Panduan Materi Belajar

Sejarah PEMILIHAN UMUM 1955, PEMILU pertama Indonesia Rencana Awal Pemilihan Umum Pertama Indonesia Sekitar tiga bulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta dalam 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya buat mampu menyelenggarakan pemilu dalam awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan pada Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu buat me-milih anggota DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tidak terlaksananya pemilu pertama dalam bulan Januari 1946 misalnya yg diamanatkan sang Maklumat 3 Nopember 1945, paling nir disebabkan dua (dua) hal : 1.belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu; 2.belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat perseteruan internal antar kekuatan politik yang ada dalam saat itu, apalagi pada saat yang sama

Indonesia mengalami perkembangan politik yg sangat berfluktuatif semenjak sebelum kemerdekaan hingga era reformasi ini. Salah satu era politik yg pernah muncul pada Indonesia merupakan era politik demokrasi liberal dan terpimpin. Pada masa masa Demokrasi Liberal serta Demokrasi Terpimpin, keadaan politik pada Indonesia pula mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui menurut dinamika politik yg terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yg terjadi pada waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  a. Keadaan Politik Masa Demokrasi Liberal Setelah balik menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) menggunakan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan menjadi kepala negara. Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik lantaran sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai. Adanya poly partai politik yg ikut ber

Soal Uji Kompetensi Akhir goresan pena ini, merupakan bagian terakhir atau bagian ketiga menggunakan buah soal berbentuk essay. Soal ketiga ini, tentunya tidak sama dengan sebelumnya, yaitu contoh soal UAS sejarah kelas xii semester 1 beserta jawabannya bagian pertama (soal angka 1-10), dan soal PG UAS Sejarah bagian kedua (soal nomor 11-25) yang berbentuk pilihan ganda. Berikut, contoh soal UAS Sejarah kelas 12 semester satu serta kunci jawabannya, dimulai dari soal angka 26 hingga menggunakan 45. 26. Landasan idiil pada Orde Baru merupakan .... Jawaban: falsafah negara dan ideologi Pancasila 27. Luber adalah kependekan berdasarkan .... Jawaban: pribadi, umum, bebas, serta rahasia 28. Tesis yang dipegang pemerintahan Orde Baru adalah .... Jawaban: “Bahwa pembangunan hanya mampu dilakukan apbila stabilitas nasional terjamin.” 29. Cekal merupakan kependekan dari .... Jawaban: cegah tangkal 30. Program pembangunan Orde Baru adalah progaram pembangunan nasional berencana yg tertuang pa

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

Melanjutkan  Contoh Soal UTS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian pertama (soal angka 1-10), soal evaluasi tengah semester PKN kelas 11 semester satu bagian kedua dimulai berdasarkan soal nomor 11. 11. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu … a. Formal, eksklusif, dan referendum b. Formal, material, dan gabungan c. Referendum, material, serta gabungan d. Langsung, referendum, serta gabungan e. Formal, material, serta referendum Jawaban: b. Formal, material, dan gabungan Pembahasan: Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi adonan. 12. Dasar pengembangan dan aplikasi demokrasi yg berjalan di Indonesia ialah …. a. Pancasila b. Tap MPR c. Keputusan Presiden d. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 e. Batang Tubuh UUD 1945 Jawaban: a. Pancasila Pembahasan: Pancasila adalah dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yg berja

Macam Macam Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959) - Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal sesuai menggunakan ketentuan UUDS 1959. Pada masa tersebut berlaku sistem kabinet parlementer yaitu perdana menteri memegang tanggung jawab terhadap pemerintahan dan para menteri memiliki tanggung jawab terhadap DPR atau parlemen. Sistem kabinet ini memiliki impak kurang baik terhadap bangsa Indonesia karena menciptakan sistem pemerintahan RI tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan poly partai politik yg lebih mementingkan keperluan golongannya masing masing. Tidak heran apabila banyak sekali bermunculan kabinet di Indonesia. Macam macam kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal mempunyai tujuan serta acara kerja masing masing demi memajukan bangsa. Pada masa tersebut banyak sekali kabinet yang jatuh bangun. Para partai politik tidak sinkron dengan kepentingan rakyatnya. Bahkan poly kabinet yg masa jabatannya pendek hingga menciptakan partai

Referendum Negara Vietnam 1955 memilih masa depan bentuk pemerintahan dari Negara Vietnam, negara yang akhirnya akan menjadi Republik Vietnam (secara luas dikenal menjadi Vietnam Selatan). Referendum ini diperebutkan oleh Perdana Menteri Ngô Đình Diệm, yang mengajukan bentuk republik, dan bekas kaisar Bảo Đại. Bảo Đại sudah turun tahta berdasarkan kaisar semenjak 1945 serta dalam ketika itu referendum mempertahankan jabatan kepala negara. Meskipun perhitungan yg diumumkan memberitahuakn Diệm memenangi pemilihan menggunakan 98.dua% suara, referendum ini secara luas dikotori sang kecurangan pemungutan suara. Di ibu kota, Saigon, Diệm mendapatkan lebih menurut 600,000 suara, meskipun hanya terdapat 450,000 orang yg menjadi daftar pemilih.[1][2] Dia mengumpulkan perhitungan melampaui 90% dari pemilih yg terdaftar, bahkan di tempat pedalaman yg grup oposisi mencegah pemungutan bunyi. Referendum ini adalah fase terakhir dalam kudeta antara Bảo Đại dan perdana menterinya. Bảo Đại tidak menyu

Latar Belakang, Dampak serta Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Dekrit merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah yg mempunyai kekuatan hukum. Salah satu dekrit yang dikenal di Indonesia ialah Dekrit presiden 5 juli 1959 lantaran inilah dekrit pertama yang dikeluarkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir.soekarno. Pada masa Dekrit presiden 5 juli 1959 ini dimuntahkan bukan tanpa alasan. Terdapat banyak sekali spekulasi alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini. Setelah dekrit presiden ini disahkan masih ada banyak efek yang dirasakan oleh Indonesia. Lalu apa saja imbas dikeluarkannya dekrit presiden lima juli 1959 ini? Isi dekrit presiden lima juli 1959 secara tidak pribadi jua sudah mensugesti tatanan negara sampai sekarang ini, Hal ini ditimbulkan lantaran isi dekrit presiden 5 juli 1959 bersinggungan pribadi menggunakan rumusan undang undang dasar. Latar Belakang, Dampak serta Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pada artikel kali ini kita a