Panduan Materi Belajar

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN YANG KE -4 Undang – undang dibentuk wajib sinkron dengan keperluan serta harus peka zaman, adalah aturan yg dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan warga , apakah nir melanggar kebiasaan- kebiasaan adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi menggunakan syarat zamanya merupakan Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk sanggup sesuai dengan kehendak rakyat serta bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi warga yg diadaptasi zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda menggunakan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat buat mewujudkan aspirasinya yg keliru satu tugasnya adalah pada memilih Presiden dan Wakil Presiden, lantaran dipercaya menjadi bentuk p

MPR, atau menggunakan nama yg lebih lengkap yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI) adalah forum legislatif bikameral (yaitu Sistem dua kamar yang merupakan praktik pemerintahan yang memakai 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) merupakan parlemen atau forum legistlatif yang terdiri atas 2 kamar. Dengan bahasa jelasnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI jua merangkap menjadi anggota DPR-RI.) MPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (lihat : Lembaga tinggi RI ). Sebelum Reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara. Tetapi kini nir lagi. Sejarah MPR Indonesia Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yg masih belia pada menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya merupakan ideologi Pancasila yg diciptakan sang

Inilah isi atau naskah teks pidato presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo saat pelantikansebagai Presiden RI dihadapan sidang MPR lepas 20 Oktober 2018 Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh, SalamDamai Sejahtera buat kita seluruh, OmSwastiastu, NamoBuddhaya Yangsaya hormati, para Pimpinan dan semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Yangsaya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yangsaya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke tiga, IbuMegawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-lima, Bapak Try Sutrisno,wapres Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil PresidenRepublik Indonesia ke-9, Yangsaya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RepublikIndonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Yangsaya hormati, bunda Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Yangsaya hormati, rekan serta teman baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yangsaya hormati Bapak Hatta Rajasa Yangsaya hormati, para pimpin

PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan afiliasi menurut Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses serta melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, serta perak. Beroperasi pada wilayah dataran tinggi di kabupaten Timika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yg mengandung tembaga, emas serta perak ke semua penjuru global. Sejarah singkat: Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri , sesungguhnya masih ada kisah perjalanan yang unik buat diketahui. Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta menurut Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yg tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yg konon kabarnya terdapat pada Tanah Papua. Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut nir berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carst

Dalamrangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku AparaturSipil Negara (ASN), dan training profesi ASN, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telahmenandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran InformasiMelalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran (SE) tersebutditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 3. Kapolri; 4. Jaksa Agung RI; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 8. Para PimpinanKesekretariatan Lembaga Non Struktural; 9. Para Gubernur; dan 10. ParaBupati/Wali Kota. Melalui SE tadi, MenteriPANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran warta melalui mediasosial (Medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.memegang teguh ideologiPancasila, setia, serta mempertahankan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 serta pem

Organisasi Pergerakan Nasional dalam Masa Pendudukan Jepang - Organisasi konvoi nasional dalam masa pendudukan Jepang banyak mengalami tekanan dan hambatan. Terlebih lagi saat pergantian jabatan oleh Gubernur Jenderal de Jonge menjadi Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Pada masa tadi organisasi nasional tidak bisa bertindak lebih poly meskipun sudah diwakili sang Gapi (Gabungan Politik Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), juga Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Akibatnya pemerintahan Indonesia pada keadaan yg semakin jelek. Untuk menyikapi hal tersebut jalan terbaiknya adalah melalui parlementer. Keadaan pemerintahan misalnya ini pernah dialami dalam masa pendudukan Jerman bulan Mei 1940 meskipun poly kelongggaran terkait tindakan reperensif. Kelonggaran tadi diberikan karena politik kolonial mengalami syarat yang terjepit. Selain itu kelonggaran yang diberikan secara terpaksa harus menganut sistem kerjasama menggunakan para nasionalis. Meskipun sebenarny