Panduan Materi Belajar

Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional - Dalam suatu bangsa masih ada peraturan perundang undangan nasional yang menunjang berdirinya negara tersebut. Dalam hal ini pembentukan peraturan perundang undangan melalui proses yg panjang mulai berdasarkan pembentukan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hingga peraturan peraturan lainnya. Untuk proses pembentukan peraturan perundang undangan tersebut berbeda beda tergantung lembaga yang disusun. Hasil akhir berdasarkan penyusunan ini membuat sebuah peraturan perundang undangan nasional. Peraturan perundang undangan adalah sebuah anggaran yang dibuat secara tertulis sang lembaga juga pejabat negara yang memiliki kewenangan secara umum. Hal tersebut menaruh ikatan generik yang tidak terkecuali. Namun buat peraturan perundang undangan nasional mempunyai pengertian yaitu sekumpulan anggaran yg dibentuk oleh lembaga yg berwenang dengan maksud buat dipatuhi serta dilaksanakan sang warga negara dan seluruh pihak dengan tingkat na...

Pengertian Ideologi Secara Umum dan Menurut Ahli - Dalam sebuah negara niscaya selalu berpedoman pada ideologi. Di bangku sekolahpum para murid jua diajarkan mengenai pengertian ideologi, baik secara generik juga menurut para pakar. Lalu apa itu ideologi? Apa pengertian dari ideologi? Sebenarnya pengertian ideologi memiliki poly makna karena dapat berupa pendapat para pakar maupun asal dari beberapa asal. Tetapi semua sumber tersebut bisa disimpulkan menjadi pengertian ideologi sesungguhnya. Lalu apa sih ideologi itu? Pengertian ideologi secara generik ialah sekumpulan ilham, gagasan, agama serta keyakinan yang memiliki sifat sistematis menggunakan tujuan serta arah yg dapat dicapai melalui kehidupan nasional berbangsa dan bernegara. Ideologi menurut istilah bahasa Inggris yaitu "idea" yang artinya konsep, cita cita, pengertian dasar, gagasan dan istilah "logi" mempunyai istilah Yunani yaitu logos yang berarti pengetahuan aau ilmu. Pengertian ideologi secara harfia...

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA...