Panduan Materi Belajar

Penggolongan Hukum Menurut Asalnya, Bentuknya, Isinya, Waktu Berlakunya, Tempat Berlakunya, Sifatnya, Wujudnya dan Cara Mempertahankannya - Penggolongan aturan umumnya berisi mengenai larangan dan perintah yang bersifat memaksa. Hal tadi disebabkan lantaran jika masih ada beberapa anggota warga atau grup melanggar larangan tadi maka akan diberikan hukuman hukum. Sakni aturan tersebut yang nantinya dapat mendorong setiap orang untuk selalu taat pada segala aturan pemerintahan yg berlaku. Penggolongan hukum berdasarkan asal, bentuk, waktu, loka, sifat, wujud dan cara mempertahankannya dalam dasarnya bisa kita temukan pada pembelajaran PKN di sekolah seperti SMK dan Sekolah Menengah Atas. Manusia pada dasarnya bisa dikatakan makhluk sosial lantaran sifatnya yg selalu bergantung serta membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas kehidupannya. Tidak hanya itu saja, manusia pula memerlukan insan lain buat memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat mewujudkan tujuannya manusia akan melakukan segal...

Yang perlu Anda ketahui, berikutini peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yangtertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi PNS. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990  Tentang Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal I  Mengubah beberapa ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : 1. Mengubah ketentuan Pasal3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 PP No 45 Tahun 1990 (1) Pegawai Negeri Sipil yg akan melakukanperceraian harus memperoleh izin atau surat warta lebih dahulu dariPejabat ; (dua) Bagi Pegawai Negeri Sipil yg berkedudukan sebagai penggugat atau bagiPegawai Negeri Sipil yang berk...

Hukum privat atau disebut pula hukum sipil adalah holistik hukum yang mengatur interaksi-interaksi antara orang yg satu dengan orang lain yang menyangkut kepentingan perseorangan alias pribadi coy. Ad abanyak macam jenis hukum privat yaitu hukum perdata, aturan dagang, aturan norma serta aturan acara perdata. Kita akan fokus ke hukum perdata. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan yg mengatur interaksi antara orang yang satu menggunakan orang lain, menyangkut kepentingan perseorangan. Pengertian aturan perdata sama dengan hukum privat. Dalam hal ini para pakar aturan membagi hukum perdata pada 2 pengertian yaitu aturan perdata pada arti luas atau disebut hukum privat dan hukum perdata dalam arti sempit serta hukum dagang. Adapun hukum perdata pada arti sempit tidak termasuk aturan dagang didalamnya. Hukum perdata pada arti sempit atau selanjutnya dianggap hukum perdata bisa dijelaskan sebagai berikut: a. Hukum perseorangan, yaitu holistik peraturan yg mengatur mengenai subjek aturan...

Melanjutkan Contoh Soal USBN PAI Sekolah Menengah Atas Kurikulum 2018 Beserta Jawabannya bagian kedua (soal nomor 11-20), bagian ketiga soal dimulai berdasarkan angka 31. 31. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1) Mematuhi rambu lalu-lintas 2) Berlaku adil pada orang lain 3) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani 4) Tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan yg bermanfaat 5) Disiplin pada menunaikan ibadah Pernyataan-pernyataan pada atas yg menerangkan prilaku adil terhadap diri sendiri adalah…. A. 1, 2 serta 5 B. 2, 3 serta 4 C. tiga, 4 dan 5 D. 4, lima serta 1 E. lima, 1 dan 2 Jawaban: C 22. Manusia merasa gelisah waktu tertimpa kemiskinan, kehilangan barang yg dicintai, kematian anggota keluarganya, tidak lulus pada ujian dan lain sebagainya. Padahal seluruh itu telah ditakdirkan sang Allah Swt. Yang harus diterima dengan ridha. Di bawah ini yg termasuk pesan yang tersirat dari konduite ridha adalah …. A. Optimis walaupun keadan dirinya tidak sempurna B. Mengambil pesan yang tersirat d...

Gan pernah ga engkau membaca liputan mengenai Christian Gonzales yang sekarang jadi WNI atau Spasojevic?. Kok bisa orang bule jadi WNI?. Bisa dong, tapi ada syaratnya dan ini disebut pula sebagai pewarganegaraan atau naturalisasi. Pewarganegaraan merupakan cara seseorang buat memiliki kewarganegaraan karena ia nir memenuhi asas ius soli serta ius sanguinis. Pewarganegaraan adalah proses aturan yang dilakukan sang seseorang buat memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara. Dalam prosesnya, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan serta menempuh mekanisme pewarganeagraan tertentu sesuai ketentuan aturan yg berlaku pada negara dimana beliau ingin menjadi warga negaranya. Nah jadi si Gonzales serta Spaso tadi gak semudah itu jadi WNI bos, terdapat syaratnya. Contoh pewarganegaraan misalnya adalah mr John. Lantaran nir lahir berdasarkan orang tua berkewarganegaraan X maka menurut asas ius sangunis dia bukan warga negara X. Demikian pula lantaran nir dilahirkan di negara X maka bel...

Tulisan ini, adalah kelanjutan dari contoh soal menggunakan jawaban PKN kelas XII Semester 2 Pilihan Ganda bagian pertama , dimana pada bagian kedua ini berisikan materi kewarganegaraan mengenai "Jurnalistik pada Indonesia". Materi yg sama, namun pada bentuk essay, bisa Anda baca pada goresan pena: Contoh soal dengan jawaban PKN Kelas XII Semester dua Essay bagian kedua Contoh Soal PG PKN berikut adalah, dimulai berdasarkan angka 16 hingga dengan 30. 16. Berita atau informasi yang lebih cepat serta sangat diutamakan walaupun sedikit mengabaikan tata krama, tetapi bisa diterima rakyat merupakan.... a. Keterangan tentang kematian seseorang b. Liputan undangan perkawinan c. Fakta tentang keadaan cuaca d. Siaran warta radio dan televisi e. Informasi melalui surat kabar Jawaban: c 17. Apabila suatu media massa acapkali menciptakan kekeliruan informasi, yang terjadi pada rakyat adalah.... a. Pimpinan redaksinya akan dijatuhi sanksi yang berat b. Media massa tadi dinyatakan terlar...

InilahRancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan sebagai Undang-Undang(UU) Pilkada pada Sidang Paripurna DRP pada Hari JumatTanggal 26 September 2018 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan KepalaDaerah yg demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diaturpenyelenggaraan pemilihan ketua wilayah; b.bahwa penyelenggaraanpemilihankepala wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah sudah nir sinkron dengan perkembangan keadaan sehinggaperlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri; c. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta alfabet b perlu membentukUndang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah; Mengingat: Pasal5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 22 E ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWA...