Panduan Materi Belajar

  Ini merupakan soal dalam bentuk eksponen dan terdapat beberapa sifat yg akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan misalnya ini. Ok, kita ulang dulu soalnya ayo.. Contoh soal : 1. Berapakah nilai menurut [81/2]dua/3?  Mari kita hukuman.. Langkah 1 → Analisa soal Mari lihat sifat perpangkatan dibawah ini.. ⇥ [ab]c = abxc   ...............(1) ⇥ ab x ac = ab+c...............(dua) Coba perhatikan, sifat manakah yang akan kita gunakan? Tentu saja yg ke 2 nir bisa diterapkan. Karena soal kita merupakan pangkat yg dipangkatkan lagi.. Jadi yang dipakai merupakan sifat yg pertama.. Langkah dua → Mengerjakan soal Sekarang yuk kita kerjakan soalnya.. Sifat yang digunakan merupakan sifat pertama.. = [81/2]dua/3 = [8]1/dua  x  2/3 = 81/3 = [23]1/3 = [2] 3 x1/3 = 21 = 2 ♣ Pangkat 8 yang 1 / 2 dikalikan menggunakan 2 / 3 ♣ Hasilnya adalah 1 / 3 ♣ 8 diubah menjadi 23 dan pangkat 1 / 3 masih permanen. ♣ Kalikan lagi 3 menggunakan 1 / 3 serta hasilnya adalah 1. ♣ Jadi jawabannya adalah 2. Mudah

Dalam artikel tentang bentuk pangkat sapta bulat , sudah dijelaskan bahwa pengertian sapta berpangkat adalah bentuk perkalian sapta-bilangan yg sama atau perkalian berulang yang dibagi sebagai 2 macam yaitu pangkat bulat positif serta pangkat bulat negatif. Notasi sapta berpangkat adalahanyang berarti perkalian bilanganasecara berulang sebanyakn. Misalkan 72= 7 x 7. Nah kini yang sebagai pertanyaannya merupakan bagaimana dengan bentuk 71/dua? Apa merupakan dan Bagaimana cara solusinya? Bentuk 71/2adalah bentukbilangan berpangkat pecahan.lalu apa itu bilangan berpangkat pecahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan simak penjelasan mengenai pengertian, rumus, model soal serta pembahasan tentang bilangan pangkat pecahan ini dia. Pengertian Bilangan Berpangkat Pecahan Pangkat pecahan ini herbi operasi bentuk akar . Kita memahami bahwa pecahan adalah suatu bentuk bilangan yang dituliskan sebagaim/ndenganm, n∈bilangan bulat dan n≠0.dan bentuk bilangan berpangkat pecahan secara gener

Ok, kita akan mengerjakan soal tentang perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya dibawah ini.. Soal : 1. Berapakah hasil menurut 813/4  ? Mari kita kerjakan.. 81 bisa diubah sebagai tiga pangkat 4, jadi.. (81)3/4  = (3⁴)3/4 kalau pangkat pada pangkatkan lagi, itu merupakan pangkatnya dikali. = (3) 4 × tiga/4 = (tiga) 12/4 = (tiga)3 = 3 × tiga × 3 = 27. Jadi, output berdasarkan (81)3/4  = 27 Soal : 2. Berapakah output menurut 3125 2/5  ? Masih sama menggunakan soal diatas.. 3125 sanggup diubah sebagai 5 pangkat lima, jadi.. (3125)2/5  =  (5⁵)2/5 kalau pangkat pada pangkatkan lagi, itu merupakan pangkatnya dikali. = (lima) lima × 2/5 = (5) 10/5 = (5)2 = lima × 5 = 25. Jadi, output dari (3125)dua/5  = 25 Soal : 3. Berapakah output berdasarkan 16 5/4  ? 16 mampu diubah sebagai 2 pangkat 4, jadi.. (16)5/4  =  (2⁴)5/4 kalau pangkat pada pangkatkan lagi, itu merupakan pangkatnya dikali. = (dua) 4 × 5/4 = (2) 20/4 = (dua)5 = dua × dua × 2 × 2 × 2 = 32. Jadi, output berdasa

Langkah-langkah untuk mendapatkan himpunan penyelesaian berdasarkan pertidaksamaan hampir seperti menggunakan persamaan. Tapi hasilnya tidak hanya satu.. Jika dalam persamaan hasil yg diperoleh hanya satu, maka pada pertidaksamaan bisa lebih menurut itu bahkan nir terhingga.. Ok, kita coba saja dulu soalnya agar lebih mengerti.. Soal : 1. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6x - dua > 4x + 2 merupakan.... Langkah pertama yg harus dilakukan adalah mencari nilai "x" dulu, sesudah itu barulah dipengaruhi berapa saja himpunan penyelesaiannya. Menyelesaikan pertidaksamaan Tulis lagi pertidaksamaan diatas.. 6x - dua > 4x + 2 Kumpulkan suku-suku yang sejenis suku yang mengandung variabel x dikumpulkan sebagai satu suku yg nir mengandung variabel x dikumpulkan menjadi satu Selanjutnya : pindahkan 4x ke ruas kiri sebagai -4x pindahkan -2 ke ruas kanan sebagai +2 6x - 4x > 2 + 2 2x > 4 Untuk menerima nilai x, bagi 4 dengan 2 x > 4 : 2 x > 2 Menyelesaikan pertid

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA