Panduan Materi Belajar

Dalam aplikasi LayananAspirasi serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) BKN!, masyarakat dapatmenyampaikan banyak sekali keluhan serta pertanyaan tentang hal-hal yang terkaitperaturan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Salah satu hal yang kerap ditanyakan masyarakatadalah mengenai hak seseorang bekas istri atas sebagian honor bekas suami yangberstasus PNS, pada perceraian yg terjadi karena kehendak sang suami ataukarena kehendak sang isteri. Terkait itu, ini dia paparanKepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Vino Dita Tama, Senin(27/2/2017) di ruang kerjanya : Penjelasan tentang kewajiban hadiah sebagian gaji kepada bekas istri serta anak-anak PNS sudah ditetapkan dalam surat Kepala BKN angka K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan serta Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan : apabila perceraian ...

Bagi Bapak/Ibu guru yg akan menlajutkan studi baik ke jenjang S-1 juga S-2 serta S-3, karena saat ini tersedia beasiswa S-1, beasiswa S-2, dan beasiswa S-tiga yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa S2 kemdikbud buat pengajar Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah pertama yg telah digulirkan dari tahun 2018 yang lalu, akbar kemungkinan beasiswa S-dua Kemdikbud buat guru SD serta SMP masih permanen ada pada tahun 2018 serta 2018 yang akan tiba, usahakan terlebih dahulu memahami ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar serta Izin Belajar. Pada lepas 21 Maret 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaratelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lainmengatur mengenai batas usia buat mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar,Perguruan Tinggi yang harus terakreditasi, serta ketentuan lainnya termasukkewajiban bekerja setelah Tugas Belajar terselesaikan dilakukan. Untuk lebih jelasnyasil...

Pemkab Tanah Bumbu pada  awal  Nopember2015 nanti akan mulai menerapkan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)serta Tenaga Non PNS Pola Karantina bagi yg melanggar disiplin.   Pola itu adalah bagian menurut upaya pemerintah buat lebih meningkatkanprofesionalitas pegawai dalam mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yangbaik, higienis, serta akuntable sebagai akibatnya pelayanan warga dapat lebihmeningkat.   “Pada intinya pola ini adalah untuk mempertinggi disiplin pegawai,” demikiandisampaikan sang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dr Ambo Sakka, M.pdmelalui Kasubid Kedudukan Hukum Pemberhentian serta Kesejahteraan Pegawai,Syaikul Ansari, SH, dalam program sosialisasi pola karantina pegawai di Batulicinbelum usang tersebut.   Syaikul menyebutkan, para energi PNS dan Non PNS yg nantinya akan menjalaniKarantina merupakan mereka yg melakukan pelanggaran disiplin secaraberulang-ulang. Contohnya adalah mereka yg nir masuk kerja selama 5 haridalam 1 bulan tanpa keterangan, d...

Berikutini Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang KepegawaianBerdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30 /V .100 -dua/99Tanggal : 19 Oktober 2018 DalamPasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai AparaturSipil Negara dipengaruhi bahwa: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabatyang memiliki wewenang memutuskan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai ASN dan pelatihan Manajemen ASN di instansi pemerintahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Presiden selakupemegang kekuasaan tertinggi training ASN dapat mendelegasikan kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian pejabat selain pejabatpimpinan tinggi primer dan madya, dan pejabat fungsional keahlian primer pada: a)menteri di kementerian; b) pimpinan lembaga di forum pemerintahnonkementerian; c) sekretaris jenderal pada sekretariat forum negara danlembaga nonstruktural; d) gubernurdi provinsi; dan e) bupatiArvali...

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, RPPPensiun serta Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tengahmenjadi bahan godokan sang pemerintah. Nantinya indeks penghasilan AparaturSipil Negara (ASN) akan terdiri menurut indeks gaji, presentase tunjangan kinerjadari gaji dan indeks kemahalan daerah. Skema penggajian ini pun akan dipengaruhi melalui indekspenghasilan. Dengan adanya skema baru ini, penghasilan sejumlah pejabat negarahingga ketua wilayah akan mengalami kenaikan. Untuk PNS, jumlah penghasilannya pula akan ditentukansesuai pangkat. Dalam RPP yang baru ini, ada perubahan tatanan kepangkatan. Jika sebelumnya pangkat PNS diadaptasi menurutGolongan serta Ruang, pangkat PNS yg baru akan dibagi ke pada tiga bagian. Pangkat PNS yang baru akan dibagi ke pada Jenjang PangkatJabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jenjang Pangkat Jabatan Administrasi (JA), danJabatan Fungsional (JF).  Besaran nomor yang tertulis pada sini merupakan jumlah gajipokok yang mampu diperole...

Beberapapekan terakhir rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) buat merumahkan sejuta pegawai negeri sipil (PNS)menyebabkan kericuhan. Rencana menurut Kemen PAN-RB, rasionalisasi akan diawalidulu menggunakan proses pemetaan terhadap PNS pada setiap instansi.  Diperkirakanproses rasionalisasi sendiri akan berjalan mulai tahun 2018 setelah enam bulanpemetaan. Namunkonsep dari Menpan RB mengenai rasionalisasi PNS belum diterima atau dibahasdalam rapat terbatas (ratas). Pemerintah misalnya yg disampaikan SeskabPramono Agung menduga bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalamtahap gagasan, ilham, atau wacana. Laluseperti apa konsep berdasarkan Kemen PAN RB tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang  berimplikasi pada rasionalisasi? Rencananyapercepatan penataan PNS akan dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB.pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatanpenataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (...