Panduan Materi Belajar

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian honor ke 13 tahun 2018  Bagi PNS, TNI, POLIRI serta Pensiunan tahun 2018 akhir diterbitkan  oleh dikeluarkanya  PP Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2018  Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan. Pada pasal dua ayat 1  PP 38 TAHUN 2018  disebutkan bahwa  yang mendapat honor ke 13 merupakan PNS, anggota POLRI, anggota TNI, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Pada pasal tiga ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 dinyatakan bahwa besaran honor /pensiunan/tunjangan bulan ke 13 adalah sebanyak penghasilan dalam bulan Juni 2018 Baca Juga Pp Gaji Ke 13 Tahun 2016 Pp Tentang Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2015 Pada pasal 4 ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 pemberian gaji/pensiunan/tunjangan bulan ke 13 dibayar pada bulan Juli 2018 LINKDONWLOAD PP 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJ

Kabar gembira bagiseluruh PNS, TNI, POLRI, penerima purna tugas, penerima tunjangan, kepala daerahhingga Menteri. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji ke-13 danTunjangan Hari Raya (THR) sudah terbit. “Baru saja, PP direleaseKementerian Sekretariat Negara,” ujarKepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman yang dijumpaidi ruang kerjanya, Rabu (14/06). Dikatakan, sudahterbit empat PP  yang mengatur tentang hadiah honor ke-13 serta THR yakni : 1.pp No. 23/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 19/2016 mengenai Pemberian Gaji,Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI,Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ,  2.pp No. 24/2017 tentangPemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS padaLNS,  3.pp No. 25/2017 tentang Pemberian THR pada Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS,Prajurit Tentara Nasional Ind

Khusus buat andayang berkarier menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat berita tidak baik sekaligusberita gembira buat Anda. Tahun 2018 ini,pemerintah belum berencana buat mempertinggi gaji PNS .terakhirkali gaji PNS  naikpada tahun 2018 lalu sebanyak 6 persen DirekturKompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aswin Eka Adhimengatakan bahwa penyusunan skema gaji PNS 2018 dari Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sebagaikonpensasinya, nilai Tunjangan Hari Raya (THR) akan lebih akbar.ternyata janjiitu bukan sekedar imbasan jempol, melainkan diwujudkan menjadi nyata. Melalui MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur,pihaknya menjelaskan THR tahun ini bagi PNS dipastikan lebih akbar berdasarkan umumnya.pasalnya besaranTHR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah menggunakan tunjangan kinerja. "Bedanyatahun ini kita berikan THR buat pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian

Gajitambahan buat pegawai negeri sipil (PNS), yakni gaji ke-13 serta gaji ke-14tahun ini, akan dicairkan hampir bersamaan.  Pemerintahmelalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mencairkan gajike-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) ‎buat para Pegawai Negeri Sipil(PNS) menjelang Lebaran 2018. Hari Raya Idul Fitri dalam tahun ini jatuh pada6-7 Juli 2018. "Gajike-14 itu (dicairkan) pas Lebaran," ujar Direktur Jenderal AnggaranKemenkeu, Askolani ‎saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa(12/4/2016). Iamemastikan gaji ke-14 akan dibayarkan lebih dulu dibanding gajike-13. Alasannya, Askolani bilang, honor ke-13 diberikan untuk membantu PNSmembayar kebutuhan pendidikan keluarga atau anaknya waktu memasuki tahun ajaranbaru. "Gajike-13 itu buat sekolah, jadi kemungkinan lebih lambat. Sedangkan gaji ke-14atau THR diberikan buat keperluan Lebaran. Jadi pencairan dan pembayarannyalebih dulu dari honor ke-13," kentara Askolani.  Ketikaditanyakan tentang pencairan honor ke-14

Kabar gembira bagi PNS.  Pemerintah tidak hanyamenyiapkan dana buat pembayaran gaji ke-13, melainkan turut termasuk gajike-14. “Jadi kok gaji ke-14. Kalau gajike-13 itu dalam waktu lebaran, mungkin gaji ke-14 ini pada masa jelang masuksekolah. Itu kewenangannya Kementerian Keuangan,” istilah Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo dikutip berdasarkan laman Kemendagri, Senin (25/1/2016) . Mendagri meyakini, honor ke-14 iniakan sebagai ekstra pemasukan bagi para pegawai. Meski sebelumnya, pemerintahsempat mewacanakan adanya kenaikan honor , tetapi belum mampu direalisasikan.pasalnya, harus menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Sebelumnya Direktur JenderalAnggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengemukakan, menjadi penggantikenaikan honor PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018 berupa pemberian gajike-14, pemerintah telah menganggarkan dana sebanyak Rp 6 triliun pada APBN2016. Dalam kesempatan itu MendagriTjahjo Kumolo jua mengemukakan, bahwa pemerintah sedang menyiap

Berikutini Mekanisme Penerbitan SKTP tahun 2018 dan Mekanisme  penyaluran tunjangan  tunjangan profesi atau profesi  tahun 2018. Adapun Mekanisme Penerbitan SKTP tahun2015 dilakukan dengan dua (dua) cara: a. Penerbitan SKTP  dilakukan  dengan cara  digital,  yaitu menggunakan  sistem  Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTPditerbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara  otomatis dengan  menggunakan  data PTK  dari  Dapodik selesainya  data  valid dari sistem.  Dinas  Kabupaten/kota  berhak mengajukan  pembatalan  penerbitan SKTP bila calon penerima tidakmemenuhi persyaratan. Pengajuan pembatalan diberi ketika selama tujuh (7) harisetelah data dinyatakan valid. b.  Secara  manual yaitu  dinas  pendidikan kabupaten/kota  serta  Provinsi DKI Jakarta spesifik buat Provinsi DKI Jakarta melakukan  pembuktian data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelahdata dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas  pendidikan  kabupaten/kota  dan provinsi  DKI  Jakarta k

Upah minimum provinsi yg disingkat (UMP) , adalah daftar upah alias honor paling minimal yg harus dihasilkan oleh para pekerja/buruh yg bekerja pada wilayah atau provinsi/kabupaten yang bersangkutan. Boleh saja lebih dari jangan kurang menurut UMP yg ditetapkan oleh pemerintah wilayah. Ini adalah, UMP ini harus dipatuhi sebagai kewajiban oleh para pemberi kerja atau perusahaan atau perorangan yg menyediakan lapangan kerja bagi buruh/pekerja yang bekerja pada suatu wilayah pada indonesia. Sedangkan bagi para pekerja, wajib juga mengetahui daftar UMP ini supaya mengetahui hak-hak para pekerja menggunakan jelas serta transparan. Agar, bila pihak perusahaan mempekerjakan para pekerja menggunakan honor di bawah baku mampu menuntut ke perusahaan atau pihak2 terkait agar honor bisa diadaptasi menggunakan standar UMP ini. UMP, dahulu pula dikenal dengan sebutan UMR, atau upah minimum regional. Pada dasarnya kegunaannya sama saja, tetapi, hanya soal penyebutan saja yg kini tidak selaras menjad