Sejarah Berdirinya PT Freeport Indonesia sejak 1967 kontrak Sampai 2041
PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan afiliasi menurut Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses serta melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, serta perak. Beroperasi pada wilayah dataran tinggi di kabupaten Timika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yg mengandung tembaga, emas serta perak ke semua penjuru global.
Sejarah singkat:
Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri, sesungguhnya masih ada kisah perjalanan yang unik buat diketahui. Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta menurut Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yg tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yg konon kabarnya terdapat pada Tanah Papua.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut nir berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta daerah Papua pertama kali dibuat berdasarkan hasil ekspedisi militer ke wilayah ini dalam tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini lalu membangkitkan impian para ilmuwan sipil untuk mendaki serta mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yg terkenal dipimpin oleh Dr. HA.lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan menggunakan sasaran buat mencapai zenit Wilhelmina (Puncak Sudirman kini ) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan buat nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yg merencanakan aplikasi keinginan mereka buat mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka lalu menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau diklaim gunung bijih, kemudian data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian usang bertemulah seseorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara pada Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara menggunakan kawan lamanya Forbes Wilson, seseorang ketua eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya waktu itu adalah menambang belerang pada bawah dasar bahari. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson buat mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta merogoh contoh bebatuan dan menganalisanya dan melakukan evaluasi.
Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan buat segera melakukan berbagai langkah konkret demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun menggunakan kondisi ekonomi nasional yg terbatas sehabis penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).
Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang buat meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang dalam zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan rendezvous menggunakan Jendral Ibnu Sutowo, yang dalam waktu itu menjabat menjadi Menteri Pertambangan serta Perminyakan Indonesia. Inti dalam rendezvous tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya berdasarkan hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan biar menurut pemerintah buat meneruskan proyek tadi dalam tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tadi adalah bahan promosi yang dibawa Julius Tahija buat memperkenalkan Indonesia ke luar negeri serta misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.
Sebelum 1967 wilayah Timika merupakan hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yg dalam awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke daerah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama menciptakan tempat tinggal -rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun jua perumahan penduduk pada sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.
Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, lalu pula membangun jalan-jalan primer sebagai akses ke tambang serta pula jalan-jalan pada daerah terpencil menjadi akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tadi dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya buat Indonesia sekaligus menjadi presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yg memiliki latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan serta Direktur Pembangunan Nasional dalam tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang jua berperan pada beberapa negosiasi kemerdekaan Indonesia, menjadi sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati serta anggota delegasi pada perjanjian Renville.
Perjanjian antara Indonesia dengan Freeport dilandasi dengan kontrak, yaitu:
1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun semenjak mulai beroperasi tahun 1973.
1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun menggunakan periode produksi akan berakhir dalam tahun 2018, dan kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun (sampai tahun 2018).
Penerimaan Negara sektor pajak, antara lain:
PTFI telah membayar PPh Badan lebih tinggi dari tarif UU yang sekarang berlaku. Pembayaran ini adalah porsi terbesar pada pembayaran ke penerimaan Negara. UU PPh Nasional 25% sementara PPh Badan PTFI 35%. Sejak tahun 1999, PTFI secara sukarela telah melakukan pembayaran royalti tambahan buat tembaga, emas serta perak bila produksi melebih tingkat tertentu yang disetujui.
Investasi asing:
USD 110,9 juta investasi pada acara pembangunan berkelanjutan di Papua selama 2018.
USD 68,14 juta program pengembangan sosial melalui dana operasional.
USD 39,36 juta acara pengembangan masyarakat melalui dana kemitraan.
Kontribusi serta peranan PT Freeport Indonesia bagi negara :
1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 24.000 orang pada Indonesia (karyawan PTFI terdiri berdasarkan 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta dua,dua% karyawan Asing).
2. Menanam Investasi > USD 8,5 Miliar buat membentuk infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, dengan rencana investasi-investasi yg signifikan pada masa datang.
3. PTFI telah membeli > USD 11,26 Miliar barang serta jasa domestik sejak 1992.
4. Dalam kurun saat empat tahun terakhir, PTFI telah menaruh kontribusi lebih berdasarkan USD 37,46 Miliar serta dijadwalkan buat berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih berdasarkan USD 6,lima Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
5. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia pada kurun ketika empat tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk (FCX) 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan PTFI bila beroperasi di negara-negara lain.
6. Kajian LPEM-UI pada imbas multiplier effect menurut operasi PTFI di Papua serta Indonesia pada 2018: 0,8% buat PDB Indonesia, 45% buat PDRB Provinsi Papua, serta 95% untuk PDRB Timika.
