Terbentuknya Kabinet Djuanda Program Kerja dan Proses Berakhirnya Kabinet Terbaru

Terbentuknya Kabinet Djuanda, Program Kerja serta Proses Berakhirnya Kabinet - Pada masa Demokrasi Liberal masih ada beberapa kabinet yg terbentuk misalnya Kabinet Djuanda, Kabinet Ali, Kabinet Burhanudin, serta masih poly lagi. Namun pembentukan kabinet yg terakhir dalam masa tersebut diberi nama menggunakan Kabinet Djuanda. Kabinet ini dibuat pada tanggal 9 April 1957 dan berlangsung sampai lepas 5 Juni 1959. Apa itu Kabinet Djuanda? Bagaimana progaram kerjanya?Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan tentang proses terbentuknya kabinet djuanda, acara kerja kabinet djuanda, dan proses berakhirnya kabinet djuanda. Untuk detail dapat anda simak di bawah ini.

Terbentuknya Kabinet Djuanda, Program Kerja serta Proses Berakhirnya Kabinet

Seperti halnya kabinet lainnya, kabinet djuanda mempunyai proses terbentuknya, acara kerja hingga proses berakhirnya kabinet tadi. Terbentuknya kabinet djuanda terjadi pada awal tahun 1957. Kabinet Djuanda bisa diklaim sebagai kabinet Karya. Kemudian kabinet ini juga mempunyai program kerja kabinet djuanda yang dipakai menjadi tujuan pembentukan organisasi tersebut. Namun lantaran beberapa faktor mengakibatkan kabinet ini berakhir. Proses berakhirnya kabinet djuanda dijadikan sebagai awal kembalinya Undang-Undang Dasar 1945.

Baca pula : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap

Terbentuknya Kabinet Djuanda

Terbentuknya kabinet Djuanda diawali menggunakan pengunduran beberapa menteri kabinet Ali yang mengakibatkan zenit ketegangan politik dalam bulan Januari 1957. Peristiwa ini kian memuncak semenjak lepas 9 - 15 Januari 1957. Untuk mengatasi masalah tadi muncul ilham buat melakukann reshuffle (perombakan kabinet). Namun hal ini nir diaktualisasi sang Presiden karena nir bisa dijadikan menjadi jaminan keselamatan negara dan stabilitas pemerintahan. Krisis politik didalam negeri semakin bertambah pada ketika itu, lantaran penyusunan Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS 1950 belum jua selesai. Meskipun pihak Konstituante sendiri telah melakukan persidangan selama satu tahun lebih. Situasi pada masa tersebut semakin gawat menggunakan terbentuknya dewan militer disetiap daerah guna buat melawan pemerintahan sentra.

Peristiwa peritiwa tadi membuat Presiden menaruh pernyataan bahwa negara pada keadaan bahaya, sehari sebelum penyerahan mandat menurut Kabinet Ali. Runtuhnya Kabinet Ali membuat para partai politik melaksanakan politik "Dagang Sapi" yaitu proses tawar menawar beberapa partai dalam penyusunan kabinet koalisi seperti forum serta sebagainya. Kemudian terjadilah proses terbentuknya Kabinet Djuanda yg didirikan sang Ir. Djuanda (non partai) sesuai dengan mandat Presiden Soekarno. Kabinet baru ini resmi didirikan dalam lepas 9 April 1957 meski pada keadaan yang kurang menyenangkan. Hal ini dikarenakan Kabinet Djuanda termasuk ke dalam zaken kabinet yang ialah kabinet yg disusun sang beberapa ahli pakar yang sinkron menggunakan bidangnya.

