Panduan Materi Belajar

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian honor ke 13 tahun 2018  Bagi PNS, TNI, POLIRI serta Pensiunan tahun 2018 akhir diterbitkan  oleh dikeluarkanya  PP Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2018  Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan. Pada pasal dua ayat 1  PP 38 TAHUN 2018  disebutkan bahwa  yang mendapat honor ke 13 merupakan PNS, anggota POLRI, anggota TNI, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Pada pasal tiga ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 dinyatakan bahwa besaran honor /pensiunan/tunjangan bulan ke 13 adalah sebanyak penghasilan dalam bulan Juni 2018 Baca Juga Pp Gaji Ke 13 Tahun 2016 Pp Tentang Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2015 Pada pasal 4 ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 pemberian gaji/pensiunan/tunjangan bulan ke 13 dibayar pada bulan Juli 2018 LINKDONWLOAD PP 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJ

Kabar gembira bagiseluruh PNS, TNI, POLRI, penerima purna tugas, penerima tunjangan, kepala daerahhingga Menteri. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji ke-13 danTunjangan Hari Raya (THR) sudah terbit. “Baru saja, PP direleaseKementerian Sekretariat Negara,” ujarKepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman yang dijumpaidi ruang kerjanya, Rabu (14/06). Dikatakan, sudahterbit empat PP  yang mengatur tentang hadiah honor ke-13 serta THR yakni : 1.pp No. 23/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 19/2016 mengenai Pemberian Gaji,Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI,Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ,  2.pp No. 24/2017 tentangPemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS padaLNS,  3.pp No. 25/2017 tentang Pemberian THR pada Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS,Prajurit Tentara Nasional Ind

Upah minimum provinsi yg disingkat (UMP) , adalah daftar upah alias honor paling minimal yg harus dihasilkan oleh para pekerja/buruh yg bekerja pada wilayah atau provinsi/kabupaten yang bersangkutan. Boleh saja lebih dari jangan kurang menurut UMP yg ditetapkan oleh pemerintah wilayah. Ini adalah, UMP ini harus dipatuhi sebagai kewajiban oleh para pemberi kerja atau perusahaan atau perorangan yg menyediakan lapangan kerja bagi buruh/pekerja yang bekerja pada suatu wilayah pada indonesia. Sedangkan bagi para pekerja, wajib juga mengetahui daftar UMP ini supaya mengetahui hak-hak para pekerja menggunakan jelas serta transparan. Agar, bila pihak perusahaan mempekerjakan para pekerja menggunakan honor di bawah baku mampu menuntut ke perusahaan atau pihak2 terkait agar honor bisa diadaptasi menggunakan standar UMP ini. UMP, dahulu pula dikenal dengan sebutan UMR, atau upah minimum regional. Pada dasarnya kegunaannya sama saja, tetapi, hanya soal penyebutan saja yg kini tidak selaras menjad