Panduan Materi Belajar

Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) - Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjeskan bahwa MPR terdiri dari anggota DPD serta anggota DPR dan dipilih melalui pemilihan umum serta pengaturan lebih lanjutnya masih ada pada Undang Undang. Pemilihan umum anggota DPD serta DPR diatur pada UU No. 12 Tahun 2018. Namun buat ketentuan kedudukan serta susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam UU No. 22 Tahun 2018 mengenai Susunan serta Kedudukan DPD, DPRD, DPR serta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan tadi melahirkan tugas dan kewenangan menurut masing masing bagian. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta tugas serta kewenangan DPR. Untuk detail bisa anda simak pada bawah ini. Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasa

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

Melanjutkan tulisan  Contoh Soal Essay PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawabannya bagian kelima (soal nomor 26-30), essay bagian ke-6 dimulai berdasarkan soal nomor 31. 31. Sebutkan hak-hak anggota DPR! Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat pada melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai beberapa hak, yaitu: a. Hak interpelasi, yaitu hak DPR buat meminta keterangan pada pemerintah b. Hak angket, yaitu hak DPR buat mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR buat menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. d. Hak inisiatif, yaitu hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang pada pemerintah. e. Hak amademen, yaitu hak anggota DPR utuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. f. Hak bertanya, yaitu hak anggota DPR buat mengungkapkan pertanyaan pada pemerintah g. Hak budget, yaitu hak anggota DPR utuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg

Penilaian tugas akhir Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagian kelima, adalah tulisan terakhir dari rangkaian Contoh Soal UAS PKN Kelas X Semester 1 K13 Beserta Jawaban. Jika bagian pertama sampai menggunakan bagian keempat (soal nomor 31-40) soalnya berbentuk pilihan ganda, maka untuk bagian kelima atau terakhir ini berbentuk essay/uraian. Berikut, model soal UAS kewarganegaraan kelas 10 semester 1 kurikulum 2018 bersama jawaban buat murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/MA/MAK/Sederajat, dimulai menurut soal nomor 41. 41. Sebutkan kekuasaan presiden yg diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945! Jawaban: Kekuasaan serta kewenangan presiden dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu sang satu wakil presiden Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pesiden menetapkan peraturan pemer

Melanjutkan  Contoh Soal Essay PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian ke-5 (soal nomor 71-90), soal essai/uraian Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan bagian ke-6 dimulai menurut soal nomor 91. 91. Sebutkan delapan asas dalam principles of legality! Jawaban: Delapan asas yg dinamakan principles of legality diantaranya menjadi berikut: a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan nir boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yg bersifat ad hoc. b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu wajib diumumkan c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut lantaran bila itu terjadi, maka peraturan itu nir bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laris. d. Peraturan-peraturan wajib disusun dalam rumusan yang sanggup dimengerti. e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yg bertentangan satu sama lain. f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yang dapat dilakukannya. g. Tidak boleh terdapat kebiasaan untuk seri

Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif - Apa pengertian politik luar negeri Indonesia itu? Politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan sebuah negara untuk mengontrol interaksi negaranya dengan negara lain pada global internasional. Maka menurut itu politik luar negeri dalam satu negara dengan negara lain tidak selaras beda. Kebijakan dalam politik tersebut sangat berpedoman pada tujuan nasional dari masing masing negara. Seperti halnya politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini. Seperti yg kita ketahui bahwa politik luar negeri Indonesia menganut sistem bebas serta aktif. Bebas maknanya negara Indonesia nir memihak antara dua blok yg berkuasa di dunia, baik Blok Barat ataupun Blok Timur. Aktif maknanya negara Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dikalangan global. Selain itu negara Indonesia jua berperan aktif pada menyelesaikan masalah kasus internasional seperti dalam perannya di dunia internasional. Nah kali ini saya akan menyebutkan pengertian pol

Berisikan materi yang sama dengan  Contoh Soal PG PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2018 Beserta Jawabannya bagian kelima (soal nomor 41-50), PG bagian keenam dimulai menurut soal angka 51. 51. Secara formal rancangan undang-undang sebagai undang-undang disahkan sang.... a. Presiden b. DPR c. DPD d. MPR e. BPK Jawaban: d 52. Lembaga yg bertugas mengawasi keuangan negara merupakan.... a. DPR b. DPD c. BPK d. KY e. MPR Jawaban: c 53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru pada Indonesia mempunyai fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final buat, kecuali.... a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar b. Memutus sengketa wewenang lembaga negara c. Membuat partai politik d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum e. Memutus pembubaran partai politik Jawaban: c 54. DPD merupakan forum negara yg dibentuk untuk menjalankan tugas primer.... a. Membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membarui undang-undang dasar b. Membantu pemeri