Panduan Materi Belajar

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan yang dapatdipertanggungjawabkan dan berkualitas sangat erat hubunganya dengankeberhasilan peningkatan kopetensi dan profesionalisme guru dan tenagapendidik tanpa mengabaikan hal- hal lainnya misalnya wahana dan prasarana. Salahsatu kiprah penting dalam sebuah forum pendidikan adalah kepala sekolah.kenapa ketua sekolah sebagai salah satu unsur krusial karena dia adalah satudiantara unsur lain yg memegang peran yg sangat signifikan dan setrategisdalam upayanya menaikkan profesionalisme para pengajar dan mutu pendidikan yangada pada lembaganya. Adapun kegiatan yang perlu dan menjadi tanggung jawabnya adalahkegiatan pada menyusun acara serta melaksanakanya, evaluasi acara, sertamelaporkan aplikasi program. Oleh karenanya untuk meningkatkanprofesionalitas kepala sekolah maka perlu kiranya adanya sebuah kitab pedomanyang memang di peruntuhkan secara eksklusif buat membantu kinerja menurut kepalasekolah. Untuk lebih rincinya di dalam buku kerja

Pada tahun pelajaran 2018/2015 implementasikan kurikulum 2018 akan diberlakukan dalam semua satuan pendidikan:SD/MI kelas  1, dua, 4  serta lima; SMP/MTs kelas 7 serta 8; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10 serta  11 pada seluruh Indonesia. Agar implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan lancar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan aktivitas-kegiatan pendukung, antara lain penyediaan buku tekspelajaran bagi murid serta kitab pegangan guru, melalui Bansos Buku Teks Kurikulum 2018 Untuk  penyediaan buku   di semester   I Tahun Pelajaran 2018/2015, buku tersebut dibeli  oleh sekolah menggunakan memakai  dana donasi sosial Bansos penyediaanbuku kurikulum 2018  yang bersumber menurut dana dekonsentrasi tahun anggaran 2018, serta kekurangannya dipenuhi  dari dana  BOS   yaitu sekitar lima% menurut total dana yang diterimadalam satu tahun anggaran. Untuk semester II tahun pelajaran 2018/2015,penyediaan kitab teks pelajaran dan

Mengacu pada Peraturan MenteriPendidikan  Nasional Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan  Dasar DiKabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada   Sekolah Dasar (Sekolah Dasar) serta Sekolah Menengah pertama terbagi pada 2kewenangan, yakni SPM SD atau Sekolah Menengah pertama  yangmenjadi wewenang pemerintah wilayah c.Q dinas pendidikan serta SPM Sekolah Dasar atau SMPyang sebagai wewenang pihak sekolah . Bagi Anda yang inginmendownload Contoh DOKUMENTASI DAN LAPORAN PENCAPAIAN  STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA Sekolah Dasar DAN SMPlink download tersedia diakhir tulisan ini. Adapun Standar PelayananMinimal (SPM) SD serta SMP  yg menjadikewenangan pemerintah daerah c.Q dinas pendidikan Kabupaten/Kota adalah sebagaiberikut: Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sarana serta Prasarana 1 Tersedia satuan pendidikan dalam jeda yg terjangkau menggunakan berjalan kaki yaitu maksimal tiga km buat Sekolah Dasar/MI serta 6 k

Inilah bahan Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   2015 yang disampaikan Direktorat Jenderal Dikdas Kementerian Pendidikan danKebudayaan pada sosialisasi Informasi PetunjukTeknis atau JUKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2018 PENGERTIANBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS). BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)   adalah P rogram pemerintah yg dalam dasarnya adalah buat penyediaan porto operasinon personalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana acara wajib belajar.namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasidan personalia yang diperbolehkan didanai menggunakan dana BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH (BOS)   TUJUAN UMUM BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH (BOS)    adalah1) Meringankan beban warga terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu; dua) Berperan pada meningkatkan kecepatan pencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yg belum memenuhi SPM,serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yangsudah memenuhi SP