Panduan Materi Belajar

Nama Nama Presiden serta Wakil Presiden Indonesia Beserta Masa Jabatannya - Indonesia termasuk ke pada negara yg demokrasi dan republik. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami 6 pergantian Presiden serta Wakil Presiden, mulai berdasarkan pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Jokowidodo kini ini. Nama nama Presiden dan wapres Indonesia tersebut tidak sinkron beda, mulai berdasarkan sistem pemerintahannya hingga kebijakan yg diberikan. Selain itu adapula masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia saat itu. Presiden berwenang sebagai ketua negara maupun ketua pemerintahan. Seorang presiden memiliki tanggung jawab buat merampungkan tugas tugasya sinkron dengan dasar  aturan bangsa Indonesia yaitu Undang Undang serta Konstitusi. Seorang pemimpin akan membawa negaranya sebagai lebih berdaulat dan memakmurkan rakyatnya. Pada dasarnya sebuah negara niscaya memiliki pemimpin, baik seorang Presiden, Raja, Perdana Menteri dan sebagainya. Namun bangsa Indonesia m

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

Google doodle hari ini lepas 15 apriil 2018 memperingati hari kelahiran Prof. Dr. Samaun samadikun. Prof. Dr samaun samadikun merupakan ilmuan indonesia yg mendunia. Google doodle sendiri adalah sebuah info grafik berdasarkan google yg berbeda beda tiap harinya yg menampilkan keterangan dari beberapa tokoh global yang dipercaya krusial bagi kemanusiaan. Biasanya google doodle memperingati hari lahir tokoh yg bersangkutan. Sebagaimana juga dr samaun samadikun, dia lahir tepat lepas 15 april 1931, pada Magetan, jawa timur. mangkat di Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, 15 November 2018 dalam umur 75 tahun). Jadi hari ini lepas 15 april 2018 adalah ulang tahun Dr samun samadikun yang ke - 85. Satu hal yg mungkin membuat Prof samaun samadikun kemudian menjadi lebih "dihargai" google merupakan karena samaun samadikun bercita cita membentuk silicon valley pada indoneisa, sebagaimana di amerika tempatnya markas google silicon valley. Namun  sayang, hingga hari ini cita cita ini belum

Terbentuknya Kabinet Wilopo, Program Kerja dan Penyebab Jatuhnya Kabinet - Kabinet Wilopo merupakan keliru satu jenis kabinet yang terdapat dalam masa demokrasi liberal. Terbentuknya kabinet wilopo pada lepas 3 April 1952 sampi 2 Juni 1953. Program kerja kabinet wilopo diketuai sang Mr. Wilopo selaku perdana menteri. Kabinet ini bisa pada sebut zaket kabinet. Hal ini dikarenakan tersusun sang beberapa pakar yg ahli dalam bidangnya. Namun kabinet Wilopo tidak bertahan usang. Hal ini dikarenakan terjadi bentrokan bersenjata yang sebagai penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Wilopo adalah salah satu tokoh menteri luar negei Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 Oktober 1908. Beliau sebagai perdana menteri Indonesia yg ketujuh sejak tahun 1952 sampai tahun 1953. Bahkan Wilopo juga menjabat menjadi Menteri Luar Negeri dalam kurun ketika 25 hari sampai kemudian digantikan oleh Moekarto Notowidigdo. Wilopo mempunyai jabatan Menteri Luar Negeri RI tersingkat selama sejarah penjabatan

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA