Panduan Materi Belajar

Nama Nama Presiden serta Wakil Presiden Indonesia Beserta Masa Jabatannya - Indonesia termasuk ke pada negara yg demokrasi dan republik. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami 6 pergantian Presiden serta Wakil Presiden, mulai berdasarkan pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Jokowidodo kini ini. Nama nama Presiden dan wapres Indonesia tersebut tidak sinkron beda, mulai berdasarkan sistem pemerintahannya hingga kebijakan yg diberikan. Selain itu adapula masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia saat itu. Presiden berwenang sebagai ketua negara maupun ketua pemerintahan. Seorang presiden memiliki tanggung jawab buat merampungkan tugas tugasya sinkron dengan dasar  aturan bangsa Indonesia yaitu Undang Undang serta Konstitusi. Seorang pemimpin akan membawa negaranya sebagai lebih berdaulat dan memakmurkan rakyatnya. Pada dasarnya sebuah negara niscaya memiliki pemimpin, baik seorang Presiden, Raja, Perdana Menteri dan sebagainya. Namun bangsa Indonesia m

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

Sejarah Pembentukan PPKI (Latar Belakang, Tujuan, serta Tugas PPKI) - Setelah pembubaran BPUPKI, lalu timbullah organisasi baru. Organisasi tadi artinya PPKI. PPKI merupakan singktan berdasarkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI mulai terbentuk ketika perang Asia Timur berlangsung. Saat itulah negara Indonesia akan segera menerima kemerdekaan. Indonesia medapatkan kemerdekaan pada lepas 17 Agustus 1945. Namun pmbentukan PPKI terjadi sebelum merdeka. Terbentuknya PPKI sama halnya dengan pembubaran BPUPKI yaitu pada lepas 7 Agustus 1945. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah pembentukan PPKI. Untuk detail eksklusif saja kita simak di bawah ini. Sejarah Pembentukan PPKI (Latar Belakang, Tujuan, serta Tugas PPKI) Dengan bubarnya organisasi BPUPKI pada lepas 7 Agustus 1945 adalah awal pembentukan organisasi PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempunyai tugas buat melanjutkan proses kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BPUPKI.

Melanjutkan  Contoh Soal PG PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian ke-5 (soal nomor 41-50), soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester satu kurikulum 2018 bagian ke-6 dimulai menurut soal angka 51. 51. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, yaituperadilan …. a. Agama b. Militer c. HAM d. Umum e. Khusus Jawaban: d. Umum Pembahasan:  Peradilan generik adalah keliru satu aplikasi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan. 52. Pengadilan taraf banding, yaitu …. a. Mahkamah Agung b. Pengadilan Tinggi c. Pengadilan Negeri d. Pengadilan Agama e. Peradilan HAM Jawaban: b. Pengadilan Tinggi Pembahasan:  Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (taraf banding) suatu kasus perdata dan atau masalah pidana yg sudah diadili/ diputuskn oleh pengadilan negeri dalam taraf pertama. 53. Lembaga peradilan yg bertugas mengadili anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia, mencakup angkatan darat, a

Melanjutkan tulisan  Contoh Soal USBN Sejarah Sekolah Menengah Atas serta Kunci Jawabannya bagian ke-3 (soal angka 21-30), bagian ke-4 soal dimulai menurut angka 31. 31. Salah satu syarat pembentukan suatu negara merupakan berdirinya pemerintahan. Pemerintahan pertama Republik Indonesia ditetapkan dalaml sidang-sidang PPKI. Sidang ke 2 PPKI membentuk keputusan antara lain.... A. Pengangkatan Seokarno serta M. Hatta sebagai Presiden dan wapres. B. Pembentukkan Komite Nasional Indonesia buat membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya parlemen. C. Penetapan Partai nasional Indonesia menjadi satu-satunya partai yang diakui pada sistem kepartaian di Indonesia. D. Pembentukkan 12 kementerian untuk roda pemerintahan Indonesia. E. Pembentukkan Badan Keamanan Rakyat sebagai indera kelengkapan negara pada bidang militer. Jawaban: D 32. Apabila dikaitkan menggunakan kehidupan sekarang, makna terpenting yg bisa diambil dalam peristiwa terpilihnya Soekarno serta Mohammad Hatta menjadi Presiden

Inilah isi atau naskah teks pidato presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo saat pelantikansebagai Presiden RI dihadapan sidang MPR lepas 20 Oktober 2018 Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, SalamDamai Sejahtera buat kita seluruh, OmSwastiastu, NamoBuddhaya Yangsaya hormati, para Pimpinan dan semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Yangsaya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yangsaya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke tiga, IbuMegawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-lima, Bapak Try Sutrisno,wapres Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil PresidenRepublik Indonesia ke-9, Yangsaya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RepublikIndonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Yangsaya hormati, bunda Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Yangsaya hormati, rekan serta teman baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yangsaya hormati Bapak Hatta Rajasa Yangsaya hormati, para pimpin

"Operatie Product" (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yg dikenal di Indonesia menggunakan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yg dilaksanakan berdasarkan 21 Juli 1947 hingga lima Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian menurut Aksi Polisionil yg diberlakukan Belanda pada rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap adalah pelanggaran menurut output Perundingan Linggarjati. Latar Belakang:  Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. Menurut garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan primer agresi Belanda merupakan merebut daerah-wilayah perkebunan yg kaya dan wilayah yang memiliki asal daya alam, terutama minyak. Namun menjadi kedok buat global internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Poli