Panduan Materi Belajar

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya  - Lembaga Internasional artinya organisasi yang dibuat oleh anggota rakyat internasional menggunakan senang rela demi membentuk keamanan beserta pada tata interaksi internasional. Organisasi inernasional mempunyai pengertian secara generik yakni organisasi menurut beberapa negara yang berperan sebagai subyek hukum internasional dan memiliki kapasitas pada membentuk perjanjian internasional. Kemudian adapula kiprah serta Indonesia pada lembaga internasional. Lembaga internasional tadi seperti KAA, ASEAN, PBB dan lain lain. Kali ini aku akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam forum Internasional. Untuk lebih jelasnya bisa anda simak pada bawah ini. Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya Negara Indonesia termasuk kedalam bagian masyarakat global. Maka dari itu Indonesia juga memiliki peran dalam forum Internasional secara aktif. Lembaga internasional merupakan organisasi tetap yg dibuat

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

Inilah isi atau naskah teks pidato presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo saat pelantikansebagai Presiden RI dihadapan sidang MPR lepas 20 Oktober 2018 Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, SalamDamai Sejahtera buat kita seluruh, OmSwastiastu, NamoBuddhaya Yangsaya hormati, para Pimpinan dan semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Yangsaya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yangsaya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke tiga, IbuMegawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-lima, Bapak Try Sutrisno,wapres Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil PresidenRepublik Indonesia ke-9, Yangsaya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RepublikIndonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Yangsaya hormati, bunda Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Yangsaya hormati, rekan serta teman baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yangsaya hormati Bapak Hatta Rajasa Yangsaya hormati, para pimpin

Melanjutkan  Contoh Soal PG PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian ke-5 (soal nomor 41-50), soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester satu kurikulum 2018 bagian ke-6 dimulai menurut soal angka 51. 51. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, yaituperadilan …. a. Agama b. Militer c. HAM d. Umum e. Khusus Jawaban: d. Umum Pembahasan:  Peradilan generik adalah keliru satu aplikasi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan. 52. Pengadilan taraf banding, yaitu …. a. Mahkamah Agung b. Pengadilan Tinggi c. Pengadilan Negeri d. Pengadilan Agama e. Peradilan HAM Jawaban: b. Pengadilan Tinggi Pembahasan:  Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (taraf banding) suatu kasus perdata dan atau masalah pidana yg sudah diadili/ diputuskn oleh pengadilan negeri dalam taraf pertama. 53. Lembaga peradilan yg bertugas mengadili anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia, mencakup angkatan darat, a

PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan afiliasi menurut Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses serta melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, serta perak. Beroperasi pada wilayah dataran tinggi di kabupaten Timika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yg mengandung tembaga, emas serta perak ke semua penjuru global. Sejarah singkat: Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri , sesungguhnya masih ada kisah perjalanan yang unik buat diketahui. Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta menurut Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yg tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yg konon kabarnya terdapat pada Tanah Papua. Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut nir berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carst

Dalamrangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku AparaturSipil Negara (ASN), dan training profesi ASN, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telahmenandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran InformasiMelalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran (SE) tersebutditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 3. Kapolri; 4. Jaksa Agung RI; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para PimpinanKesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Gubernur; dan 10. ParaBupati/Wali Kota. Melalui SE tadi, MenteriPANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran warta melalui mediasosial (Medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.memegang teguh ideologiPancasila, setia, serta mempertahankan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 serta pem