Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia Terbaru

Upaya Upaya Penegakan HAM pada Indonesia - Upaya pemerintah pada menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan semenjak jaman pemerintahan Ir.soekarno dahulu. Hal ini disebabkan lantaran HAM (Hak Asasi Manusia) nir lagi dicermati sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi manusia wajib dipahami menggunakan sudut pandang mansiawi menjadi hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, rona kulit, etnis, jenis kelamin maupun pekerjaanya haruslah terlihat sama dipandang berdasarkan perspektif HAM. Di kalangan rakyat, poly yg berasumsi bahwa upaya penegakan ham pada Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat nir efisien. Paya pemerintah pada menegakkan ham pada indonesia memang harus dibenahi serta ditingkatkan.
Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia sudah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi dan memberikan sambutan positif terhadap kerja sama internasional dalam upaya upaya Penegakkan HAM di banyak sekali Negara. Selain itu, bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia memberikan respon positif terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia juga pada global Internasional bisa dilihat dari respon presiden terhadap pelanggaran ham misalnya dalam insiden insiden serangan di wilayah wilayah eksklusif seperti irak, palestina, afganistan dan lain sebagainya. Tidak sampai disitu saja tetapi upaya pemerintah pada menegakkan Ham jua diperkuat menggunakan adanya friksi dalam PBB yg mengharuskan PBB bertindak tegas pada israel yang telah melakukan invasi pada palestina yang dalam akhirnya menyebabkan korban jiwa baik laki laki, wanita, tua, belia, anak anak, hingga balita sekalipun.

Komitmen pemerintah dalam upaya penegakan ham pada Indonesia juga sudah ditunjukkan dengan sangat jelas dalam pembangungan Nasional yg dilaksanakan dalam tahun 2018 - 2018 yang berakhir dengan pembentukan kelembagaan terkait dengan HAM.

Upaya Penegakan HAM pada Indonesia

Upaya upaya pemerintah pada menegakkan HAM di indonesia dalam hakekatnya memang sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menitikberatkan pada beberapa aspek hak individu maupun gerombolan sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 yg mengatur tentang ham (hak asasi insan) sebagai berikut:

Hak buat hidup.
Hak untuk berkeluarga.
Hak kebebasan eksklusif.
Hak mendapatkan keadilan.
Hak atas rasa aman.
Hak kesejahteraan
Hak anak.
Hak perempuan .
Hak buat turut serta pada proses pemerintahan.

Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak main main dalam upaya penegakkan ham di Indonesia.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham di indonesia

Meskipun negara Indonesia terbentuk sebelum diproklamirkan UDHR, tetapi pada dasarnya beberapa hak asasi serta kebebasan mendasar sudah diakui keberadaanya pada Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu hak rakyat (grup) maupun hak individu. Namun pada ketika itu hak individu tidak berlangsung seperti semestinya karena Indonesia tengah berada pada permasalahan bersenjata dengan negara Belanda. Ketika masa RIS (republik indonesia serikat), sudah dibentuk nir kurang menurut 35 pasal pada UUD RIS 1949 yang mengatur mengenai hak asasi sebagai upaya penegakan ham di Indonesia itu sendiri yg dilakukan secara legal formal. Tetapi karena singkatnya masa berlaku RIS tidak memungkinkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia secara menyeluruh.
Pengertian berdasarkan Upaya penegakan HAM merupakan semua tindakan yang dilakukan menggunakan tujuan membuat ham semakin dihormati dan diakui oleh segenap warga serta pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan adanya pertimbangan ham yang berlatar belakang dalam kenyataan sejarah bahwa ham adalah sebuah berukuran tertinggi dalam keberhasilan pembangunan bangsa bisa ditinjau apabila upaya penegakan ham telah dilakukan secara maksimal serta semua elemen rakyat dan pemerintah ikut andil pada upaya pemerintah menegakkan ham pada indonesia.

Pencegahan pelanggaran HAM
pencegahan pelanggaran ham adalah upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yg aman pada penghormatan ham secara persuasif. Secara tidak langsung hal ini pula bersenggolan dengan upaya penegakan ham pada Indonesia. Adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran ham pada Indonesia merupakan menjadi berikut:

Menciptakan rapikan perundang-undangan ham secara lengkap dan jelas.
Menciptakan lembaga forum terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan ham.
Menciptakan undang undang dengan pembentukan forum peradilan yang khusus menangani ham.
Melaksanakan pendidikan Hak asasi pada masyarakat dengan melalui perantara keluarga, lingkungan, sekolah serta masyarakat.

Penindakan pelanggaran HAM

upaya pemerintah pada menindak pelanggaran ham menurut ketentuan aturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Munculnya pelayanan, pendampingan, advokasi aturan, konsultasi bagi rakyat yg tengah menghadapi perkara berkaitan dengan ham.
Penerimaan pengaduan masalah pelanggaran ham berdasarkan korban.
Dilakukannya investigasi menggunakan cara melakukan pencarian data, keterangan fakta dan kabar terkait menggunakan peristiwa yang tengah berlangsung pada rakyat.
Menyelesaikan perkara melalui jalur hening, negosiasi, konsiliasi, nediaasi maupun evaluasi para ahli.
Penyelesaian perkara pelanggaran ham berat yg dilakukan sang peradilan ham.

Lembaga penegakan HAM

Lembaga penegakan ham adalah lembaga yg mengurusi perkara pelanggaran ham, peran dari lembaga ini merupakan mempelajari, mengusut dan mengadili pelaku pelanggaran ham sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pada perundang-undangan. Adapun forum penegakan ham pada Indonesia merupakan menjadi berikut:

LSM HAM.
Komnas HAM.
Lembaga proteksi perempuan serta anak anak.

Pada dasarnya semua forum penegakan ham memiliki tugas serta kewajiban buat memberikan penyuluhan, menelaah, memantau dan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti masalah pelanggaran ham.

Kasus pelanggaran HAM pada Indonesia

Terdapat banyak sekali model kasus pelanggaran ham di indonesia yg akan selalu diingat menjadi kasus delik tinggat berat. Adapun masalah pelanggaran ham tersebut antara lain merupakan:

Kasus Marsinah.
Kasus penembakan mahasiswa trisakti.
Kasus timor timur.
Kasus munir.
Dan lain sebagainya

Berbagai macam pelanggaran Ham berat pada Indonesia tersebut sudah saya rangkum dan saya bahas dalam artikel sebelumnya yg berjudul 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM pada Indonesia.
Hambatan penegakan HAM di Indonesia
Dalam melakukan tugasnya, forum ham mempunyai hambatan, kendala, dan tantangan pada menegakkan ham di indonesia. Adapun hal hal yang merusak upaya penegakan ham pada indonesia merupakan sebagai berikut:

Peraturan yang bersifat otoriter yg telah dikeluarkan sang pemerintah orde usang.
Adanya hukum kolonial yg telah menjadi peninggalan atau warisan.
Rendahnya pemahaman aturan menurut pihak aparat penegak hukum.
SDM memiliki pencerahan aturan yg rendah.
Mekanisme lembaga HAM yang belum terpadu.
Faktor geografis indonesia yang sangat luas sehingga pemahaman aturan tidak merata.
Penetrasi ideologi berdasarkan komunisme
Penetrasi ideologi dari liberalisme.

Peran serta rakyat menjadi bentuk upaya penegakan ham pada indonesia
Upaya pemerintah menegakkan ham pada indonesia tentu tidak terlepas berdasarkan peranan warga lantaran peran dan warga yg aktif sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan ham. Adapun kiprah masyarakat yanag bisa dilakukan buat menegakkan ham merupakan sebagai berikut:

Dalam rakyat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti kebiasaan yg bercermin menurut keadilan dan hak hak rakyat negara.
Mengutamakan musyawarah serta konsensus untuk menyelesaikan perseteruan pada lingkup masyarakat.
Masyarakat tidak boleh melakukan main hakim sendiri supaya tercipta kepastian aturan.
Pemerintah yg berperan menjadi indera negara diberikan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat sinkron pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.
Hukum serta keadilan pada upaya melindungi ham dilakukan segenap pihak (masyarakat, pemerntah) melalui pencerahan diri serta pengetahuan.

Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Negara indonesia mengalami kemunduran dalam hal penegakan ham pada aneka macam daerah. Hingga puncaknya pada tahun 1966 kemunduran tersebut berlangsung menyangkut kebebasan buat saling berpendapat. Di masa orde baru kemunduran upaya penegakan ham mengalami puncaknya lantaran nir diakuinya ham di seluruh bidang yg dalam hakekatnya sudah tercantum pada UUD 1945. Di kancah internasional selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru, upaya pemerintah pada menegakkan ham telah dilakukan menggunakan diterbitkannya dua instrumen ham internasional. Instrumen tadi merupakan konversi tentang hak buat anak serta hak untuk perempuan .
Pada tahun 1993 telah dibentuk komnas ham yg bertugas menegakkan ham pada indonesia. Pembentukan ini sinkron menggunakan keputusan presiden no 50, 1993. Tujuan utama komnas ham merupakan membangun syarat aman tertib ham serta memaksimalkan proteksi ham.

Pada era pemerintahan kini inipun pemerintah wajib terus berupaya buat menegakkan ham. Upaya pemerintah pada menegakkan ham tadi wajib dilakukan supaya tercipta syarat kondusif tertib hak asasi insan.
Itulah artikel saya kali ini yg berjudul upaya upaya penegakan ham di indonesia yg secara tidak pribadi membahas upaya pemerintah pada menegakkan ham pada indonesia yang dapat aku sampaikan, terimakasih.

Search This Blog

Panduan Materi Belajar