Panduan Materi Belajar

Yang perlu Anda ketahui, berikutini peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yangtertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi PNS. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990  Tentang Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal I  Mengubah beberapa ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : 1. Mengubah ketentuan Pasal3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 PP No 45 Tahun 1990 (1) Pegawai Negeri Sipil yg akan melakukanperceraian harus memperoleh izin atau surat warta lebih dahulu dariPejabat ; (dua) Bagi Pegawai Negeri Sipil yg berkedudukan sebagai penggugat atau bagiPegawai Negeri Sipil yang berk...

Dalam aplikasi LayananAspirasi serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) BKN!, masyarakat dapatmenyampaikan banyak sekali keluhan serta pertanyaan tentang hal-hal yang terkaitperaturan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Salah satu hal yang kerap ditanyakan masyarakatadalah mengenai hak seseorang bekas istri atas sebagian honor bekas suami yangberstasus PNS, pada perceraian yg terjadi karena kehendak sang suami ataukarena kehendak sang isteri. Terkait itu, ini dia paparanKepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Vino Dita Tama, Senin(27/2/2017) di ruang kerjanya : Penjelasan tentang kewajiban hadiah sebagian gaji kepada bekas istri serta anak-anak PNS sudah ditetapkan dalam surat Kepala BKN angka K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan serta Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan : apabila perceraian ...

Bagi Bapak/Ibu guru yg akan menlajutkan studi baik ke jenjang S-1 juga S-2 serta S-3, karena saat ini tersedia beasiswa S-1, beasiswa S-2, dan beasiswa S-tiga yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa S2 kemdikbud buat pengajar Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah pertama yg telah digulirkan dari tahun 2018 yang lalu, akbar kemungkinan beasiswa S-dua Kemdikbud buat guru SD serta SMP masih permanen ada pada tahun 2018 serta 2018 yang akan tiba, usahakan terlebih dahulu memahami ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar serta Izin Belajar. Pada lepas 21 Maret 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaratelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lainmengatur mengenai batas usia buat mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar,Perguruan Tinggi yang harus terakreditasi, serta ketentuan lainnya termasukkewajiban bekerja setelah Tugas Belajar terselesaikan dilakukan. Untuk lebih jelasnyasil...

Berikutini Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang KepegawaianBerdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 /V .100 -dua/99Tanggal : 19 Oktober 2018 DalamPasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai AparaturSipil Negara dipengaruhi bahwa: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabatyang memiliki wewenang memutuskan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai ASN dan pelatihan Manajemen ASN di instansi pemerintahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Presiden selakupemegang kekuasaan tertinggi training ASN dapat mendelegasikan kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian pejabat selain pejabatpimpinan tinggi primer dan madya, dan pejabat fungsional keahlian primer pada: a)menteri di kementerian; b) pimpinan lembaga di forum pemerintahnonkementerian; c) sekretaris jenderal pada sekretariat forum negara danlembaga nonstruktural; d) gubernurdi provinsi; dan e) bupatiArvali...

Menyongsongdiberlakukanya Kurikulum 2018 secara nasional, Perubahan a tasPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Guru terutamaberkaitan menggunakan beban kerja guru tentunya sangat dinantikan buat ditetapkan.hal ini krusial mengingat menggunakan diberlakunya kurikulum 2018 pengajar dituntut bukanuntuk menyampaikan materi pembelajaran tetapi wajib sanggup memfasilitasi pesertadidik untuk belajar serta mengevaluasinya perkembangan hasil belajar pesertadidik secara menyeluruh  baik menurut segisikap, pengetahuan serta perilaku. Dengan beban kerja 24 jam tatap muka sertakegiatan guru lainnya yang tidak dihargai sebagai jam tatap muka diprediksikegiatan pengajar dalam melaksanakan pembimbingan, penilaian, wali kelas, ekstrakulikulerdan kegiatan lainnya kurang berjalan optimal karena tenaga pengajar tersita padakegiatan tata muka saja. Sebagaimanadiketahui, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan sudah berencana mengadakan Perubahan a tas Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2018 Te...