Panduan Materi Belajar

Nama Nama Presiden serta Wakil Presiden Indonesia Beserta Masa Jabatannya - Indonesia termasuk ke pada negara yg demokrasi dan republik. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami 6 pergantian Presiden serta Wakil Presiden, mulai berdasarkan pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Jokowidodo kini ini. Nama nama Presiden dan wapres Indonesia tersebut tidak sinkron beda, mulai berdasarkan sistem pemerintahannya hingga kebijakan yg diberikan. Selain itu adapula masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia saat itu. Presiden berwenang sebagai ketua negara maupun ketua pemerintahan. Seorang presiden memiliki tanggung jawab buat merampungkan tugas tugasya sinkron dengan dasar  aturan bangsa Indonesia yaitu Undang Undang serta Konstitusi. Seorang pemimpin akan membawa negaranya sebagai lebih berdaulat dan memakmurkan rakyatnya. Pada dasarnya sebuah negara niscaya memiliki pemimpin, baik seorang Presiden, Raja, Perdana Menteri dan sebagainya. Namun bangsa Indonesia m

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA