Perkembangan Politik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
Oke lanjut kita akan bahas mengenai era demokrasi terpimpin di Indonesia. Pergantian kabinet pada saat singkat berakibat keadaan politik sebagai tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi pertarungan tadi, ada gagasan melaksanakan contoh pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yg dikenal dengan Dekrit Presiden lima Juli 1959. Adapun isi berdasarkan Dekrit Presiden tadi adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya pulang UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS serta DPAS.
Berlakunya balik Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh warga Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia buat bekerja atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian jua mulai waktu itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan serta diganti sebagai Kabinet Presidensial. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan buat menata pulang kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil dalam masa Demokrasi Liberal menurut UUD 1945. Namun dalam perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 serta pemerintah cenderung sebagai sentralistik lantaran terpusat pada Presiden saja.
Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat serta berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam masa Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut.
1). Prosedur pembentukan MPR Sementara (MPRS) karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.
2). Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), lantaran forum ini anggotanya ditunjuk sang Presiden dan diketuai sang Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan pada pemerintah.
3). Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk sang Presiden serta DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden nir bisa membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak bisa memberhentikan Presiden.
4). Penetapan manifesto politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
5). Pengangkatan presiden seumur hayati.
6). Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif. Penyimpangan ini dilakukan menggunakan melaksanakan politik poros yaitu membentuk Poros Jakarta-Peking, Jakarta-Phnom-Phen-Hanoi-Peking-Pyongyang. Ini merupakan Indonesia lebih memihak blok komunis padahal Indonesia masuk negara anggota non blok.
Sistem pemerintahan dalam masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI buat memperkuat posisinya pada segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal menggunakan G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Tetapi semenjak gagalnya G30S/PKI dalam tahun 1965 sampai athun baru 1966 pemerintah nir segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G30S/PKI. Hal ini menyebabkan ketidaksabaran masyarakat serta bertentangan menggunakan rasa keadilan.
Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Peristiwa G30S/PKI serta melambungnya harga-harga barang utama memicu terjadinya demonstrasi serta kekacauan pada berbagai loka. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto buat merogoh segala tindakan yg dianggap perlu pada rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Namun wujud supersemar sampai sekarang masih sebagai misteri tidak tahu dimana keberadaannya.
