Panduan Materi Belajar

Pemerintah balik memanggilputra-putri terbaik lulusan SMU sederajat buat mengikuti seleksi calonsiswa/taruna dalam 8 sekolah kedinasan. Waktu registrasi untuk 8 sekolah ikatandinas dilakukan secara online serentak melalui portal www.panselnas.id, padatanggal 9 – 31 Maret 2018. Deputi bidang SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)Setiawan Wangsaatmadja berkata, tahun 2018 ini jumlah mahasiswa/tarunamencapai 8.348 orang. “Ada beberapa sekolah ikatandinas yg jumlahnya bertambah, seperti IPDN yang tahun lalu hanya 900 orang,tahun ini sebagai 1.689 orang,” ujarnya pada wartawan pada Jakarta, Rabu(01/02). Baca Juga Pengumuman Penerimaan Calon Hakim 2017 Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Pengumuman Penerimaan Calon Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Pengumuman Penerimaan Calon Satuan Bakti Pekerja Sosial Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pengumuman Penerimaan Calon Satuan Bakti Pekerja Sosial 2018 Pengumuman Penerimaan C

Setelahseleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Kementerian Kesehatan, sekarang giliranKementerian Pendidikan serta Kebudayaan membuka lowongan bagi Guru Garis Depan(GGD) buat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 7.000GGD yg dinyatakan lulus akan ditempatkan di 93 kabupaten yg dikategorikandaerah terdepan, terluar, tertinggal dan terpencil, minimal selama 5 tahun. Tenaga pada bidang kesehatan serta pendidikan memang merupakandua kelompok jabatan PNS/ ASN yg dikecualikan dalam moratorium. Kebutuhan danseleksi CPNS tersebut ditetapkan menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 8/2016tentang Penetapan Kebutuhan serta Pelaksanaan Seleksi bagi dokter, dokter gigi,bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikandna Kebudayaan, serta Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) PenyuluhPertanian Kementerian Pertanian menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah daerah tahun 2018. Menurut Peraturan tadi, penambahan pegawai bar

Sesuai jadwal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Kemen PANRB), seleksi penerimaan CPNS seluruhKementerian/Lembaga (K/L) akan dimulai hari Rabu (19/09), termasuk KementerianAgama.  Menurut Kepala Biro KepegawaianKemenag Ahmadi, pada tahun ini Kemenag akan  menerima 17.175 CPNS, untukditempatkan pada semua satuan kerja Kemenag se-Indonesia. Adapun persyaratanpenerimaan CPNS, mengikuti kondisi yg ditetapkan pada Sistem Seleksi CPNSNasional. Untuk mengikuti seleksi,  calon pelamar dapat mengakses//sscn.bkn.go.id, yang mulai bisa diakses sejak 19 September 2018, pukul13.00 WIB.  Sebelumnya, Pelaksana TugasSekretaris Jenderal Kemenag Nurkholis Setiawan menyatakan Kementerian Agamamendapat formasi 17.175 CPNS. Formasi yang ditetapkan bagi Kemenag iniadalah jumlah terbesar di antara 76 Kementerian/Lembaga pada Indonesia yangmelaksanakan rekrutmen CPNS Tahun 2018. “Jumlah ini sinkron dengan KeputusanMenpan RB Nomor 49 tahun 2018 wacana formasi pegawai kementerian

Berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor576 Tahun 2018 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Bumbu TahunAnggaran 2018. I. INFORMASI UMUM 1. Calon Pelamar diharuskan membaca dengan teliti serta seksama seluruh berita yang ada pada pengumuman ini 2.pelaksanaan pendaftaran memakai sistem online serta hanya dapat diikuti melalui portal nasional CPNS Tahun 2018 //panselnas.menpan.go.id   serta portal pendaftaran Online //sscn.bkn.go.id 3.calon Pelamar   wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk serta E-Mail yang masih berlaku sebagai   syarat utama buat   mendaftar melalui Portal   Nasional CPNS 2018 //panselnas.menpan.go.id 4. Pada saat mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Portal Nasional CPNS 2018, calon   pelamar sudah wajib   menentukan instansi mana   yang akan dilamar, karena calon   pelamar hanya bisa   mendaftar 1 (satu)   kali di portal   ini (mempunyai 1 kali kesempatan mengikuti tes

Mulai tahun depan, pemerintah akanmelakukan seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNSdan pegawai pemerintah menggunakan perjanjian kerja (PPPK). Itu sebabnya, pemerintahpusat mengimbau agar para pelamar tidak penekanan melamar untuk posisi PNS saja.pppk jua mempunyai posisi yang setara PNS. "Jangan terlalu memaksakan dirimenjadi PNS. PPPK juga ASN serta menerima gaji serta fasilitas setaraPNS," istilah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisanakepada JPNN, Rabu (14/10). Dia menyebutkan, PNS itu cuma statussaja. Untuk honor dan fasilitas lainnya sama menggunakan PPPK. Sedangkan untukpensiun, sama seperti PNS, dananya mampu diatur menggunakan tabungan purna tugas. "PNS itu kan cuma menang gengsisaja. Kalau dianalisa lebih jauh, PPPK sama kedudukannya dengan PNS karenadibayar menggunakan jumlah yang sama pegawai negeri," katanya. Dia menyarankan, sebelum menolak menjadiPPPK, usahakan ditelisik lebih jauh kedudukannya di UU. Se

BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Permenpan Nomor 36 Tahun 2018,Perka BKN Nomor 11 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 410 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten TanahBumbu Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan melaksanakanseleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampirdengan ketentuan sebagai berikut : BerikutFormasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2018 Download filenya sebelum REVISI PENGUMUMAN  disini Baca Juga Formasi Cpns Kabupaten Tanah Bumbu Formasi Cpns Kabupaten Tanah Bumbu 2018 Formasi Cpns Kab Tanah Bumbu Download REVISI PENGUMUMAN CPNS 2018 KAB.tanbU disini BACAJUGA : Formasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 BACAJUGA : Pengumuman Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA