Panduan Materi Belajar

DirekturKompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi, Senin (12/2/2018) pada Kantor Pusat BKNmenyampaikan bahwa belum terdapat planning kenaikan gaji PNS pada tahun 2018. Dalampenyusunan skema gaji PNS 2018, BKN berkiprah berdasarkan Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Untuk kenaikangaji PNS terakhir dilakukan dalam tahun 2018 yakni sebesar 6%. Sebagaikompensasinya, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak honor pokok yangdiatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 mengenai APBN 2018 dan NotaKeuangan APBN 2018. Aswinjuga mengungkapkan bahwa kenaikan gaji PNS secara signifikan pernah terjadi padatahun 2018, mencapai 270% dalam saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 mengenai Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. “Untuksistem penggajian PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1977 tentang Peraturan honor PNS, serta

Pendaftaran ulangPNS lewat e-PUPNS telah berakhir. Hasilnya relatif mengejutkan. Diperoleh data,57.724 PNS tidak kentara keberadaannya alias misterius.  Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun wajib kerja ekstramenelisik eksistensi PNS misterius tadi lantaran berpotensi merugikan negarahingga triliunan rupiah. Bagaimana langkah BKN, berikut pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepadawartawan JPNN MesyaMohammad , beberapa hari lalu. PUPNS telah berapa kali dilakukan? PUPNS telah dilakukan 2 kali. PUPNS pertama kali dilakukanpada 2018 secara manual. Saat itu memang ada temuan ribuan PNS fiktif. PUPNSkedua dilakukan 2018 lewat sistem elektro. Harusnya dilakukan pada 2018,karena bertepatan dengan Pilpres, akhirnya ditunda 2018.  Hasilnya sangatmengejutkan serta saya sampai tidak percaya karena jumlah PNS misterius inimembengkak. Bila PUPNS sudah terdapat temuan, kenapa nir dibersihkansejak 2018? Itulah kelemahan sistem kepegawaian kita. Saat itu semuanyamasih manual, sistem kepegawaian ki

Berikutini Mekanisme Penerbitan SKTP tahun 2018 dan Mekanisme  penyaluran tunjangan  tunjangan profesi atau profesi  tahun 2018. Adapun Mekanisme Penerbitan SKTP tahun2015 dilakukan dengan dua (dua) cara: a. Penerbitan SKTP  dilakukan  dengan cara  digital,  yaitu menggunakan  sistem  Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTPditerbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara  otomatis dengan  menggunakan  data PTK  dari  Dapodik selesainya  data  valid dari sistem.  Dinas  Kabupaten/kota  berhak mengajukan  pembatalan  penerbitan SKTP bila calon penerima tidakmemenuhi persyaratan. Pengajuan pembatalan diberi ketika selama tujuh (7) harisetelah data dinyatakan valid. b.  Secara  manual yaitu  dinas  pendidikan kabupaten/kota  serta  Provinsi DKI Jakarta spesifik buat Provinsi DKI Jakarta melakukan  pembuktian data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelahdata dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas  pendidikan  kabupaten/kota  dan provinsi  DKI  Jakarta k

BapertarumPNS adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PegawaiNegeri Sipil. Bapertarum PNS adalah galat satu lembaga pemerintah nonkementerian khusus buat melayani donasi Tabungan Perumahanan bagi PegawaiNegeri Sipil.  Sejakdidirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS sudah melakukan beberapa kebijakan danupaya yang bertujuan buat semakin mempertinggi kelayanannya kepada PNS. Tahukah Anda PNS setiapbulannya gaji PNS dipotong buat Taperum (tabungan perumahan ini) besarannyatergantung mulai menurut 3 ribu hingga 10 ribu rupiah per bulannya. Memang sihnilainya tidak seberapa besar dibanding gaji kita. Tetapi paling tidak kitamengetahuinya.  Nah berikut adalah akan kami infoPNS akan membuatkan tentang cara mengecek otomatis jumlah tabungan perumahan kita di Bapertarum PNS.  Pertama silakan masuk ke alamat web  //bapertarum-pns.co.id/kabar/hitung-tabungan-aku / Yang kedua ingat kapan kita diangkat CPNS serta golongannya Sebagaicontoh di sini aku diangkat CPNS di golongan II per 1

Tahun ini anggarantunjangan profesi guru berkisar Rp70 miliar, sedangkan buat tahun depan naikmenjadi Rp72,6 triliun. ”Kenaikan itu sudah dihitung menggunakan inflasi dankenaikan honor PNS (pegawai negeri sipil). Ketika nir dihitung seperti itu,kita kekurangan duitnya terus buat membayar TPG (sertifikasi pengajar),”ungkap Dirjen Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata di Jakarta kemarin. Pranatamengatakan, kenaikan alokasi aturan TPG itu dilakukan lantaran adaketerlambatan pembayaran tahun ini. Salah satu karena keterlambatan pembayaranitu ditimbulkan adanya kenaikan honor PNS. Gaji PNS naik per golongan, sementaraTPG diberikan per satu kali honor pokok. ”Ternyata terdapat kenaikan honor pokoksesuai golongan. Ini tidak bisa dibayar lantaran jumlah (uangnya)-nya harus sama(antara gaji serta tunjangan),” ungkapnya. Diamencontohkan pada Bandung Barat. Kepala daerah setempat melaporkan tunjangan guruyang seharusnya dibaya

Menyongsongdiberlakukanya Kurikulum 2018 secara nasional, Perubahan a tasPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Guru terutamaberkaitan menggunakan beban kerja guru tentunya sangat dinantikan buat ditetapkan.hal ini krusial mengingat menggunakan diberlakunya kurikulum 2018 pengajar dituntut bukanuntuk menyampaikan materi pembelajaran tetapi wajib sanggup memfasilitasi pesertadidik untuk belajar serta mengevaluasinya perkembangan hasil belajar pesertadidik secara menyeluruh  baik menurut segisikap, pengetahuan serta perilaku. Dengan beban kerja 24 jam tatap muka sertakegiatan guru lainnya yang tidak dihargai sebagai jam tatap muka diprediksikegiatan pengajar dalam melaksanakan pembimbingan, penilaian, wali kelas, ekstrakulikulerdan kegiatan lainnya kurang berjalan optimal karena tenaga pengajar tersita padakegiatan tata muka saja. Sebagaimanadiketahui, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan sudah berencana mengadakan Perubahan a tas Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2018 Te