Politik Etis Isi Tujuan Pelaksanaan dan Pencetus Terbaru

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, serta Pencetus) - Dalam sebuah negara masih ada kata tentang politik etis. Jenis politik tadi tak jarang digunakan pada menyejahterakan masyarakat dari penjajahan negara lain. Politik etis ini dibuat menggunakan mencakup beberapa hal seperti isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, sampai tokoh tokoh pencetus politik etis. Ketika dibangku sekolah, para anak didik diajarkan tentang materi politik etis dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Lalu apa itu politik etis? Bagaimana bentuk pelaksanaannya?

Pada pembahasan kali ini aku akan menyebutkan mengenai pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, aplikasi politik etis, dan lengkap dengan tokoh tokoh pencetus politik etis. Untuk detail bisa anda simak pada bawah ini.

Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, serta Pencetus)

Politik etis artinya jenis usaha politik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, efisiensi wilayah jajahan dan desentralisasi. Pada tahun 1890, ada sebuah politik balas budi bernama politik etis atas dasar friksi golongan liberal dalam pemerintahan Belanda. Golongan parlemen yg berpikiran progresif memberikan usul kepada pihak Belanda agar sedikit mencurahkan perhatian kepada masyarakat Indonesia karena telah membantu mengisi keuangan Belanda dengan susah payah melalui tanam paksa. Desakan yang diberikan tadi didasarkan pemikiran bahwa Belanda memiliki hutang yg cukup banyak pada Indonesia karena telah menikmati kekayaan yang bukan miliknya. Maka dari itu terciptalah pemikiran tadi yang meliputi isi politik etis, tujuan politik etis, dan pelaksanaan politik etis yg sudah dibuat oleh tokoh tokoh pencetus politik etis.

Baca pula : Siklus Hidrologi (Pengertian, Proses Terjadinya, serta Macam)

Politik etis dilaksanakan dalam tahun 1901 yg meliputi 3 tindakan, yakni irigasi (pengairan), transigrasi (perpindahan penduduk), dan eduksi (pendidikan). Tokoh pencetus politik etis atau politik balas budi tersebut ialah Van Deventer. Beliau membicarakan isi politik etis dalam karangannya yg berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Karangan ini diterbitkan pada majalah De Grids menggunakan maksud memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Tujuan politik etis ini buat mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia menggunakan cara mencerdaskan, memakmurkan serta memperbaiki nasib berdasarkan warga Indonesia. Dalam karangannya juga tertulis bahwa pihak Belanda berhutang budi pada pihak Indonesia.

Isi Politik Etis

Berdasarkan pendapat Van Deventer masih ada tiga isi politik etis yg dinamakan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer ini bertujuan buat memperbaiki serta mengubah nasib warga Indonesia. Berikut isi politik etis:

Edukasi atau Pendidikan

Isi politik etis yg pertama merupakan edukasi atau pendidikan. Pendidikan sekolah kelas satu diberikan pada anak anak yg berkedudukan atau yang berharta dan anak dari pegawai negeri. Pada tahun 1903 masih ada 29 sekolah kelas satu di Afdeling dan 14 pada ibukota karesidenan. Dalam hal ini anak anak pada ajarkan tentang ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar, membaca, berhitung dan menulis. Kemudian untuk pendidikan kelas 2 ditujukan buat anak pribumi berdasarkan golongan bawah. Pada tahun 1903, sekolah pendidikan kelas 2 pada Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah bertaraf negeri dan di Fartikelir masih ada 326 sekolah yg diantaranya 63 sekolah dari Zending. Jumlah siswa yang diterima dalam tahun 1892 terdapat 50.000 siswa. Lalu dalam tahun 1902 terdapat 1.623 murid dari pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. 

Isi politik etis dalam hal edukasi ini pula membedakan sekolah sekolah antara anak pribumi golongan bawah dengan anak anak yang berharta. Untuk sekolah yg bertujuan menjadi pamong praja masih ada 3 sekolah Osvia yang berada pada Magelang, Probolinggo serta Bandung. Dibawah ini masih ada nama sekolah bagi anak kaum pribumi serta anak anak Eropa yakni:

1. His atau Hollandsch Indlandsche School yaitu setingkat Sekolah Dasar.
2. MULO atau Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs yaitu setingkat Sekolah Menengah pertama.
3. AMS atau Algemeene Middlebare School yaitu setingkat SMU.
4. Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum bumi putra.
5. Technical Hoges School atau Sekolah Tinggi Teknik yang terdapat pada Bandung. Tetapi pada tahun 1902, didirikan sekolah pertanian yg masih ada pada Bogor (sekarang namanya menjadi IPB).

