap melanjutkan planning pemilu yg telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengganti tanggal pelaksanaannya. Adapun termin-termin pada aplikasi pemilu tahun 1955 merupakan menjadi berikut.
1). Tanggal 29 September 1955
Pada lepas 29 September 1955, dilaksanakan pemilu buat menentukan anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan sang empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR output pemilu tahun 1955.
a). Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi.
b). PNI memperoleh 58 wakil/kursi.
c). NU memperoleh 47 wakil/kursi.
d). PKI memperoleh 32 wakil/kursi.
e). Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12.
Anggota DPR output pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.
2). Tanggal 15 Desember 1955
Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu buat menentukan anggota dewan konstituante yg akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante.
a). PNI memperoleh 119 kursi.
b). Masyumi memperoleh 112 kursi.
c). NU memperoleh 91 kursi.
d). PKI memperoleh 80 kursi.
e). Partai lainnya memperebutkan 118 kursi.
Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan lancar. Pemilu ini dianggap menjadi pemilu yg paling demokratis dibandingkan menggunakan pemilu-pemilu tahun sesudahnya lantaran pada pemilu pertama ini, rakyat sahih-sahih bebas menentukan sinkron pilihannya tanpa adanya tekanan berdasarkan pihak mana pun. Artikel tentang demokrasi terpimpin silahkan klik disini.