7. Membayar Pajak 1,7% berdasarkan aturan nasional Indonesia.
8. Membiayai >50% dari seluruh kontribusi acara pengembangan rakyat melalui sektor tambang pada Indonesia.
9. Membentuk 0,8% menurut semua pendapatan tempat tinggal tangga pada Indonesia.
10. Membentuk 44% menurut pemasukan tempat tinggal tangga pada provinsi Papua.
Sumber : freeport (id.pedoman materi Belajar.org)
Sejarah singkat:
Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri, sesungguhnya masih ada kisah perjalanan yang unik buat diketahui. Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta menurut Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yg tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yg konon kabarnya terdapat pada Tanah Papua.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut nir berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta daerah Papua pertama kali dibuat berdasarkan hasil ekspedisi militer ke wilayah ini dalam tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini lalu membangkitkan impian para ilmuwan sipil untuk mendaki serta mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yg terkenal dipimpin oleh Dr. HA.lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan menggunakan sasaran buat mencapai zenit Wilhelmina (Puncak Sudirman kini ) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan buat nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yg merencanakan aplikasi keinginan mereka buat mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka lalu menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau diklaim gunung bijih, kemudian data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian usang bertemulah seseorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara pada Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara menggunakan kawan lamanya Forbes Wilson, seseorang ketua eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya waktu itu adalah menambang belerang pada bawah dasar bahari. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson buat mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta merogoh contoh bebatuan dan menganalisanya dan melakukan evaluasi.
Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan buat segera melakukan berbagai langkah konkret demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun menggunakan kondisi ekonomi nasional yg terbatas sehabis penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).
Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang buat meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang dalam zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan rendezvous menggunakan Jendral Ibnu Sutowo, yang dalam waktu itu menjabat menjadi Menteri Pertambangan serta Perminyakan Indonesia. Inti dalam rendezvous tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya berdasarkan hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan biar menurut pemerintah buat meneruskan proyek tadi dalam tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tadi adalah bahan promosi yang dibawa Julius Tahija buat memperkenalkan Indonesia ke luar negeri serta misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.
Sebelum 1967 wilayah Timika merupakan hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yg dalam awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke daerah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama menciptakan tempat tinggal -rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun jua perumahan penduduk pada sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.
Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, lalu pula membangun jalan-jalan primer sebagai akses ke tambang serta pula jalan-jalan pada daerah terpencil menjadi akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tadi dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya buat Indonesia sekaligus menjadi presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yg memiliki latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan serta Direktur Pembangunan Nasional dalam tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang jua berperan pada beberapa negosiasi kemerdekaan Indonesia, menjadi sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati serta anggota delegasi pada perjanjian Renville.
foto daerah pertambangan freeport dari udara
Perjanjian antara Indonesia dengan Freeport dilandasi dengan kontrak, yaitu:
1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun semenjak mulai beroperasi tahun 1973.
1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun menggunakan periode produksi akan berakhir dalam tahun 2018, dan kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun (sampai tahun 2018).
Penerimaan Negara sektor pajak, antara lain:
PTFI telah membayar PPh Badan lebih tinggi dari tarif UU yang sekarang berlaku. Pembayaran ini adalah porsi terbesar pada pembayaran ke penerimaan Negara. UU PPh Nasional 25% sementara PPh Badan PTFI 35%. Sejak tahun 1999, PTFI secara sukarela telah melakukan pembayaran royalti tambahan buat tembaga, emas serta perak bila produksi melebih tingkat tertentu yang disetujui.
Investasi asing:
USD 110,9 juta investasi pada acara pembangunan berkelanjutan di Papua selama 2018.
USD 68,14 juta program pengembangan sosial melalui dana operasional.
USD 39,36 juta acara pengembangan masyarakat melalui dana kemitraan.
Kontribusi serta peranan PT Freeport Indonesia bagi negara :
1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 24.000 orang pada Indonesia (karyawan PTFI terdiri berdasarkan 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta dua,dua% karyawan Asing).
2. Menanam Investasi > USD 8,5 Miliar buat membentuk infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, dengan rencana investasi-investasi yg signifikan pada masa datang.
3. PTFI telah membeli > USD 11,26 Miliar barang serta jasa domestik sejak 1992.
4. Dalam kurun saat empat tahun terakhir, PTFI telah menaruh kontribusi lebih berdasarkan USD 37,46 Miliar serta dijadwalkan buat berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih berdasarkan USD 6,lima Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
5. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia pada kurun ketika empat tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk (FCX) 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan PTFI bila beroperasi di negara-negara lain.
6. Kajian LPEM-UI pada imbas multiplier effect menurut operasi PTFI di Papua serta Indonesia pada 2018: 0,8% buat PDB Indonesia, 45% buat PDRB Provinsi Papua, serta 95% untuk PDRB Timika.
7. Membayar Pajak 1,7% berdasarkan aturan nasional Indonesia.
8. Membiayai >50% dari seluruh kontribusi acara pengembangan rakyat melalui sektor tambang pada Indonesia.
9. Membentuk 0,8% menurut semua pendapatan tempat tinggal tangga pada Indonesia.
10. Membentuk 44% menurut pemasukan tempat tinggal tangga pada provinsi Papua.
Sumber : freeport (id.pedoman materi Belajar.org)
