Panduan Materi Belajar

Pelaksanaanupacara bendera di sekolah merupakan galat satu upaya buat mewujudkan tujuanpendidikan yang meliputi nilai-nilai penanaman perilaku disiplin, kerjasama, rasapercaya diri, serta tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap serta kesadaranberbangsa dan bernegara dan cinta tanah air pada kalangan peserta didik. Pasal 1 Permendikbud No 22 Tahun2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah DalamPeraturan Menteri ini yg dimaksud dengan: 1.upacara Bendera yg selanjutnya dianggap Upacara merupakan penaikan Bendera NegaraKesatuan Republik Indonesia. 2.bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya diklaim Benderaadalah Sang Merah Putih. 3.pembina Upacara adalah ketua sekolah, wakil ketua sekolah, pengajar, pejabatpemerintahan, atau tokoh warga . 4.pemimpin Upacara adalah siswa yang dipilih buat memimpin jalannyaUpacara pada sekolah. 5.pengatur Upacara merupakan pengajar yang bertugas menyiapkan planning program Upacaraserta segala sesuatu yang berkaitan dengan aplikas

Petunjukteknis penyaluran Tunjangan Profesi serta Tambahan Penghasilan bagi gurupegawai negeri sipil wilayah bertujuan untuk memberikan pedomanbagi Pemerintah daerah dalam penyaluran Tunjangan Profesi danTambahan Penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah. Prinsippenyaluran Tunjangan Profesi serta Tambahan Penghasilan bagi guru pegawainegeri sipil daerah meliputi: A.efisien,yaitu harus diusahakan dengan memakai dana serta daya yg ada untukmencapai sasaran yg ditetapkan dalam saat sesingkat-singkatnya dandapat dipertanggung jawabkan; B.efektif,yaitu wajib sesuai dengan kebutuhan yg telah ditetapkan dan dapatmemberikan manfaat yang sebanyak-besarnya sinkron dengan sasaranyang ditetapkan; C.transparan,yaitu menjamin adanya keterbukaan yg memungkinkan masyarakat dapatmengetahui serta menerima keterangan tentang pembayaran TunjanganProfesi dan TambahanPenghasilan bagi pengajar pegawai negeri sipil daerah; D.akuntabel,yaitu pelaksanaan kegiatan bisa dipertanggung jawabkan; E.kepatuta

Berdasarkan Juknisatau Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui DIPA Direktorat PembinaanPTK Pendidikan Dasar bagi pengajar Non PNS , kriteria  penerima tunjangan  profesi  melalui DIPA Direktorat  Pembinaan  PTK Pendidikan Dasar tahun 2018: 1.  Guru Tetap Bukan  PNS yg  diangkat  oleh Kepala  Daerah  yg dibuktikan  menggunakan  SK Pengangkatan  sang Bupati/Walikota/Gubernur atau  pejabat  yang diberi  wewenang oleh  Bupati/Walikota/Gubernur  yang masih  berlaku  serta pembiayaannya  dibebankan pada  APBD atau  Pengajar  Tetap Yayasan  yang  dibuktikan menggunakan  SK  Pengangkatan oleh Ketua  Yayasan,  dan mengajar  pada satuan  pendidikan pada  bawah  binaan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan kecuali guru pendidikan kepercayaan ; 2.  Pengajar PNS Jenjang Pendidikan Dasar di bawahbinaan provinsi; 3.  Pengawas Satuan Pendidikan dan PengawasMatapelajaran jenjang pendidikan dasar 4.  Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidikyang sudah diberi satu Nomor Registrasi Gu

InilahPenjelasan Mendikbud Terkait Penghentian Implementasi Kurikulum 2018 yangdirilis pada SIARAN PERS KEMDIKBUD dalam //www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dengan tajuk Seputar Keputusan Mendikbud mengenai penghentian kurikulum 2018 KRONOLOGIKURIKULUM 2018 ·Januari2013 Pembentukantim penyusun Kurikulum2013 berdasar Surat Keputusan Mendikbud No.015/P/2013 ·April2013 InspekturJenderal Kemdikbud berkirim surat pada Mendikbud memperingatkan bahwa apabilapersiapan belum diyakini maka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditundamengingat waktuyan gsemakin sempit. ·Juli2013 PenerapanKurikulum 2018 di 6.221 sekolah target. Persiapanguru inti serta sasaran denganmenerapkan pembinaan berjenjang selama 5 hari serta bersamaan dengan waktu dimulainya Tahun Pelajaran 2018/2014. Buku Kurikulum 2018 belumsiap, kecuali tigabuku yang telah terselesaikan ditulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia,Matematika dan Sejarah. ·September2013 Surveipersepsi terhadap kepala sekolah, pengajar, orangtua serta siswa di