Panduan Materi Belajar

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

Apabila melihat secara fisik, etnis rohingya sangat identik menggunakan etnis atau suku bangsa menurut asia selatan, seperti india, bangladesh, sri langka dll. Kulit mereka hitam tetapi tidak sehitam orang afrika menggunakan tinggi tubuh homogen-rata orang asia. Postur tubuh dan ciri fisik ini sangat mirip menggunakan india, serta bahkan seperti menggunakan orang aceh yg mendiami bagian pesisir utara sumatera. Melihat kabar ini, sebenarnya nir heran apabila pemukiman terbanyak rohingya adalah pada rakhine sebuah negara bagian myanmar yg terletak pada bagian paling selatan negara yg berpenduduk secara umum dikuasai kepercayaan budha ini. Sebab myanmar sendiri merupakan negara yang berbatasan eksklusif menggunakan negara-negara asia selatan misalnya bangladesh dan india.  Pergerakan migrasi yg menyebabkan sebaran suku bangsa antara lokasi atau benua yg berdekatan merupakan sesuatu yg wajar. Misalnya misalnya, banyaknya bangsa eropa yang bermukin di amerika sehabis kedatangan columbus be

Organisasi Pergerakan Nasional dalam Masa Pendudukan Jepang - Organisasi konvoi nasional dalam masa pendudukan Jepang banyak mengalami tekanan dan hambatan. Terlebih lagi saat pergantian jabatan oleh Gubernur Jenderal de Jonge menjadi Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Pada masa tadi organisasi nasional tidak bisa bertindak lebih poly meskipun sudah diwakili sang Gapi (Gabungan Politik Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), juga Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Akibatnya pemerintahan Indonesia pada keadaan yg semakin jelek. Untuk menyikapi hal tersebut jalan terbaiknya adalah melalui parlementer. Keadaan pemerintahan misalnya ini pernah dialami dalam masa pendudukan Jerman bulan Mei 1940 meskipun poly kelongggaran terkait tindakan reperensif. Kelonggaran tadi diberikan karena politik kolonial mengalami syarat yang terjepit. Selain itu kelonggaran yang diberikan secara terpaksa harus menganut sistem kerjasama menggunakan para nasionalis. Meskipun sebenarny