Panduan Materi Belajar

Sejarah Republik Indonesia Serikat (Terbentuknya RIS, Konstitusi dan Konflik) - Republik Indonesia Serikat atau RIS dibuat pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS adalah wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia serta Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) pada Konferensi Meja Bundar. Pada ketika itu, kesepakatan disaksikan oleh perwakilan PBB yaitu United Nations Commission for Indonesia (UNCI). RIS diketuai oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri. Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) tadi mencakup proses terbentuknya RIS, Konstitusi RIS, serta konflik dalam pemerintahan RIS. Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dilatar belakangi oleh Agresi Militer Belanda ke II yg terjadi dalam 19 Desember 1048. Pada Agresi Militer tersebut terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang dalam ketika itu merupakan ibukota Indonesia. Selain itu, Moh. Hatta, Soekarno, Sjahrir beserta tokoh lainnya pula ditangkap oleh pihak Belanda. Karena Ibukota Indone

Sejarah serta Isi Perjanjian Renville - Di negara Indonesia masih ada beberapa jenis perjanjian seperti perjanjian linggarjati, perjanjian renville, dan sebagainya. Setiap perjanjian memilki sejarah dan isi masing masing. Salah satunya merupakan sejarah perjanjian renville serta isi perjanjian renville. Pada tanggal 17 Januari 1948 sudah dilakukan perjanjian renville yg adalah jenis perjanjian perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Perundingan yg dilakukan atas usul dari KTN atau Komisi Tiga Negara dan Dewan PBB. Perjanjian renville tersebut kemudian dirundingkan dan ditandatangani di kapal USS Renville yang umumnya buat mengangkut pasukan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Apakah anda mengetahui bagaimana sejarah perjanjian renville ini? Lalu bagaimana isi perjanjian renville tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perjanjian renville serta isi perjanjian renville. Untuk detail bisa anda simak pada bawah ini. Sejarah serta Isi Perja

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

Melanjutkan goresan pena  Contoh Soal USBN Sejarah Sekolah Menengah Atas dan Kunci Jawabannya bagian kedua (soal nomor 11-20), bagian ke-3 soal dimulai berdasarkan nomor 21. 21. Pada masa Pendudukannya, Jepang memberlakukan politik non-kooperatif dengan cara membubarkan seluruh organisasi konvoi Indonesia. Tetapi masih ada satu organisasi yg tidak dibubarkan oleh Jepang dengan alasan mempunyai persamaan pandangan terkait perkara Kolonialisme Barat. Organisasi yg nir dibubarkan sang Jepang tadi adalah... . A. Partai Nasional Indonesia. B. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. C. Pusat Tenaga Rakyat. D. Majelis Islam A’la Indonesia. E. BPUPKI. Jawaban: D 22. Berikut merupakan pengaruh kebijakan liberalisasi ekonomi yg diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, kecuali... A. Tanah-tanah di daerah Sumatera serta Kalimantan berubah sebagai daerah perkebunan. B. Berkembangnya sistem pendidikan pada Indonesia yg berdampak pada meningkatnya pendidikan bumi putera. C. Berkembangnya sistem pen

Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya  - Lembaga Internasional artinya organisasi yang dibuat oleh anggota rakyat internasional menggunakan senang rela demi membentuk keamanan beserta pada tata interaksi internasional. Organisasi inernasional mempunyai pengertian secara generik yakni organisasi menurut beberapa negara yang berperan sebagai subyek hukum internasional dan memiliki kapasitas pada membentuk perjanjian internasional. Kemudian adapula kiprah serta Indonesia pada lembaga internasional. Lembaga internasional tadi seperti KAA, ASEAN, PBB dan lain lain. Kali ini aku akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam forum Internasional. Untuk lebih jelasnya bisa anda simak pada bawah ini. Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya Negara Indonesia termasuk kedalam bagian masyarakat global. Maka dari itu Indonesia juga memiliki peran dalam forum Internasional secara aktif. Lembaga internasional merupakan organisasi tetap yg dibuat

Melanjutkan Contoh Soal PG dan Jawaban Sejarah Kelas XI IPA Semester 2 bagian kedua (soal angka 16-30), bagian ketiga tulisan ini, berisikan soal materi yg sama dengan essay Sejarah kelas xi ipa bagian-3 , yaitu tentang "Perkembangan Kehidupan Ekonomi, dan Pemerintahan Pada Awal Kemerdekaan". Berikut di bawah ini, soal Pilihan Ganda sejarah kelas XI IPA bersama jawaban, buat siswa SMA/MA/Sederajat, dimulai menurut soal nomor 31 hingga menggunakan 45. 31. Pemimpin pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 merupakan.... a. Musso b. Alimin c. Tan Malaka d. D.N. Aidit e. Letnan Kolonel Untung Jawaban: a 32. Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 berisikan pembentukan organisasi ketentaraan yang bernama.... a. Badan Keamanan Rakyat b. Tentara Keamanan Rakyat c. Tentara Keselamatan Rakyat d. Tentara Republik Indonesia e. Tentara Nasional Indonesia Jawaban: b 33. Demi perkembangan demokrasi, BP-KNIP mengajurkan masyarakat buat mendirikan partai-partai politik menjadi pembuktian bahw

Upaya Upaya Penegakan HAM pada Indonesia - Upaya pemerintah pada menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan semenjak jaman pemerintahan Ir.soekarno dahulu. Hal ini disebabkan lantaran HAM (Hak Asasi Manusia) nir lagi dicermati sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi manusia wajib dipahami menggunakan sudut pandang mansiawi menjadi hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, rona kulit, etnis, jenis kelamin maupun pekerjaanya haruslah terlihat sama dipandang berdasarkan perspektif HAM. Di kalangan rakyat, poly yg berasumsi bahwa upaya penegakan ham pada Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat nir efisien. Paya pemerintah pada menegakkan ham pada indonesia memang harus dibenahi serta ditingkatkan. Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia sudah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi dan