Panduan Materi Belajar

Jumlah pegawai di Indonesia dinilaiterlalu gemuk menggunakan ratio 1,7 % atau 4,517 juta PNS. KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) menciptakan design rasionalisasi PNS supaya ratio PNS mampu turunke angka 1,lima % atau tiga,5 juta orang. Dengan demikian belanja pegawaiyang menyita 33 persen dana APBN/APBD menjadi 28 %. Bagaimana skenariorasionalisasi PNS yg telah dibentuk pemerintah? Berikut petikan wawancarawartawan JPNN MesyaMohammad dengan DeputiSDM Aparatur KemenPAN-RB SetiawanWangsaatmaja , Minggu (6/3) . Apa benar rasionalisasiPNS dilakukan tahun ini? Belum tahun ini, lantaran masihdalam tahap kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2018 sampai 2018, hanya sajakajiannya kan belum terselesaikan. Selain itu harus diubahsuaikan dengan keuangannegara‎. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran serta kajian sudahsiap. Kalangan politisiSenayan (Komisi II DPR RI) mewaspadai pelaksanaan rasionalisasi sanggup berjalanbaik. Tanggapan...

Beberapapekan terakhir rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) buat merumahkan sejuta pegawai negeri sipil (PNS)menyebabkan kericuhan. Rencana menurut Kemen PAN-RB, rasionalisasi akan diawalidulu menggunakan proses pemetaan terhadap PNS pada setiap instansi.  Diperkirakanproses rasionalisasi sendiri akan berjalan mulai tahun 2018 setelah enam bulanpemetaan. Namunkonsep dari Menpan RB mengenai rasionalisasi PNS belum diterima atau dibahasdalam rapat terbatas (ratas). Pemerintah misalnya yg disampaikan SeskabPramono Agung menduga bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalamtahap gagasan, ilham, atau wacana. Laluseperti apa konsep berdasarkan Kemen PAN RB tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang  berimplikasi pada rasionalisasi? Rencananyapercepatan penataan PNS akan dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB.pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatanpenataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (...

Terkaitisu "Pemberhentian Massal PNS" yg sedang hangat diperbincangkanmedia, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KementerianPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB), HermanSuryatman, menepisnya dengan tegas bahwa hal tersebut nir benar. "Jangansampai gagal paham, informasi tadi nir sahih. Yang benar merupakan KementerianPANRB waktu ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS," ungkapHerman di Jakarta, Jumat (08/01). Menurutnya,hal itu perlu dilakukan menjadi upaya buat menaikkan kompetensi dan kinerjaPNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara.tetapi demikian, kajian tadi dipastikan akan mengantisipasi supaya prosesrasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justrusebaliknya, dengan fiskal yang bertenaga negara bisa menaikkan kapasitas dankesejahteraan PNS, serta menaikkan sarana serta prasarana pelayanan publik disegala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar. ...

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada zaman sekarang inidiharapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama PNS harusmenguasaiInformation technology(IT). Pasalnya sistem birokrasi pada Indonesia kini mengarah kepada elektro. "PNS dari Sabang sampai Merauke harus kuasai IT, jangangaptek. Tidak ada lagi PNS yg nir bisa gunakan personal komputer ,"tegas‎ ‎Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengadaan SDMAparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) Supardiyana  Dia menambahkan, PNS yang nir menguasai IT akan tersingkirdengan sendirinya. Apalagi ketika ini telah berlaku e-government.  "Dengan e-government, ‎pekerjaan yang umumnya digaraptiga sampai empat PNS sekarang tinggal satu pegawai. Selain itu salah satuindikator penilaian kompetensi, kinerja, serta kualifikasi PNS terkaitrasionalisasi adalah penguasaan komputer," bebernya.   ‎ Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmajamengatakan, pada menyaring s...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) YuddyChrisnandi mengungkapkan, kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkantidak perlu dikhawatirkan. Sebab hal itu hanya akan diperuntukkan bagi PNS yangtidak kompeten, serta kualifikasi nir sinkron, dan nir berkinerja. Halitu dikatakan Yuddy  usai Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara(PAN) instansi pusat di Jakarta, Selasa (16/02). “Sebelum dilakukanrasionalisasi pegawai harus dilakukan dengan audit organisasi. Selanjutnya parapejabat pembina kepegawaian harus melakukan pemetaan kualifikasi serta kompetensiASN pada masing-masing instansi,” ungkapnya menambahkan. DeputiSDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, terdapat empatkelompok pegawai negeri sipil (PNS). Ada pegawai yang kompeten dan kualifikasinyasesuai. Untuk pegawai yg terdapat pada kelompok ini dipertahankan. Kelompok ke 2,pegawai yang kompeten namun nir sinkron kualifikasinya. Pegawai ini harusmengikuti diklat...