Panduan Materi Belajar

Pemberian tunjangan profesi pengajar (TPG) atau tunjangansertfikasi pada guru yg telah tersertifikasi sesungguhnya merupakanimplementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang guru serta dosen untukmewujudkan pengajar yg profesional, sejahtera, serta bermartabat. Sehingga menggunakan pemberian tunjangan profesi guru (TPG) atautunjangan sertfikasi diharapkan pengajar menjadi lebih profesional. Namun semenjak UU tersebutterbit, evaluasi profesionalitas pengajar belum dilakukan secara sahih. Tunjangan profesi pengajar (TPG) atau tunjangansertfikasi masih diberikan merata, yaitu sebanyak satu kali gaji tanpamengukur profesionalisme oleh guru. Seharusnya, pemberian tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan sertfikasi harussesuai menggunakan capaian kinerja dan prestasi guru . Pelaksana Harian KepalaSubdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik serta Tenaga KependidikanDikdas, Tagor Alamsyah berkata, ketika ini Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan(Kemendikbud) sedang menyus

Tunjangan Sertifikasi Pengajar /Profesi Guru atau dikenal dengan TPG tidak dihapus. Hal itu ditegaskan DirekturJenderal Pengajar serta Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata,menanggapi info adanya planning penghapusan tunjangan Sertifikasi Pengajar  atau profesi pengajar. "Nggak ada yg bilangmenghapuskan. Buktinya, tunjangan  SertifikasiGuru  atau profesi guru tahun depan sudahdianggarkan," ujar laki-laki yg akrab disapa Pranata itu pada KantorKemendikbud, Jakarta, (28/9/2015). Ia mengungkapkan, untuk tahun2016 sudah disiapkan aturan sebesar Rp73 triliun buat tunjangan SertifikasiGuru atau profesi pengajar PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) dan Rp7 triliun untuktunjangan Sertifikasi Guru atau profesi pengajar non-PNS menurut APBN. Pemberiantunjangan Sertifikasi Pengajar atau profesi guru itu sinkron dengan amanatUndang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 15 ayat 1UU mengenai Guru dan Dosen itu disebutkan, penghasilan pada atas kebutuh

Kabar akan dihapuskannyatunjangan profesi pengajar telah menyebabkankan para pengajar gelisah, hal tersebut disampaikanKetua Pengurus Besar Persatuan Pengajar Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo. PGRI nir akan tinggal diamapabila tunjangan profesi pengajar hingga dihapus. Ia menyatakan, jika penghapusantunjangan profesi pengajar tersebut hingga benar-sahih dilaksanakan, maka Jakartaakan dibanjiri demo para guru. “Saya mengingatkan, jikalau pemerintah sampaimenghapus tunjangan profesi, terpaksa akan terjadi tsunami pada Jakarta,''ucapnya pada program seminar pendidikan HUT PGRI Ke-70 dan Hari Pengajar NasionalTahun 2018 di Purbalingga, Sabtu (14/11).  Ketua Pengurus Besar PersatuanGuru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menyatakan bahwa dalamUndang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memang nir diaturmasalah tunjangan profesi guru. Namun, beliau menyebutkan, selain UU ASN yangberlaku kini ini juga UU No 14 tahun 2018 tentang Guru serta Dosen. ''Berdasar

Salahsatu tahapan pembuktian yg dilakukan LPMP adalah pemisahan berkas yang akandisertifikasi menggunakan pola PLPG dan pola PPGJ. Meskipun sama-sama berujungkepada tunjangan profesi guru, tetapi 2 pola ini sangat jauh berbeda.  Pola PLPG hanyamembutuhkan 10 hari diklat ditambah ujian tulis lokal dan ujian tulis nasional,bila dinyatakan lulus maka pengajar telah bisa berstatus sebagai guru profesional.  Pola PPGJ membutuhkan saat lebih lama . Apabila diekuivalensi, maka proseskonversi dokumen RPL workshop, PKM dan ujian tulis lokal dan ujian tulisnasional akan memakan saat cukup lama , paling nir satu semester atau kuranglebih 6 bulan (36 SKS). Apabila dinyatakan lulus baru dapat menyandang statussebagai guru profesional dengan gelar Gr. Berbedadengan pola sertifikasi tahun sebelumnya, dimana PLPG, PF dan PSPL merupakanpilihan yg boleh dipilih oleh pengajar, maka pola PLPG serta pola PPGJ tidakdemikian halnya. Pola ini sangat dipengaruhi oleh TMT guru. Calon peserta yg sudahverifika

Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Persatuan Guru RepublikIndonesia (PB PGRI) Abduhzen menyatakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidakmungkin dihapus selama belum ada anggaran baru. Ia pun memastikan kabar soalpenghapusan TPG oleh Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) tidakbenar. “TPG nir mungkin dihapus selama Undang-undang guru dandosen nir direvisi atau terdapat anggaran baru,” ujar Abduhzen waktu dihubungi Republika.co.id,Selasa (2/8).  Sebab, melalui aturan ini, pemerintah dituntut membayar TPGkepada para pengajar yg telah ditentukan. Pada kesempatan sama, Abduhzen juga ingin mengusulkan sarankepada pemerintah agar sistem pembayaran TPG pengajar disamakan menggunakan dosen.dengan istilah lain, sistemnya pembayaran TPG mampu bersamaan waktunya denganpencairan gaji utama. Menurut Abduhzen, sistem misalnya itu sudah diterapkan dilingkungan dosen sedangkan guru tidak. Bahkan, pencairan TPG pengajar acapmengalami keterlambatan lantaran alasan beberapa hal. “Kita telah sam

Menyongsongdiberlakukanya Kurikulum 2018 secara nasional, Perubahan a tasPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Guru terutamaberkaitan menggunakan beban kerja guru tentunya sangat dinantikan buat ditetapkan.hal ini krusial mengingat menggunakan diberlakunya kurikulum 2018 pengajar dituntut bukanuntuk menyampaikan materi pembelajaran tetapi wajib sanggup memfasilitasi pesertadidik untuk belajar serta mengevaluasinya perkembangan hasil belajar pesertadidik secara menyeluruh  baik menurut segisikap, pengetahuan serta perilaku. Dengan beban kerja 24 jam tatap muka sertakegiatan guru lainnya yang tidak dihargai sebagai jam tatap muka diprediksikegiatan pengajar dalam melaksanakan pembimbingan, penilaian, wali kelas, ekstrakulikulerdan kegiatan lainnya kurang berjalan optimal karena tenaga pengajar tersita padakegiatan tata muka saja. Sebagaimanadiketahui, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan sudah berencana mengadakan Perubahan a tas Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2018 Te