Baca pula : 6 Isi Perjanjian Bongaya (Latar Belakang, Isi, serta Akibat)

Irigasi atau Pengairan

Isi politik etis selanjutnya merupakan irigasi atau pengairan. Pada tahun 1885 dibangunlah pengairan sang pihak pemerintah buat sarana irigasi pertanian. Untuk bangunan irigasi yang masih ada pada Demak serta Beratas luasnya mencapai 96.000 bau. Namun dalam tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tadi akan menciptakan tanah menjadi lebih fertile serta produksinya juga dapat bertambah.

Transmigrasi atau Perpindahan Penduduk

Isi politik etis yang terakhir adalah transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan proses transmigrasi, tanah luar Jawa yang belum diolah akan diubah sebagai ladang penghasilan. Kemudian jua dapat mengurangi kepadatan penduduk pada daerah Jawa. Pada tahun 1865, jumlah penduduk Madura serta Jawa merupakan 14 juta jiwa. Tetapi dalam tahun 1900 jumlahnya berubah menjad 2 kali lipat. Awal abad ke 19 terjadi migrasi penduduk berdasarkan wilayah  Jawa Tengah menuju Jawa Timur lantaran ekspansi perkebunan tembakau serta tebu. Adapula migrasi dari daerah Jawa menuju Sumatera Utara karena besarnya permintaan energi kerja diperkebunan Deli, Sumatera Utara. Sedangkan buat migrasi yang menuju Lampung mempunyai maksud buat menetap.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis ialah memajukan beberapa hal bidang kehidupan misalnya edukasi yg menyelenggarakan pendidikan, transmigrasi atau migrasi yang melakukan perpindahan penduduk, serta irigasi yg menciptakan jaringan dan sarana pengairan. Pemerintahan Belanda melakukan perbaikan pada bidang pertanian, pendidikan, irigasi dan transmigrasi ini memang terlihat mulia. Tetapi sebenarnya acara acara yang dilakukan tersebut bertujuan buat kepentingan Belanda sendiri.

Pelaksanaan Politik Etis

Pelaksanaan politik etis didasarkan pada desakan politik liberal pada pemerintah Belanda. Pada tahun 1901, Wihelmina (Ratu Belanda) mengatakan pidatonya yg berbunyi :

“Negeri Belanda memiliki kewajiban buat mengusahakan dan mewujudkan kemakmuran berdasarkan penduduk Hindia Belanda”

Pidato tersebut merupakan dari mula terbentuknya kebijakan dalam memakmurkan Hinda Belanda yg diberi nama "Politik Etis" atau "Politik Balas Budi". Sebenarnya usulan menurut kebijakan ini dilakukan sang Van Devender dengan maksud yg baik. Namun untuk aplikasi politik etis tersebut masih ada defleksi yang dilakukan sang pegawai Belanda. Dibawah ini masih ada beberapa penyimpangan pada pelaksanaan politik etis yang meliputi beberapa bidang yakni:

Pelaksanaan Bidang Irigasi

Pelaksanaan politik etis dilakukan buat bidang irigasi atau pengairan. Namun pengairan ini hanya ditujukan kepada perkebunan swasta Belanda yg fertile saja. Sedangkan tanah milik masyarakat tidak dilakukan pengairan atau tidak dialiri air. Pada ketika itu program irigasi memang dilakukan pemugaran serta pembangunan. Tetapi tetap saja demi perkebunan milik pemerintah kolonial serta swasa asing saja. Pembangunan tersebut bahkan nir berdampak dalam ladang dan sawah milik rakyat.

Baca pula : Sejarah, Latar Belakang, dan Dampak Perang Padri Lengkap

Pelaksanaan Bidang Edukasi

Pelaksanaan politik etis selanjutnya dilakukan buat bidang edukasi atau pendidikan. Pemerintah Belanda melakukan acara pembangunan sekolah dengan maksud memperoleh energi kerja yang murah dan cakap. Tetapi aplikasi politik etis dalam bidang pendidikan tadi hanya ditujukan buat anak anak yg bisa dan anak berdasarkan pegawai negeri saja. Dalam hal ini timbulah diskriminasi pendidikan yakni pengajaran bagi sekolah kelas satu buat anak anak berharta serta anak pegawai negeri, lalu buat sekolah kelas dua ditujukan pada anak pribumi golongan bawah.

Pelaksanaan Bidang Transmigrasi/Migrasi

Adapula aplikasi politik etis dalam bidang transmigrasi atau migrasi. Untuk migrasi keluar Jawa diperuntukkan buat wilayah pengembangan perkebunan Belanda. Migrasi ini disebakan permintaan yang akbar akan tenaga kerja untuk perkebunan Sumatera Utara seperti di Deli, Suriname, serta sebagainya. Mereka hanya dijadikan sebagai kuli kontrak. Untuk migrasi yg menuju Lampung mempunyai maksud buat menetap. Tidak sedikit pekerja yg melarikan diri lantaran migrasi tadi hanya ditujukan buat kebutuhan tenaga kerja. Mencegah adanya pelarian diri ini, pihak Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie yakni peraturan yg berisi mengenai penetapan pekerja bahwa mereka yg melakukan tindakan melarikan diri akan dicari serta ditangkap, sesudah itu dikembalikan ke pengawasnya lagi. Pelaksanaan migrasi nir bertujuan buat memeratakan serta menghidupi penduduk dengan layak, melainkan buat membuka hutan baru di luar Jawa sebagai perkebunan milik perusahaan swasta asing. Dalam hal ini Belanda pula ingin memperoleh energi kerja dengan upah yang murah.

Tokoh Pencetus Politik Etis

Tokoh tokoh pencetus politik etis meliputi beberapa bidang pekerjaan misalnya fasilitator, kritikus kebijakan tadi, inisiator dan eksekutor. Berikut beberapa tokoh pencetus politik etis:

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
2. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
3. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
4. Pieter Brooshooft (1845-1921)
5. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

Sebenarnya pencetus politik etis pertama ialah atas usulan dari Van Devender. Beliau didukung oleh beberapa tokoh lainnya yakni:

• Mr. P. Brooshoof selaku redaktur surat fakta De Lokomotif, yang telah menerbitkan kitab yg berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek atau Tujuan Ethis pada Politik Kolonial dalam tahun 1901.
• K.F. Holle yang telah banyak menaruh donasi bagi kaum tani.
• Van Vollen Hoven melakukan pendalaman aturan adat berdasarkan beberapa suku pada Indonesia.
• Abendanon yakni tokoh yg memikirkan penduduk pribumi dalam hal pendidikan.
• Leivegoed yakni jurnalis yang poly menulis karangan mengenai rakyat Indonesia.
• Van Kol seseorang penulis keadaan berdasarkan pemerintahan Hindia Belanda.
• Douwes Dekker (Multatuli) yg membentuk buku berjudul Max Havelaar, Saya serta Adinda.

Usulan dari Van Devender memperoleh perhatian dari pihak Belanda tetapi harus dilaksanakan dengan sistem kolonial Indonesia. Misalnya saja pelaksanaan pendidikan atau edukasi hanya semata mata buat memperoleh kebutuhan pegawai rendahan. Pelaksanaan edukasi tadi pula terjadi pemisahan antara rakyat, orang Belanda dan anak bangsawan. Sekolah yang ditujukan bagi masyarakat hanya sekolah rendahan saja yang memiliki maksud untuk mendidik anak agar pandai administrasi, sanggup sebagai pegawai upah rendah serta setia pada penjajah. Isi politik etis, tujuan politik etis yg kentara serta pelaksanaan politik etis tersebut permanen saja nir mengganti kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih berarti serta layak. Walaupun begitu, politik etis juga melahirkan golongan terpelajar bagi bangsa Indonesia. Golongan inilah yang nantinya akan membawa warga Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda hingga tercapailah kehidupan yang layak, sejajar, sejahtera serta maju misalnya bangsa lainnya.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, dan tokoh tokoh pencetus politik etis. Semoga artikel ini bisa bermanfaat. Terima kasih.