Kabinet Djuanda terdiri berdasarkan Perdana Menteri Ir. Djuanda bersama tiga wakilnya yaitu Dr. Leimena, Mr. Hardi dan Idham Chalid. Terbentuknya kabinet Djuanda sudah mengemban tugas yang relatif berat misalnya memperjuangkan kembalinya Irian Barat, menghadapi keuangan serta perekonomian yg memburuk dan menghadapi kekacauan yang terjadi disetiap wilayah. Pembentukan kabinet Djuanda atas saran Presiden ini dipercaya inkonstutisional atau tidak sesuai menggunakan Undang Undang Dasar. Bahkan pihak Masyumi menentang keputusan tadi serta melakukan pemecatan terhadap angotanya yang akan dijadikan sebagai menteri Kabinet Karya. Kemudian pihak NU dan para tokoh PNI memberikan pernyataan bahwa negara sedang dalam keadaan darurat. Tindakan Presiden tadi pula dipercaya Bung Hatta menjadi tindakan inkonstutisional. 

Sebenarnya Presiden diberikan wewenang pada memilih formatur. Tetapi formatur tadi nir diperbolehkan memiliki jabatan yg sama dengan seseorang Presiden. Pada masa tersebut terbentuknya Kabinet Djuanda menaruh pengaruh yg akbar terhadap perkembangan negara meskipun hanya berdiri selama dua tahun saja. Kabinet tadi pula ikut berperan pada penentuan kedudukan negara, perlawanan terhadap Belanda sampai berhubungan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian dalam bulan Mei 1957, Presiden dijadikan menjadi Ketua Dewan Nasional yg diberikan wewenang resmi pada memaksa kabinet agar putusan bulat dengan perintahnya. Dewan Nasional adalah organisasi baru yg bermanfaat sebagai tempat penyaluran serta penampungan kekuatan pada masyarakat.

Baca pula : Kebudayaan Proto Melayu dan Deutro Melayu Beserta Proses Kedatangannya

Presiden Soekarno sebelumnya telah mengusulkan pembentukan Dewan tersebut menjadi awal pembentukan demokrasi terpimpin. Maka menurut itu ketika terbentuknya kabinet Djuanda, kabinet ini tidak dapat melakukan pekerjaannya secara independen. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kebijakan strategis (kekuasaan pemerintahan dualisme) yg wajib sinkron menggunakan keputusan Presiden.

Program Kerja Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda memiliki program kerja yg disesuaikan dengan tujuan awal pembentukan organisasi tadi. Adapun beberapa program kerja kabinet djuanda menjadi berikut:

• Mempercepat adanya pembangunan.
• Memperjuangkan Irian Barat.
• Melakukan pembentukan Dewan Nasional yg sesuai menggunakan konsepsi Presiden.
• Melakukan pembentukan Depernes atau Departemen Penerangan Naional pada bulan Juni 1957.

Ketika proses terbentuknya Kabinet Djuanda terdapat beberapa insiden penting yang terjadi. Berikut beberapa peristiwa krusial ketika melaksanakan acara kerja kabinet Djuanda:

Ketika Memperjuangkan Irian Barat

Peristiwa penting dalam proses aplikasi acara kerja Kabinet Djuanda yang pertama terjadi dalam waktu memperjuangkan Irian Barat. Perjuangan Irian Barat dipimpin sang Pemerintah serta didukung oleh pihak militer negara disertai indera alat negara. Selain itu adapula organisasi pemuda, massa, ulama, perempuan , buruh, veteran, petani serta lain sebagainya yg ikut mendukung perjuangan Irian Barat tersebut. Pada ketika itu masih ada pembentukan Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat dalam pertengahan Oktober 1957 dan sudah mempunyai beberapa cabang disetiap wilayah. Panitia tersebut diketuai sang Soedibjo (Menteri Penerangan) yg menjabat sejak tanggal 1 Desember 1957 sesuai menggunakan ratifikasi Kabinet Djuanda. Pada lepas dua Desember 1957, Kabinet Karya menginstruksikan para buruh yang tergabung pada organisasi buruh Belanda untuk melakukan pemogokan kerja selama 1 hari penuh. Aksi mogok kerja ini dilakukan buat mendukung adanya pengambilalihan perusahaan milik Belanda yg terjadi dalam lepas 3 - 13 Desember 1957.

Ketika Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara RI

Peristiwa krusial pada proses aplikasi acara kerja Kabinet Djuanda selanjutnya terjadi dalam saat mendirikan Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia. Gerakan ini didirikan oleh Husein selaku Ketuanya dalam lepas 10 Februari 1958. Gerakan Perjuangan Menyelamatknn Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu menuju Indonesia yang makmur serta adil. Dalam menyukseskan tujuan tadi gerakan ini menaruh ultimatum ke Kabinet Djuanda yaitu:

• Kedudukan Presiden wajib pulang ke konstitusional lagi.
• Membentuk Kabinet Kerja Nasional yg diketuai sang Hatta serta Hamengku Buwana serta membubarkan Kabinet Djuanda.

Ultimatum ini wajib dilaksanakan selama lima x 24 jam. Jika tidak dipenuhi maka Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia akan mengambil tindakan sendiri. Namun secara tegas Kabinet Djuanda menolak ultimatum tersebut. Bahkan Kabinet tersebut memecat para perwira AD yang terlibat dengan gerakan itu misalnya Lubis, Husein, Jambek dan Simbolon.

Baca pula : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda

Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI

Peristiwa penting pada proses pelaksanaan acara kerja Kabinet Djuanda selanjutnya terjadi pada ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI dibuat sesudah berakhirnya ultimatum gerakan perjuangan menyelamatkan negara RI. Ketua PRRI merupakan mantan Presiden PDRI, Syarifudin Prawiranegara yg kedudukannya di Bukittinggi. Organisasi PRRI semakin luas saat bergabungnya Permesta sebagai anggota pendukung. Organisasi ini kemudian mengubah namanya sebagai PRRI Permesta. Permesta didirikn sang Mayor Somba dalam lepas 17 Februari 1958 yang berkantor pada Dewan Manguni, Manado.

Ketika Deklarasi Djuanda

Peristiwa penting dalam proses pelaksanaan acara kerja Kabinet Djuanda selanjutnya terjadi dalam ketika Deklarasi Djuanda. Deklasari ini dilakukan buat memilih batas bahari teritorial atau wilayah perairan Indonesia menurut tiga mil sebagai 12 mil. Penghitungan batas daerah ini berawal menurut garis pantai waktu air bahari surut hingga zona ekslusif sejauh 200 mil.

Berakhirnya Kabinet Djuanda

Berakhirnya kabinet Djuanda sebagai awal peneriman gagasan buat balik memakai UUD 1945. Gagasan ini dicetuskan oleh Nasution pada Konferensi Komando Daerah Militer pada lepas 19 Februari 1959. Pada saat sidang, Kabinet Djuanda memutuskan buat meminta Presiden supaya memberikan amanat kepada Konstituante agar Undang-Undang Dasar 1945 pulang dipakai. Untuk memutuskan hal itu (sesuai dengan UUDS 1950), minimal dua pertiga anggota Konstituante harus menghadiri rapat dan 2 pertiga anggota tadi harus menyetujuinya. Tetapi mayoritas anggota Konstituante tidak menyetuju dan menghadiri kedap tersebut meskipun telah diadakan tiga kali pemungutan bunyi. Kemudian Presiden dipaksa sang pihak yg bekerja sama dengan militer agar mengundang UUD 1945 balik menggunakan dekrit. Akhirnya penyampaian dekrit Presiden dilakukan dalam taggal lima Juli 1959 yang isinya:

• Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pulang.
• Pembubaran Konstituante.
• Pembentukan DPAS serta MPRS dalam waktu sesingkat singkatnya.

Pemberlakukan Dekrit Presiden ini adalah awal bergantinya sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian terjadilah proses berakhirnya kabinet Djuanda dan digantikan dengan Kabinet Kerja.