Panduan Materi Belajar

Jumlah pegawai di Indonesia dinilaiterlalu gemuk menggunakan ratio 1,7 % atau 4,517 juta PNS. KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) menciptakan design rasionalisasi PNS supaya ratio PNS mampu turunke angka 1,lima % atau tiga,5 juta orang. Dengan demikian belanja pegawaiyang menyita 33 persen dana APBN/APBD menjadi 28 %. Bagaimana skenariorasionalisasi PNS yg telah dibentuk pemerintah? Berikut petikan wawancarawartawan JPNN MesyaMohammad dengan DeputiSDM Aparatur KemenPAN-RB SetiawanWangsaatmaja , Minggu (6/3) . Apa benar rasionalisasiPNS dilakukan tahun ini? Belum tahun ini, lantaran masihdalam tahap kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2018 sampai 2018, hanya sajakajiannya kan belum terselesaikan. Selain itu harus diubahsuaikan dengan keuangannegara‎. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran serta kajian sudahsiap. Kalangan politisiSenayan (Komisi II DPR RI) mewaspadai pelaksanaan rasionalisasi sanggup berjalanbaik. Tanggapan...

Beberapapekan terakhir rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) buat merumahkan sejuta pegawai negeri sipil (PNS)menyebabkan kericuhan. Rencana menurut Kemen PAN-RB, rasionalisasi akan diawalidulu menggunakan proses pemetaan terhadap PNS pada setiap instansi.  Diperkirakanproses rasionalisasi sendiri akan berjalan mulai tahun 2018 setelah enam bulanpemetaan. Namunkonsep dari Menpan RB mengenai rasionalisasi PNS belum diterima atau dibahasdalam rapat terbatas (ratas). Pemerintah misalnya yg disampaikan SeskabPramono Agung menduga bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalamtahap gagasan, ilham, atau wacana. Laluseperti apa konsep berdasarkan Kemen PAN RB tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang  berimplikasi pada rasionalisasi? Rencananyapercepatan penataan PNS akan dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB.pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatanpenataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (...

Terkaitisu "Pemberhentian Massal PNS" yg sedang hangat diperbincangkanmedia, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KementerianPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB), HermanSuryatman, menepisnya dengan tegas bahwa hal tersebut nir benar. "Jangansampai gagal paham, informasi tadi nir sahih. Yang benar merupakan KementerianPANRB waktu ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS," ungkapHerman di Jakarta, Jumat (08/01). Menurutnya,hal itu perlu dilakukan menjadi upaya buat menaikkan kompetensi dan kinerjaPNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara.tetapi demikian, kajian tadi dipastikan akan mengantisipasi supaya prosesrasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justrusebaliknya, dengan fiskal yang bertenaga negara bisa menaikkan kapasitas dankesejahteraan PNS, serta menaikkan sarana serta prasarana pelayanan publik disegala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar. ...